Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi momen krusial menentukan arah strategis bank ini ke depan hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Keputusan yang diambil diharapkan bisa memperkuat posisi BTN dalam industri perbankan nasional, khususnya sektor pembiayaan perumahan dengan berbagai agenda penting yang dibahas.

    Salah satu fokus utama RUPST BTN 2025 yakni penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, digelar pukul 14.00 di Menara BTN, Jakarta Pusat menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Laba

    Bank yang berfokus pada kredit perumahan ini mencatat laba bersih Rp3 triliun tahun 2024, sedikit menurun dari Rp3,5 triliun pada 2023.

    Penurunan terjadi di tengah tantangan ekonomi yang cukup signifikan, termasuk stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pelemahan daya beli masyarakat.

    Manajemen BTN optimistis meningkatkan laba bersih 2025 dengan target pertumbuhan 10-15 persen, sejalan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disusun.

    Gaji, Honor dan Tunjangan

    RUPST BTN 2025 juga membahas penetapan gaji, honorarium, fasilitas serta tunjangan direksi dan dewan komisaris tahun buku 2025, tantiem atas kinerja tahun buku 2024.

    Penetapan ini penting guna memastikan kompensasi yang diberikan sejalan kinerja dan kontribusi para pemimpin perusahaan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.

    Laporan Keuangan

    Agenda lainnya yang tak kalah penting yakni persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan BTN.

    Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi aspek krusial menjaga kepercayaan pemegang saham dan stakeholder lain.

    Spin-off UUS

    Salah satu topik strategis yang dibahas dalam RUPST BTN 2025 yakni rencana pemekaran usaha bisnis syariah melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

    Bank ini diwajibkan melakukan spin-off dengan aset UUS BTN yang sudah mencapai Rp60,56 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Harapannya meningkatkan fokus dan pengembangan bisnis syariah BTN terkait potensi pasar syariah yang terus berkembang di Indonesia.

    Akuisisi

    BTN juga membahas rencana pengambilalihan PT Bank Victoria Syariah terkait spin-off ini. Akuisisi dianggap sebagai langkah strategis memperkuat posisi bank ini dalam industri perbankan syariah.

    Diharapkan sinergi yang tercipta meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah pada masyarakat, dengan mengintegrasikan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) ke dalam struktur BTN.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengaku akuisisi BVIS diharapkan selesai 2 bulan usai agenda RUPST berlangsung.

    Menurutnya dana yang digelontorkan untuk akuisisi antara Rp1,5-Rp1,6 triliun. Dana digunakan guna membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan loan equity dari sisi aset BVIS.

    Anggaran

    Perubahan anggaran dasar perseroan juga menjadi salah satu agenda RUPST. Penyesuaian ini diperlukan guna mengakomodasi perubahan-perubahan strategis yang direncanakan, termasuk spin-off UUS dan akuisisi BVIS.

    Diharapkan proses implementasi strategi berjalan lebih lancar dan sesuai regulasi yang berlaku, dengan anggaran dasar yang disesuaikan.

    Pengurus

    RUPST juga membahas perubahan susunan pengurus BTN yakni dewan komisaris dan direksi. Tujuannya memastikan struktur kepemimpinan diisi orang kompeten dan membawa perusahaan menuju pencapaian target yang sudah ditetapkan.

    Regenerasi dan penyegaran dalam jajaran manajemen diharapkan membawa perspektif baru dan inovasi dalam pengelolaan perusahaan.

    Pertumbuhan Positif

    Bank ini menyalurkan kredit dan pembiayaan Rp356,1 triliun, tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya hingga kuartal III 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat direksi BTN, antara lain Andi Nirwoto, Jasmin, Elisabeth Novie Riswanti, Muhammad Iqbal, dan Hakim Putratama.

    Sementara itu, Nixon LP Napitupulu tetap dipercaya untuk menjabat sebagai direktur utama BTN. Sedangkan Suryo Utomo menjadi komisaris utama. Suryo saat ini masih menjabat sebagai direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan. 

    Berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi BTN:

    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, Panangian Simanungkalit

    Direksi:
    Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
    Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
    Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
    Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
    Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
    Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
    Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
    Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
    Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
    Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
    Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
    Direktur Commercial Banking: Hermita

    Dewan komisaris dan anggota direksi BTN yang diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

  • BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar

    BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 751,83 miliar untuk tahun buku 2024. Jumlah ini setara dengan 25% dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp 3 triliun. Sementara itu, 75% atau Rp 2,25 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha.

    Dividen yang dibagikan setara dengan Rp 53,57 per lembar saham dan akan diberikan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Indonesia sebesar 60% dan publik sebesar 40%.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor.

    “Pemberian dividen sebesar 25% akan menjaga rasio permodalan BTN di atas persyaratan regulator. Dengan pembagian dividen ini, kami berharap dukungan investor terhadap BTN semakin kuat,” ujar Nixon dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025).

    Pada akhir 2024, BTN mencatat pertumbuhan kinerja positif dengan penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp 357,97 triliun, meningkat 7,3% year-on-year (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 9,1% yoy menjadi Rp 381,67 triliun. Dengan capaian tersebut, total aset BTN naik 7,03% yoy menjadi Rp 469,61 triliun.

    Untuk 2025, BTN menargetkan aset menembus Rp 500 triliun, didukung pertumbuhan kredit dan pembiayaan sekitar 7%-8% serta DPK yang ditargetkan meningkat 8%-9% yoy.

    RUPST BTN juga menyetujui akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rencana pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN Syariah. Perseroan akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator.

    BTN Syariah sendiri menunjukkan kinerja positif dengan total aset mencapai Rp 60,56 triliun per Desember 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK 12 Tahun 2023, BTN wajib melakukan pemisahan terhadap unit usaha syariahnya.

    Lebih lanjut, Nixon menegaskan BTN akan terus melakukan ekspansi dan transformasi bisnis untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

    “Dengan strategi bisnis yang konsisten dan transformasi yang terus dilakukan, BTN optimistis dapat tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah berbagai tantangan ekonomi,” pungkas Nixon.

  • Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi memutuskan untuk mempertahankan Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 26 Maret 2025.

    Keputusan ini mempertegas posisi Nixon yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2023.

    Nixon LP Napitupulu Tetap Nahkodai BTN

    Dalam RUPST tersebut, pemegang saham sepakat mempertahankan Nixon di posisi puncak kepemimpinan BTN. Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

    Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan BTN, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    Nixon LP Napitupulu sendiri tercatat telah bergabung di jajaran direksi BTN sejak Maret 2017 dan naik sebagai Direktur Utama pada Maret 2023. Sementara Oni sudah lebih dulu menjabat sebagai direktur sejak 2015, kemudian sempat berkarier di Perum Perumnas sebelum kembali ke BTN sebagai Wakil Direktur Utama pada Maret 2023.

    Keputusan RUPS: Dividen Rp 751,8 Miliar

    Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Nixon, RUPST BTN 2025 juga memutuskan pembagian dividen sebesar Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham. Dividen tersebut merupakan 25% dari laba bersih tahun buku 2025.

    BTN sendiri mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga BTN tumbuh 4,5% menjadi Rp 29,55 triliun, meskipun diiringi kenaikan beban bunga sebesar 21,9% menjadi Rp 17,84 triliun. Hal ini membuat pendapatan bunga bersih turun 14,1% menjadi Rp 11,73 triliun.

    Namun, BTN mencatat kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 17,6% menjadi Rp 4,61 triliun. Meski beban operasional juga naik 12,1% menjadi Rp 10,44 triliun, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 357,97 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan.

    Profil Lengkap Nixon LP Napitupulu

    Nixon LP Napitupulu merupakan pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 25 Juli 1969. Ia bukanlah sosok baru di dunia perbankan. Kariernya dimulai di PT Bank Ekspor Impor (Persero) pada tahun 1995, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 1999 sebagai Manager Business Performance Management Group.

    Perjalanan karier Nixon kian bersinar saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen pada tahun 2015. Pada 2017, ia kemudian bergabung dengan BTN sebagai Direktur Collection, Asset Management & Legal. Selanjutnya, Nixon dipercaya mengemban jabatan Direktur Finance, Planning & Treasury BTN pada November 2019 hingga Maret 2021.

    Sejak Maret 2021, Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTN dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. Akhirnya, pada Maret 2023, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN dan kini kembali mendapatkan kepercayaan pemegang saham untuk melanjutkan kepemimpinannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    BTN juga meminta restu pemegang saham untuk pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) serta akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) dalam RUPST ini.

    BTN membukukan laba bersih sebesar Rp3 triliun pada akhir 2024, menurun sekitar 14 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih 2023 yang sebesar Rp3,5 triliun.

    Dari sisi intermediasi, bank yang berfokus pada kredit perumahan ini telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp357,97 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan.

    Sedangkan dari sisi penghimpunan simpanan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tercatat tumbuh 9,1 persen secara tahunan menjadi Rp381,67 triliun.

    Pada 2025, BTN pun optimistis aset perseroan dapat mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan DPK yang solid.

    Sebelumnya, RUPST BTN dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2025 namun diubah menjadi 26 Maret 2025. Perubahan ini selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Selama tiga hari berturut-turut, Himbara dijadwalkan untuk melangsungkan RUPST yang dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin, 24 Maret 2025 dengan hasil RUPST salah satunya menyetujui pembagian dividen senilai Rp51,73 triliun dengan dividend payout ratio 86 persen.

    Kemudian pada Selasa, 25 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyepakati pembagian dividen Rp43,5 triliun dengan dividend payout ratio 78 persen. Terbaru pada Rabu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen Rp13,95 triliun dengan dividend payout ratio 65 persen.

     

     

  • Kelompok Advokat Tuduh KPK Intimidasi Febri Diansyah karena Tangani Kasus Hasto

    Kelompok Advokat Tuduh KPK Intimidasi Febri Diansyah karena Tangani Kasus Hasto

    Kelompok Advokat Tuduh KPK Intimidasi Febri Diansyah karena Tangani Kasus Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 15
    organisasi advokat
    mengungkapkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ,
    Febri Diansyah
    .
    Salah satu perwakilan organisasi advokat, yaitu Ketua Dewan Penasihat KAI ‘Sarinah’, Erman Umar, mengatakan dugaan intimidasi terjadi setelah Febri bergabung dalam tim hukum Hasto.
    “Dugaan ini menguat setelah salah satu kolega Febri Diansyah di kantor lamanya dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk perkara TPPU SYL (Syahrul Yasin Limpo) dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kantor Visi Law Office serta penggeledahan rumah di hari yang sama, 19 Maret 2025,” kata Erman dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
    Selang beberapa hari kemudian, lanjut Erman, giliran adik kandung Febri Diansyah yang dipanggil oleh KPK dalam perkara yang sama untuk jadwal pemeriksaan pada Senin, 24 Maret 2025.
    Padahal, jelas Erman, saat di Visi Law Office, adik kandung Febri Diansyah hanya menjalankan tugas sebagai peserta magang advokat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
    “Akal sehat yang wajar membuat kita dapat mempertanyakan kenapa tindakan pemanggilan, hingga upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah Febri Diansyah masuk sebagai salah satu Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto?” tanya Erman.
    “Apalagi saat pemanggilan dan penggeledahan dilakukan, perkara korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo telah diputus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyidikan dugaan TPPU sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak 26 September 2023,” sambung dia.
    Selain itu, para organisasi advokat juga mengaku menerima informasi bahwa Febri Diansyah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah dengan jadwal pemeriksaan yang bertepatan dengan jadwal sidang Hasto Kristiyanto, yaitu Kamis, 27 Maret 2025.
    “Oleh karena itu, wajar jika kami menduga tindakan-tindakan tersebut adalah upaya teror dan intimidasi yang sangat mengganggu pelaksanaan tugas advokat,” kata Erman.
    Padahal, mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri.
    Lebih jauh, ia juga menyebutkan ada dugaan sedang dibangun narasi seolah-olah Febri Diansyah dan tim penasihat hukum menerima honorarium dari hasil korupsi di Kementerian Pertahanan (Kementan) yang dilakukan SYL dan koleganya.
    “Padahal, berdasarkan fakta yang telah muncul pada proses persidangan yang ditayangkan secara langsung di televisi nasional pada tanggal 3 Juni 2024, tiga terdakwa yang pernah menjadi klien Tim Hukum Febri Diansyah telah menegaskan bahwa seluruh honor advokat yang diberikan berasal dari uang pribadi dan bahkan Febri Diansyah telah menegaskan bahwa karena kasus ini bersifat pribadi, maka ia menolak honor yang berasal dari Kementan dan seharusnya berasal dari uang pribadi,” tegas Erman.
    Adapun 15 perwakilan organisasi advokat yang mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap Febri Diansyah, antara lain:
    1. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (Presiden KAI)
    2. Maqdir Ismail (Ketua Umum IKADIN)
    3. Herman Kadir (Ketua DPP KAI)
    4. Irwan Irawan (Ketua PBH AAI)
    5. Antoni (Sekjen DPP KAI)
    6. Rasyid Ridho (Sekjen IKADIN)
    7. Pramono Istanto (Bendahara Umum DePA-RI)
    8. Philipus Tarigan (Wakil Ketua Umum PERADI Pergerakan)
    9. Laudin Napitupulu (Ketua Pembelaan Profesi Advokat PERADI Pergerakan)
    10. Johannes Oberlin Tobing (Wasekjen DPN PERADI)
    11. Erman Umar (Ketua Dewan Penasihat KAI ‘Sarinah’)
    12. Antoni (Sekjen KAI ‘Sarinah’)
    13. Herwanto (Wasekjen KAI ‘Sarinah’)
    14. Kores Tambunan (Sekjen DPP FERARI)
    15. Julius Ibrani (Ketua PBHI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dunia perbankan tanah air dihebohkan dengan kabar perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah.

    Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda utama merombak susunan kepengurusan.

    BRI: Siap Berganti Nahkoda

    BRI menjadi bank pertama yang memulai RUPST pada Senin, 24 Maret 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 11 Maret. Penundaan tersebut terjadi karena peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi pemegang saham mayoritas BUMN dengan kepemilikan 99%, sementara Kementerian BUMN masih memegang 1% saham Merah Putih.

    Pada RUPST kali ini, pergantian direksi menjadi agenda utama. Sunarso, yang menjabat Direktur Utama sejak 2019, dikabarkan akan digantikan. Beberapa nama santer disebut sebagai calon penggantinya, termasuk Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI yang telah berkarier lama di bank tersebut dan memiliki pengalaman di BNI serta BTN.

    Selain itu, Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), juga muncul sebagai kandidat kuat karena keberhasilannya memimpin BSI pasca-merger.

    Di jajaran direksi lainnya, nama-nama seperti Handayani, Supari, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang telah menjabat lebih dari satu periode, diperkirakan turut mengalami rotasi. Begitu pula dengan sejumlah komisaris, termasuk Kartika Wirjoatmodjo dan Rofikoh Rokhim.

    Bank Mandiri: Stabilitas atau Perubahan?

    Bank Mandiri, yang semula menjadwalkan RUPST pada 12 Maret, memundurkan rapat menjadi 25 Maret 2025. Agenda utama yang diusung adalah persetujuan perombakan direksi dan komisaris.

    Meskipun Darmawan Junaidi disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, sejumlah nama lain sempat mengemuka, seperti Alexandra Askandar dan Riduan. Namun, kedua nama terakhir ini kabarnya akan diproyeksikan ke posisi lain.

    Selain posisi Direktur Utama, beberapa jabatan strategis di jajaran direksi dan komisaris juga diperkirakan akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Aquaris Rudianto, Toni E. B. Subari, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo masuk dalam daftar yang masa jabatannya akan dievaluasi. Begitu pula dengan komisaris Arif Budimanta dan Loeke Larasati.

    BNI: Perombakan di Tengah Jalan

    BNI juga turut menjadwal ulang RUPST dari 13 Maret ke 26 Maret 2025. Perubahan susunan direksi menjadi sorotan utama, terutama dengan kabar bahwa Royke Tumilaar akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode kepemimpinan sejak 2020. Nama Putrama Wahju Setywan, bankir senior yang sempat menjabat Direktur di BNI dan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, muncul sebagai kandidat kuat pengganti.

    Selain posisi Direktur Utama, tiga direksi lainnya — Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir — juga dikabarkan akan digantikan seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Novita dan David dikenal sebagai “bawaan” Royke dari Bank Mandiri, sedangkan Ronny adalah bankir karir di BNI.

    BTN: Nixon Tetap Bertahan?

    BTN dijadwalkan menggelar RUPST bersamaan dengan BNI pada 26 Maret 2025. Berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pucuk pimpinan BTN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

    Nixon L.P. Napitupulu, yang baru diangkat sebagai Direktur Utama pada 2023, diprediksi akan tetap bertahan. Nixon memiliki rekam jejak panjang di BTN, termasuk menangani kredit bermasalah dan manajemen aset.

    Meski posisi Direktur Utama tampak aman, sejumlah direksi BTN yang telah menjabat lebih dari satu periode, seperti Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hirwandi Gafar, Setyo Wibowo, dan Andi Nirwoto, diperkirakan akan dievaluasi.

    Di jajaran komisaris, nama-nama seperti Chandra M. Hamzah, Armand B. Arief, dan Andin Hadiyanto juga masuk dalam radar perubahan.

    Dinamika Besar di Perbankan Pelat Merah

    Perombakan direksi dan komisaris di bank-bank BUMN kali ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan struktur kepemimpinan dengan kebijakan baru di bawah payung BPI Danantara.

    Dengan komposisi kepemilikan 99% di tangan Danantara dan 1% saham Merah Putih yang dipegang Kementerian BUMN, rotasi ini dinilai krusial dalam membentuk kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap arah pengembangan BUMN ke depan.

    Para pemegang saham dan publik kini menantikan hasil akhir dari RUPST masing-masing bank, yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan perbankan pelat merah. Akankah rotasi ini membawa angin segar bagi kinerja bank BUMN? Atau justru memicu gejolak baru di pasar keuangan? Semua mata tertuju pada hasil RUPST yang akan datang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Teknologi Parkir Cerdas untuk Tingkatkan Keamanan dan Investasi Masa Depan – Halaman all

    Teknologi Parkir Cerdas untuk Tingkatkan Keamanan dan Investasi Masa Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bahana Security Sistem (BSS Parking) resmi menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Tiopan Aritonang S.P dan Drs. Rolexon Napitupulu MM sebagai Komisaris baru.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat tata kelola serta merancang strategi bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    Direktur Utama PT Bahana Security Sistem, Felix Panjaitan, menyampaikan harapan dan optimisme terhadap peran dua komisaris baru dalam mendorong pertumbuhan perusahaan.

    “Pengangkatan keduanya diharapkan dapat membawa pengalaman dan wawasan baru dalam strategi pengembangan perusahaan,” ujar Felix seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Dengan adanya kepemimpinan baru dalam jajaran komisaris, BSS Parking semakin optimistis dalam mengembangkan inovasi teknologi parkir, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan bisnis guna memberikan layanan terbaik di industri parkir.

    Teknologi Parkir Cerdas sebagai Investasi Masa Depan

    Saat ini, sistem parkir cerdas telah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan parkir modern.

    Dengan integrasi sensor, kamera, dan perangkat lunak manajemen parkir, pengelola dapat memantau kondisi parkir secara real-time, mengoptimalkan penggunaan ruang, serta meningkatkan keamanan.

    “Teknologi manajemen parkir bukan hanya sekadar solusi untuk masalah parkir, tetapi juga merupakan investasi yang berharga dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas hidup di perkotaan,” kata Felix.

    Implementasi teknologi ini telah terbukti efektif di berbagai kota besar di dunia.

    Di Indonesia sendiri, beberapa pusat perbelanjaan, bandara, dan gedung perkantoran telah mulai menerapkan sistem ini, yang memberikan dampak positif dalam pengelolaan lahan parkir serta kenyamanan bagi pengguna.

    Masa Depan BSS Parking: Inovasi dan Ekspansi

    Dengan adanya jajaran komisaris baru dan strategi yang lebih terarah, BSS Parking berkomitmen untuk terus berinovasi dalam sistem manajemen parkir serta menjajaki peluang ekspansi ke berbagai sektor. 

    Perusahaan menargetkan pertumbuhan yang lebih pesat dengan memanfaatkan teknologi canggih guna menghadirkan solusi parkir yang lebih efisien dan berkelanjutan.

    Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan BSS Parking dalam menghadapi tantangan industri serta memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan transportasi perkotaan di Indonesia.

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025