Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Terdakwa penipuan Rahmat benarkan saldo rekening tak cukup cairkan cek

    Terdakwa penipuan Rahmat benarkan saldo rekening tak cukup cairkan cek

    Jakarta (ANTARA) – Terdakwa kasus penipuan modus konser musik, Youtuber Rahmat Riantho alias Ranggo membenarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU), seorang pegawai Bank BCA Frans Napitupulu bahwa saldo tak cukup untuk mencairkan cek.

    “Membenarkan yang mulia,” ujar Ranggo kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui sambungan virtual dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba, Senin.

    Pembenaran itu terkait saldo dalam rekeningnya tidak cukup untuk mencairkan cek yang ia berikan kepada korban Njoto Soe Eksan, sebagai pemberi pinjaman uang kepada Ranggo.

    Dalam cek itu tertulis besaran uang yang hendak dibayarkan oleh Ranggo kepada korban Njoto.

    “Ada tiga lembar cek yang dibawa pihak korban untuk dicairkan. Masing-masing tertanggal 14 Januari 2024, 2 Februari dan 5 Februari 2024,” ucap Frans.

    Namun, kata Frans, pada saat perwakilan korban hendak mencairkan, cek tersebut selalu ditolak karena saldo rekening terdakwa dinyatakan tidak cukup.

    “Cek ini sah dan sudah diverifikasi. Namun dananya tidak mencukupi untuk mencairkan ini,” kata Frans kepada majelis hakim.

    Majelis hakim kemudian menanyakan kepada Frans apakah saldo yang ada di rekening terdakwa berselisih banyak dari yang dijanjikan kepada korban, yakni sebesar Rp3,75 miliar.

    “Untuk tanggal 2 Februari yang mau dicairkan Rp1 miliar. Kemudian di 12 Februari nominalnya di ATM cuma Rp3 juta, yang mau dicairkan di tanggal itu Rp2,75 miliar. Setelah itu memang ada setoran lagi di ATM sebesar Rp250 juta (masuk ke rekening terdakwa),” jawab Frans.

    Seharusnya, sidang Senin ini juga beragendakan pemeriksaan terdakwa. Namun hal itu ditunda karena kuasa hukum terdakwa meminta agar kliennya bisa dihadirkan secara langsung.

    “Kami meminta terdakwa dihadirkan langsung agar lebih komprehensif memberikan keterangannya,” kata kuasa hukum terdakwa, Ahmad Aziz.

    Majelis hakim kemudian menyetujui usulan tersebut dan sidang akan dilanjutkan pada Selasa (1/7) dengan agenda pemeriksaan terdakwa serta ahli dari pihaknya.

    Adapun dalam kasus ini, terdakwa terancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    Tangkapan layar – Youtuber Rahmat Riantho alias Ranggo. ANTARA/Risky Syukur

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) menggelar sidang pemeriksaan saksi kasus penggelapan uang milik perorangan sebesar Rp3 miliar, Senin (16/6).

    Sejumlah uang tersebut dipinjam oleh terdakwa bernama Rahmat Rangga dari korban sekaligus saksi bernama Njoto Soe Eksan pada Juli 2023 lalu untuk keperluan pagelaran konser musik bertajuk Sabiphoria.

    “Kalau di surat perjanjian yang kita hadirkan di persidangan, (terdakwa meminjam sebesar) Rp3 miliar, dan dijanjikan keuntungan nanti Rp750 juta, atau dari 25 persen lah dari Rp3 miliar itu setelah konser selesai,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) R. Alif Ardi Darmawan kepada wartawan di lokasi usai sidang berlangsung, Senin (16/6).

    Alif menyebut, korban yang awalnya enggan untuk meminjamkan uang tersebut kemudian setuju dengan meminta jaminan berupa cek yang bisa dicairkan.

    “Korban ini kan enggak mau meminjamkan kalau enggak ada jaminan. Akhirnya dibuatlah jaminan berupa cek,” ujar Alif.

    Namun demikian, kata Alif, sampai dengan tenggat waktu pengembalian, terdakwa tak kunjung membayar uang pinjaman beserta keuntungan yang dijanjikannya.

    Korban awalnya berupaya mencairkan cek itu pada 15 Januari 2024, namun tak bisa lantaran dana tidak cukup. Korban kemudian mencoba lagi pada 18 Januari 2024, lalu pada 2 Februari 2024 dan lagi-lagi tak bisa karena alasan dana tidak cukup.

    “Sampai dengan jatuh tempo cek itu tidak bisa dicairkan,” kata Alif.

    Atas kejadian itu, korban yang merasa tertipu dan dirugikan oleh terdakwa pun melapor ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Hingga kini, terdakwa masih ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga mengharapkan mitra kerjanya harus bisa membantu dan mendukung Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan dan peningkatan perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.

    “Mitra-mitra Komisi VII ini berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat langsung, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan lain sebagainya,” kata politisi Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.

    Hal tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh masyarakat serta pihak swasta terkait di Provinsi Kaltara yang turut hadir dalam RDP reses tersebut.

    Adapun mitra kerja Komisi VII yang hadir dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri International, Tri Supondy, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Binoni Tio A Napitupulu.

    Kemudian dari Kementerian Pariwisata, yaitu Asisten Deputi Manajemen Industri, Budi Supriyanto, dan Asisten Deputi Strategi Event, Fransiskus Handoko.

    Hadir pula mitra kerja Komisi VII lainnya, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik dari Antara, TVRI dan RRI.

    RDP reses yang dilaksanakan di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bersama Wakil Ketua Komisi VII lainnya, yaitu Chusnunia Chalim, Evinta Nursanty, Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief dan Tifatul Sembiring.

    “Suatu kehormatan bagi kami Komisi VII bisa hadir di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Lamhot.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjadi salah satu mitra yang mendukung terwujudnya program rumah layak huni bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, Kementerian PKP dan BTN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen untuk mendukung program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jakarta, Rabu.

    “Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan, tolong juga diberikan sedikit apa namanya pengetahuan, pemahaman tentang pembangunan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, pembiayaannya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ara.

    Ia menyampaikan, BTN telah memiliki ekosistemnya sendiri, begitu juga dengan BP Tapera ataupun instansi lainnya.

    Oleh karena itu, Ara meminta proyek pembangunan 3 juta rumah dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak agar tujuan akhir untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat dapat terwujud.

    “Jadi masing-masing harus punya ekosistem sendiri, kita mau punya misi besar nih,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan BTN telah menargetkan dapat membangun 100 ribu rumah pada akhir Juni, dan 220 ribu rumah di akhir Desember.

    Meski hal tersebut tidak mudah, lanjut Nixon, BTN terus berupaya untuk memenuhi komitmen ini.

    “Memang situasinya sulit, hari ini nggak mudah, tapi percayakan ke saya. Saya juga sudah panggil kanwil-kanwil (kantor wilayah), bahkan satu minggu, saya minta mereka posting satu orang di tiga lokasi proyek. Jadi kita serius ngejar ini, subsidi, non subsidi, pasti kita eksekusi,” katanya Nixon.

    Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

    “KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua,” ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

    Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

    “Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

    Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

    “Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha,” katanya Heru.

    BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 32 Ruas Jalan di Jakarta Akan Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Rinciannya Megapolitan

    5 32 Ruas Jalan di Jakarta Akan Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Rinciannya Megapolitan

    32 Ruas Jalan di Jakarta Akan Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Rinciannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Sebanyak 32 ruas jalan di Jakarta akan ditutup pada akhir Juni, atau tepatnya pada Minggu (29/6/2025).
    Penutupan ruas jalan ini dilakukan karena ada pergelaran BTN Jakarta International
    Marathon
    (
    BTN Jakim
    ) 2025.
    Ajang
    marathon

    BTN JAKIM
    diselenggarakan mulai pukul 03.30 hingga 11.30 WIB dan akan melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta.
    Penutupan dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan lari internasional yang diikuti oleh 30.000 peserta dari 52 negara tersebut.
    Ajang maraton tahunan ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-498 Jakarta dan sekaligus bertujuan memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi pariwisata olahraga (
    international sports tourism destination
    ).
    Event ini mencakup tiga kategori lomba, yaitu Le Minerale 10K, Half Marathon (21,09 km), dan Full Marathon (42,19 km), dengan start di silang Monas dan finish di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bahwa penutupan jalan dilakukan dengan berbagai pengamanan, seperti barikade,
    water barrier,
    dan
    traffic cone
    , sejalan dengan prinsip pelaksanaan 4S, yakni Sterile (steril), Secure (aman), Safety (selamat), dan Smooth (lancar).
    Adapun rincian 32 ruas jalan Jakarta yang ditutup pada 29 Juni 2025, yakni sebagai berikut:
    Pemprov DKI juga telah menyiapkan 31 rute alternatif guna memastikan mobilitas warga tetap terjaga selama acara berlangsung.
    Informasi lebih lanjut mengenai rute alternatif akan diumumkan Dishub DKI Jakarta mendekati hari pelaksanaan.
    Meski sejumlah rute Transjakarta akan dialihkan, layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan sebagian besar rute Transjakarta tetap beroperasi.
    Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menegaskan, bahwa tahun ini BTN JAKIM hadir dengan peserta dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
    Ia juga menekankan pentingnya prinsip “Smooth” yang ditambahkan ke dalam standar pelaksanaan sebagai bagian dari komitmen untuk meminimalkan keluhan publik.
    “Ini memang tantangan besar, karena belum pernah ada ajang lari di Indonesia dengan 30.000 peserta. Tapi kami pastikan, koordinasi kami dengan Pemprov DKI sangat kompak dan matang,” ujar Nixon, dikutip dari
    Antara
    .
    Masyarakat diminta untuk menghindari ruas jalan yang terdampak dan mengikuti petunjuk pengalihan lalu lintas dari petugas selama penyelenggaraan acara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BTN Resmi Akuisi BVIS, Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Nomor 2 Terbesar di Indonesia

    BTN Resmi Akuisi BVIS, Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Nomor 2 Terbesar di Indonesia

    JAKARTA – BTN resmi mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham tersebut dilakukan BTN bersama-sama para pemegang saham BVIS di Menara BTN 1 Jakarta, Kamis, 5 Juni.

    Pengambilalihan saham BVIS tersebut merupakan bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah milik BTN menjadi Bank Umum. BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah nomor dua terbesar di Indonesia.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara.

    “Kami sudah berjanji kepada Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi bank syariah terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama, dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah,” ujar Nixon dari rilis yang diterima redaksi VOI, Kamis, 5 Juni.

    Sementara itu, Direktur Utama Victoria Investama Aldo Jusuf Tjahaja mengatakan, pihaknya optimistis bahwa BVIS di bawah naungan BTN akan menjadi lembaga keuangan syariah yang bertumbuh dan lebih kompetitif di masa yang akan datang.

    Badan Usaha Syariah gabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan usulan BTN dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Diharapkan bank baru ini akan diresmikan dan beroperasi setidaknya sebelum 2025 berakhir. 

  • BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi mengakuisisi 100% saham Bank Victoria Syariah, sebagai bagian dari rencana pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN untuk mendirikan bank umum syariah sesuai amanat POJK.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, penandatanganan akta jual beli telah dilakukan pada Kamis (5/6/2025) di gedung BTN, Jakarta.

    “Aset UUS BTN saat ini kurang lebih Rp 61 triliun. Setelah transaksi ini, aset tersebut akan dipindahkan. Bank Victoria Syariah kini resmi dimiliki BTN 100%,” kata Nixon.

    Bank hasil spin off  ini ditargetkan menjadi bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia setelah Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses pemisahan UUS BTN diperkirakan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

    Meski belum mengungkapkan nama resmi bank syariah baru tersebut, Nixon menyebut nama dan identitas bank akan diumumkan setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

    “Setelah perubahan nama, alamat, dan anggaran dasar, spin off direncanakan pada Oktober. Dengan aset yang diproyeksikan mencapai Rp 65-67 triliun, proses pemisahan akan dilakukan saat itu,” tambahnya.

    Bank syariah hasil akuisisi ini akan berfokus pada KPR syariah, pembiayaan ritel, dan konsumer, serta diarahkan menjadi bank digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Nixon menegaskan, kehadiran bank umum syariah baru ini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

    “Negara sebesar Indonesia tak mungkin hanya dilayani oleh satu bank syariah. Kehadiran bank ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah,” pungkasnya.

  • PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

    Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini.

    Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat.

    Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  • Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan amanat kepada ratusan kader dan elite partai PDIP saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman Masjid At Taufik yang terletak di depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Minggu (1/6).

    Djarot menyentil para koruptor yang telah mencuri uang negara hingga puluhan miliar. Menurutnya, mereka adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka mereka bukan seorang Pancasilais mereka pengkhianat dari Pancasila,” kata Djarot saat memberikan amanat upacara.

    Begitu juga dengan warga negara yang meraup kekayaan dengan menguasai tambang dan mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan. Kata Djarot, mereka juga merupakan pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” katanya.

    Maraknya tindakan korupsi ini membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia semakin lebar. Inilah yang ia sayangkan.

    “Saudara-saudara banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang, berjuang, dan berjuang,” kata Djarot.

    “Pancasila itu bukan azimat, Pancasila bukan jargon, Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” lanjutnya.

    Untuk itu, Djarot berpesan agar mengimani nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa untuk terhindar dari tindakan tercela.

    “Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi,” katanya.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung di antaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP di antaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Serta ratusan pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.

    Mereka kompak memakai seragam Cakra Buana berwarna hitam, sementara para elite partai memakai baju berwarna merah.

    Sementara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak hadir dalam upacara itu.

  • Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyinggung bahwa para koruptor telah mengkhianati Pancasila.

    Mulanya, dia menyebut seseorang dengan jiwa Pancasila haruslah melawan korupsi dan ini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam amanatnya saat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka bukan seorang Pancasilais, mereka penghianat dari pancasila,” singgungnya.

    Selain menyinggung koruptor, mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga menyentil para penguasa tambang yang menyengsarakan rakyat adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” ujar Djarot.

    Lebih lanjut, Djarot berpandangan saat ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di Tanah Air. 

    Sebab itu, dia berpesan agar kader PDIP terus berjuang melawan ketimpangan itu. Dia juga meminta agar Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai jargon belaka.

    “Pancasila itu bukan azimat, pancasila bukan jargon, pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” tegas dia.

    Lebih jauh, dia meminta agar para kader PDIP siap untuk turun ke bawah guna mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya.

    “Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya,  meningkatkan pendidikannya,” pintanya.

    Sebagai informasi, acara PDIP hari ini diikuti oleh pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Para pengurus DPC dan PAC tampak mengenakan pakaian partai berwarna merah.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung diantaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP diantaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampak mengikuti upacara pagi ini melalui daring atau online.