Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi. 

    Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan. 

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

    Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

    “Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

    Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.  

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

    “Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

    Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

  • Reshuffle di Depan Mata, Iwan Fals: Siapa Menteri yang akan Diganti, Kenapa?

    Reshuffle di Depan Mata, Iwan Fals: Siapa Menteri yang akan Diganti, Kenapa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu reshuffle atau kocok ulang menteri kabinet Merah Putih kian berhembus kencang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan tak menampik rumor tersebut. Namun sepenuhnya tentu ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masalah reshuffle, kapan waktunya, dan apakah ada reshuffle atau tidak, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tentunya kita tidak ingin mendahului keputusan tersebut. Kita tunggu apakah Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi dan perubahannya nanti.” kata Dasco di Komplek Parlemen, DPR RI, Jakarta, belum lama ini..

    Mengenai informasi adanya Menteri yang tidak seirama, Dasco tidak bisa memastikan apakah evaluasi tersebut akan berujung pada reshuffle atau cukup dengan teguran.

    Pernyataan Dasco ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang reshuffle kabinet masih dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Presiden, dan keputusan akhir akan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.

    Beragam respon tentang kocok ulang menteri pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dilontarkan masyarakat, khususnya di media sosial.

    Musisi gaek Iwan Fals misalnya, berkomentar singkat tentang hal ini melalui akun X pribadinya.

    “Hayoo siapa mentri yg akan diganti…kenapa,” celoteh pelantun lagu Bento itu dilansir pada Senin (10/2/2025).

    Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menanggapi isu reshuffle dengan menunggu aksi tegas Presiden. Menurut Adian, rakyat mudah menilai mana menteri yang merugikan rakyat dengan kebijakannya.

  • Siap-siap Bakal Ada Lagi Bank Syariah Besar di RI Nih

    Siap-siap Bakal Ada Lagi Bank Syariah Besar di RI Nih

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan mengakuisisi saham PT Bank Victoria Syariah. Dengan aksi korporasi ini akan tercipta satu bank yang menjadi pesaing kuat PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan proses akuisisi dan penggabungan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah saat ini masih terus berjalan. “Jadi dia akan ada dua player industri Syariah di Indonesia yang besar. BSI dan BTN Syariah ini lah,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Proses akuisisi akan dilakukan sekitar bulan April dan Mei setelah BTN mengeluarkan keputusan formal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada Maret mendatang.

    Ia mengatakan, proses akuisisi ini juga telah disetujui oleh Kementerian BUMN. “Menunggu RUPS, diputus secara formal maka keputusan resmi kita diperkenankan akuisisi. Jadi ada agenda akuisisi Bank Victoria Syariah,” jelasnya.

    Setelah melakukan akuisisi, Nixon menyebut perseroan akan melakukan spin off unit syariah BTN dengan BVIS. Ia mengatakan, peleburan kedua unit syariah ini akan menggunakan nama baru sesuai dengan persetujuan pemerintah.

    “Kita spin off jadi yang ada di BTN Syariah akan ditaruh ke sana. Namanya kita ganti, namanya juga kita mau mengusulkan ke pemerintah. Belum boleh dikasih tahu dulu dong, kalau sudah beli (akuisisi BVIS) baru kita ganti nama. Ini masih milik orang sekarang,” ungkapnya.

    Namun begitu, Nixon menegaskan bahwa fokus unit syariah ke depan masih pada pembiayaan perumahan. Menurutnya, hal ini dapat melengkapi layanan syariah yang dimiliki BSI.

    Selain saling melengkapi, tambah Nixon, BTN Syariah dan BSI juga akan melakukan perbaikan layanan. Meski akan sangat kompetitif, Nixon menegaskan kondisi ini akan menguntungkan konsumen.

    “Selain saling melengkapi, adanya juga budaya perbaikan layanan karena kompetisi. Pasti lah, ya. Kompetisi kan yang diuntungkan konsumen. Ini juga menyebabkan masing-masing harus bisa memperbaiki layanannya. Kira-kira harapannya begitu,” tutupnya.

    Untuk diketahui, BTN akan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

    berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0,0016%.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun.

    (kil/kil)

  • Transaksi Aplikasi Bale By BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan – Halaman all

    Transaksi Aplikasi Bale By BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk resmi meluncurkan Super App Bale by BTN yang merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif sebagai bank transaksional. 

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan, serta mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    Nixon bilang, setelah perseroan melakukan soft launching pada awal Desember tahun lalu dilanjutkan dengan peluncuran resminya di HUT perusahaan yang ke-75 hari ini.

    “Kami sengaja menggunakan nama Bale untuk super app ini karena berasal dari kata ‘balai’ yang berarti ‘rumah’, jadi ini adalah ‘rumah’ bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Bale sudah tersambung dengan dua juta user hanya dalam waktu satu tahun, dan pada tahun 2025 diharapkan bisa didorong ke angka empat hingga lima juta user,” ujar Nixon di acara peluncuran di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon bilang, pengguna aplikasi tersebut hingga saat ini menembus 2,3 juta dengan volume transaksi yang terus naik hingga Rp 6,6 triliun per bulan.

    “Kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super app ini,” ungkapnya.

    Nantinya, seluruh transaksi akan terpusat pada Bale Super App meskipun BTN sendiri sebelumnya sudah memiliki aplikasi mobile.

    Perseroan membutuhkan proses pengenalan kepada nasabah utamanya bagi yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    “Intinya nanti semua aplikasi harus lewat super app. Sekarang kita belum berani memutuskan (BTN Mobile) masih transisi pengenalan.”

    “Kalau KPR subsidi kan segmennya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi butuh proses edukasi mereka gunakan super app,” tutur Nixon.

    “Tapi semua akad KPR sekarang kita wajibkan buka Bale. Transaksi pembayaran pinjaman dan lain sebagainya lewat Bale,” sambungnya.

    Peluncuran super app ini diyakini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun Nixon tidak menjelaskan secara gamblang kisarannya. 

    “Kalau pertumbuhan ekonomi kita canangkan di 1 digit, lebih karena likuditas. Bukan karena apa-apa, tahun ini likuditas ketat, market masih berat, pertumbuhan ekonomi masih 1 digit,” ungkap dia.

    “Tapi berapa persen dari Bale, memang ini kita lakukan bertahap. Kalau di tahun ini awal-awal kita bisa harap 25-35 persen bagus, tahun depan setengahnya, tahun depan aplikasi semuanya diajukan lewat Bale. Ini mengurangi proses waktu,” imbuhnya menegaskan.

    Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN menambahkan, meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile. 

    Jumlah user diproyeksikan mencapai 3,6 juta dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” kata Thomas.

  • Spin Off BTN Syariah Rampung Setelah RUPS 2025  – Halaman all

    Spin Off BTN Syariah Rampung Setelah RUPS 2025  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon L. Napitupulu mengatakan, realisasi pemisahan atau spin off unit bisnis BTN dan BTN Syariah akan rampung usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025 mendatang.

    “Habis RUPS, RUPS ini kan Maret akhir ya, jadi mungkin antara April dan Mei. Setelah akusisi kita spin-off,” kata Nixon di acara Grand Launching Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon menyebut, pemisahan unit bisnis BTN Syariah ini hanya menunggu keputusan formal setelah gelaran RUPS pada Maret nanti. Sebab, sejauh ini baik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun calon pembeli sudah menyetujui.

    “Tinggal memang tunggu keputusan formalnya di RUPS kan harus lewat mekanisme RUPS. Setelah RUPS, baru kita nanti lakukan SPA bersama dengan Victoria Syariah,” jelas dia.
     
    Meski begitu, Nixon juga belum ingin membocorkan nama yang akan dipakai setelah pemisahan unit bisnis tersebut. Sebab kata dia perlu usulan terlebih dahulu kepada pemerintah.

    “Nanti namanya kita ganti, namanya juga kita mau ngusulin ke pemerintah. Belum boleh dikasih tau dulu dong. Kalau sudah beli baru boleh kita ganti nama, ini masih milik orang sekarang,” tegas dia.

    Sebelumnya Nixon masih menunggu dokumen final setelah menyelesaikan proses pengkajian atau due diligence terkait rencana spin off BTN Syariah.

    Bahkan, Nixon juga tengah menunggu arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal penyelesaian dokumen Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). 

    “Saya datang ke Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir, red). Pak, kita mau CSPA. Boleh tanya, saya ingin CSPA kapan? Saya pengennya di kuartal I di awal tahun 2025,” kata Nixon kepada wartawan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Nixon mengatakan, setelah proses CSPA itu dilakukan pada semester I 2025 nanti, maka dia menargetkan bahwa proses pemindahan PT akan dimulai pada awal Juni 2025.

    “Kalau bisa itu dilakukan CSPA, maka seluruh proses spin-off-nya kita harapkan berakhir, selesai semua, pindah nama baru, PT baru di Juni 2025 semua proses pengalihan asetnya, semua,” jelasnya.

    Terkait proses spin off ini, Nixon menegaskan tidak akan berdampak buruk terhadap nasabah-nasabah yang selama ini sudah ada. Justru menurutnya, hal itu menjadi awal yang baik.

    “Enggak ada masalah kan. Karena jadi misalnya dari unit BTN Syariah menjadi PT BTN Syariah.”

    “There is no issue kan. Malah bagus. Karena banyak penampung tertentu yang masih ragu dengan unit Syariah. Karena dianggap abu-abu. Dengan dia spin-off, maka mereka lebih firm bahwa ini Syariah lebih murni,” papar dia.

     

     

    ###
    Caption: 

    Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon L. Napitupulu dalam acara Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025). Dia mengatakan, realisasi pemisahan atau spin off unit bisnis BTN dan BTN Syariah akan rampung usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025 mendatang.

  • Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, FORTUNE – Sektor perumahan dinilai dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sektor perumahan dapat menjadi pendorong dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. 

    Ini karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja asli Indonesia yang dapat memacu aktivitas perekonomian dan berbagai sektor turunannya. 

    “Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” papar Suahasil dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook bertajuk Year of Wooden Snake, Wisdom and Balance in the Midst of Global Economy Dynamics, Rabu (5/2).

    BTN sebagai mitra pemerintah dianggap turut menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional. Secara khusus, Suahasil mengapresiasi peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan di BTN.

    Sementara itu, dari sisi pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    Selama hampir satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui program FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Hingga saat ini tengah diupayakan menggodok agar FLPP lebih kuat lagi.

    “Presiden sudah menyampaikan berbagai macam arahan bagaimana kita dapat membangun rumah tiga juta dalam setahun, dan bagaimana para pemangku kepentingan di ekosistem, seperti bank, pemerintah, dan swasta juga berperan,” ujar Suahasil.

    Pada kesempatan sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah demi mendukung masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

    Di antaranya adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV,) yang memudahkan Kpr tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025.

  • Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih, para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat maka akan ditindaki. Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Seruan Presiden Prabowo ini kemudian memunculkan rumor bahwa akan ada reshuffle atau kocok ulang menteri dalam waktu dekat.

    Menanggapi peringatan keras tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Adian Napitupulu menantang Prabowo membuktikan ucapannya agar tidak terkesan hanya omong-omong.
     
    “Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apakah setegas omonganya? Kita lihat dalam proses ke depan,” ucap Adian di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 
     
    Adian mengatakan masyarakat juga bisa menilai mana menteri yang kebijakannya merugikan rakyat dan menciptakan kegaduhan. 

    “Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan. Ya proses waktu,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

  • Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas cukup besar imbas adanya efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran di Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, adanya efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU. Rinciannya mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas yang berlaku untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Pembatasan perjalanan dinas (perdinas), baik dalam dan luar negeri. Kelima, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” sebutnya.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga pelaksanaan sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya.

    “Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. Kesepuluh, efisiensi belanja non-operasional, yang mengikuti honor autur kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya,” terang Dody.

    Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian PU. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun.

    “Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” kata Lasarus.

    Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 81 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan milik Prabowo. Ia sempat menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare (ha).

    “Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.

    Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.

    “Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutup Adian.

    (ily/rrd)

  • Berikut Logika Berpikir Adian Napitupulu DPR Bisa Copot Pejabat

    Berikut Logika Berpikir Adian Napitupulu DPR Bisa Copot Pejabat

    GELORA.CO -Dalam Revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, DPR boleh mencopot pejabat negara. Hal itu dinilai sudah tepat lantaran selama ini parlemen dilibatkan dalam menunjuk siapa saja yang menjadi pejabat negara.

    Hal itu ditegaskan Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu ketika menjawab tentang dasar pemikiran keluarnya aturan tersebut.

    “Logikanya kalau kemudian DPR ikut terlibat dalam pengambilan keputusan maka seharusnya dia bisa melakukan evaluasi terhadap keputusannya. Logikanya kalau menurut gue seperti itu,” kata Adian di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Senayan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Ia menganalogikan bahwa DPR bisa memutuskan untuk mengevaluasi keputusannya terhadap pilihannya yang sudah diparipurnakan tersebut. 

    “Kan begini, yang bisa mengevaluasi terhadap keputusan itu adalah yang membuat keputusan,” jelasnya.

    Terkait adanya kekhawatiran tentang DPR lebih mudah mencopot pejabat negara yang tidak sesuai keinginan DPR. Adian mengatakan wajar masyarakat khawatir, dan bisa melakukan uji materi terhadap revisi Tatib DPR tersebut.

    “Kalau kemudian ada kekhawatiran seperti itu, semua warga negara melakukan uji terhadap keputusan DPR itu. Ke mana? MA, MK, bisa PTUN bisa segala macam, ya macam-macam. Silakan saja dan kita tidak mungkin melarang dong,” tegasnya.

    “Tapi apakah logikanya adalah boleh nggak gue ngambil keputusan dan gue mengevaluasi keputusan gue? Boleh, gitu lho,” tutupnya. 

  • Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    11 jam yang lalu