Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan program pembiayaan rumah subsidi dengan skema syariah bagi Da’i, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Ormas Islam di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen perseroan mendukung program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto.

    “Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan kemudahan akses hunian yang layak dan terjangkau. Kami berharap para tokoh dan penggerak umat Islam di seluruh Indonesia dapat memiliki hunian layak dengan skema yang nyaman di hati,” ujar Nixon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Adapun peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Ketua Umum MUI K.H. M. Anwar Iskandar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu.

    Melalui kerja sama tersebut, ketiga pihak akan bersinergi dalam menyalurkan program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) berskema syariah, dengan target awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

    Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI.

    “Kami juga secara optimal memberikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai operasional dan transaksi keuangan di lingkungan MUI,” jelas Nixon.

     

  • Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sela-sela putusan vonis yang diterima Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto, ada ikatan persaudaraan yang tidak pernah putus.

    Hal itu diungkap Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, yang juga mengikuti agenda persidangan.

    Dikatakan Jhon, sepanjang persidangan yang dilalui Hasto, Ganjar Pranowo hingga Adian Napitupulu selalu hadir memberikan dukungan.

    “Sepanjang Sidang Pak Hasto, Ganjar Pranowo dan Adian Napitupulu selalu mendampingi dan memberikan dukungan secara langsung,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (26/7/2025).

    Berkaca dari rasa saling memiliki di antara mereka, Jhon mengaku mendapat pelajaran yang sangat berarti.

    “Dari mereka saya belajar, sahabat sejati tak akan meninggalkanmu dalam situasi terpuruk sekalipun,” sebutnya.

    Jhon bilang, di saat-saat seperti itu justru biasanya menjadi momen yang tepat memilah antara lawan dan lawan.

    “Siapa yang berdiri mendukung, siapa yang tepuk tangan lalu berpesta,” Jhon menuturkan.

    Menurut Jhon, orang-orang seperti Adian hingga Ganjar yang menjunjung tinggi idealismenya sangat mahal harganya.

    “Bahkan tak ternilai. Mereka kokoh pada sikapnya, menolak untuk lembek apalagi sekadar akomodatif terhadap rayuan jabatan dan materi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (25/7/2025).

    Vonis tersebut terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

  • Hasto Disambut Ganjar, Basarah, hingga Djarot Usai Divonis 3,5 Tahun Penjara

    Hasto Disambut Ganjar, Basarah, hingga Djarot Usai Divonis 3,5 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah petinggi DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di ruangan sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, usai dijatuhi hukuman pidana penjara 3,5 tahun pada kasus Harun Masiku. 

    Usai pembacaan vonis yang menyatakan dirinya bersalah memberikan suap, Hasto mengepalkan tangannya ke udara di hadapan para awak media. Dia mencoba keluar dari ruangan yang dipenuhi oleh simpatisan maupun kerabat yang mencoba memberikannya dukungan. 

    Di antara kerumunan yang dilewati Hasto sebelum pintu keluar, terlihat sejumlah petinggi maupun kader PDIP berbaju hitam menyambutnya. Terlihat di antaranya adalah beberapa Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, hingga Ganjar Pranowo, yang juga mantan calon presiden 2024. 

    Hasto sempat berpelukan dengan Basarah dan berinteraksi singkat, begitu juga dengan Ganjar. 

    Pada sidang pembacaan vonis, Jumat (25/7/2025), terdapat sejumlah pejabat DPP PDIP yang hadir, seperti Ribka Tjiptaning serta Adian Napitupulu. 

    Beberapa politisi partai banteng lain yang juga terlihat hadir seperti Ketua DPC PDIP FX Rudy, Anggota DPR Komisi I TB Hasanudin serta Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. 

    “Ya tentu prosesnya sudah dilakukan semua dan kami senang mengikuti, tidak semuanya yang dituduhkan [JPU] itu, tidak semuanya terbukti,” ujar Ganjar Pranowo kepada wartawan usai persidangan di PN Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

    Untuk diketahui, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yakni 7 tahun penjara. 

    Hasto dinyatakan terbukti memberikan uang suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif JPU. 

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

    Selain itu, denda yang dijatuhi ke Hasto juga lebih ringan, yaitu Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. 

    Adapun, Hasto dibebaskan dari dakwaan kesatu JPU yakni perintangan penyidikan sebagaimana diatur pada pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

    JPU dinilai tidak bisa membuktikan dan memberikan bukti konkret di pengadilan terkait dengan upaya Hasto merintangi maupun mencegah penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan saksi di persidangan. 

    Sebelumnya, pada sidang pembacaan tuntutan dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/7/2025), Hasto dituntut hukuman pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

    JPU meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melakukan obstruction of justice, yakni mencegah penyidikan pada 8 Januari 2020, serta merintangi penyidikan pada 6 Juni 2024. Hakim juga diminta menyatakan Hasto terbukti ikut memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, di antaranya senilai Rp400 juta. 

  • Hasto Kristiyanto Pose Salam Metal dan Teriak Merdeka di Ruang Sidang Jelang Vonis Hakim

    Hasto Kristiyanto Pose Salam Metal dan Teriak Merdeka di Ruang Sidang Jelang Vonis Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tiba di ruangan sidang Kusumah Atmaja di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menghadiri pembacaan putusan perkara suap dan perintangan penyidikan, Jumat (25/7/2025). 

    Hasto terlihat memasuki ruangan sidang sekitar pukul 13.51 WIB dan disambut oleh sejumlah tokoh politisi dari PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Ribka Tjiptaning, FX Rudy dan lain-lain. 

    Dengan mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih yang selalu dipakainya selama persidangan, Hasto sempat berpose tiga jari atau salam metal. Dia lalu mengepalkan tangannya ke udara sambil berteriak ‘Merdeka!’ sebelum Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. 

    Adapun setibanya Majelis Hakim, para pengunjung ruangan sidang termasuk media diminta untuk tidak mengambil foto selama berjalannya persidangan. Hakim Ketua Rios Rahmanto juga meminta agar pengunjung tidak membuat gaduh di dalam ruang sidang. Untuk itu, personil kepolisian pun berjaga langsung di dalam ruangan sidang. 

    “Mohon tidak berbuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dan minta bantuannya kepada petugas pengamanan apabila memang ada pengunjung yang membuat gaduh, dengan atau tanpa perintah majelis mohon dikeluarkan,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

    Sebelum memulai persidangan, para awak media pun dipersilakan untuk mengambil foto Hasto. Sekjen PDIP sejak 2015 itu lalu berdiri dan kembali berpose mengepalkan tangan untuk terakhir kalinya. 

    “Izin, Yang Mulia,” ucap Hasto meminta izin Majelis Hakim agar fotonya diambil para pewarta.

    Untuk diketahui, pada sidang pembacaan tuntutan dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/7/2025), Hasto dituntut hukuman pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan.

    JPU meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melakukan obstruction of justice yakni mencegah penyidikan pada 8 Januari 2020, serta merintangi penyidikan pada 6 Juni 2024. Hakim juga diminta menyatakan Hasto terbukti ikut memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, di antaranya senilai Rp400 juta. 

    KPK pun menyatakan bahwa sudah berusaha menyampaikan seluruh bukti keterlibatan Hasto, yang diperoleh dari penyelidikan hingga penuntutan perkara tersebut. Lembaga antirasuah memastikan bakal menghormati putusan hakim. 

    “Kita tinggal sama-sama menunggu dan kita tentunya akan menghormati putusan yang disampaikan atau dibuat oleh majelis hakim. Seperti itu. Kita tunggu,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, usai pembacaan duplik, Jumat (18/7/2025), Hasto kukuh menyatakan bahwa perkara yang menjeratnya ini semakin membuktikan adanya rekayasa hukum dan kriminalisasi. 

    Sekjen PDIP sejak 2015 itu lalu berpesan kepada para kader, anggota dan simpatisan Partai Banteng itu, untuk menunggu keputusan hakim dengan memohon doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

    “Dan apapun putusan yang diterima, yang diputuskan dalam pengadilan ini tradisi kita ketika peristiwa 27 Juli, adalah taat kepada hukum. Keputusan akan diambil 2 hari jelang 27 Juli peringatan Kuda Tuli yang terjadi pada 1996, semoga ini menjadi suatu nafas bagi berhembusnya angin keadilan dan kebenaran di dalam penegakan hukum yang sarat tekanan-tekanan politik ini,” ucapnya. 

  • Dampak ekonomi BTN JAKIM 2025 tercatat tembus Rp127 miliar

    Dampak ekonomi BTN JAKIM 2025 tercatat tembus Rp127 miliar

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyebutkan berdasarkan perhitungan Indonesia Muda Road Runner (IMRR), gelaran BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025, menghasilkan total perputaran ekonomi senilai Rp127,1 miliar.

    Angka ini berasal dari pengeluaran peserta untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, belanja perlengkapan olahraga, hingga aktivitas wisata tambahan selama di Jakarta.

    “Dengan total dampak ekonomi mencapai Rp127,1 miliar, BTN JAKIM 2025 bukan hanya membanggakan sebagai ajang lari internasional, tetapi juga berhasil menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, retail olahraga, hingga UMKM lokal. Ini bukti nyata bagaimana sport tourism dapat memberi nilai tambah besar bagi Kota Jakarta,” kata Race Director BTN JAKIM 2025 Satrio Guardian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    BTN JAKIM 2025 yang digelar pada Minggu, 29 Juni 2025 diikuti 31.000 peserta dari 53 negara atau meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang melibatkan sekitar 15.000 pelari.

    Gelaran ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-498 Jakarta, menghadirkan rute ikonik mulai dari Monas hingga Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

    Kehadiran ribuan pelari mancanegara dan penonton turut mendorong sektor perhotelan, transportasi, kuliner, ritel perlengkapan olahraga, hingga UMKM lokal.

    Selain mendorong ekonomi lokal, BTN JAKIM 2025 juga memberikan kontribusi signifikan terhadap bisnis BTN yang menjadi sponsor utama BTN JAKIM.

    Melalui acara ini, BTN berhasil menambah 2.615 pengguna (user) baru Bale by BTN dari periode aktivasi utama (Race Expo, Race Day, dan program promo).

    BTN merancang berbagai program strategis untuk mendukung transaksi digital dan memperluas ekosistem merchant, mulai dari program carbo loading bagi pelari, promo hotel khusus peserta, hingga aneka diskon dan cashback selama Race Expo, Race Day, dan Medal Day.

    Kolaborasi dengan 211 merchant mitra mencatat total transaksi merchant sebesar Rp5,8 miliar, sementara total transaksi pembayaran oleh nasabah BTN mencapai Rp1,6 miliar. Keseluruhan program ini menunjukkan keseriusan BTN mendukung gaya hidup aktif dan mempercepat transformasi digital.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN JAKIM merupakan strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar ajang olahraga.

    “BTN JAKIM 2025 bukan sekadar event lari, tetapi momentum strategis untuk memperluas akuisisi nasabah digital, memperkuat ekosistem merchant, dan mempertegas peran BTN sebagai bank modern yang mendukung gaya hidup aktif serta transaksi digital. Berbagai program promo, cashback, hingga kolaborasi merchant adalah bukti nyata keseriusan BTN menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa transformasi BTN bukan hanya tagline, melainkan aksi nyata di lapangan,” ujar Nixon.

    Adapun BTN JAKIM 2025 semakin memperkuat posisi BTN sebagai bank yang inovatif, relevan, dan dekat dengan masyarakat.

    Nixon menambahkan event ini juga menjadi simbol kolaborasi dan kebanggaan, memperlihatkan potensi Jakarta sebagai destinasi sport tourism kelas dunia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Ke depan, diharapkan BTN JAKIM dapat melibatkan lebih banyak partisipasi UMKM, merchant lokal, dan sektor pendukung lainnya, agar dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan penguatan ekosistem bisnis BTN semakin luas dan inklusif,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dahsyat! BTN JAKIM 2025 Sukses Dorong Ekonomi Capai Rp127 Miliar – Page 3

    Dahsyat! BTN JAKIM 2025 Sukses Dorong Ekonomi Capai Rp127 Miliar – Page 3

    BTN merancang berbagai program strategis untuk mendukung transaksi digital dan memperluas ekosistem merchant, mulai dari program carbo loading bagi pelari, promo hotel khusus peserta, hingga aneka diskon dan cashback selama Race Expo, Race Day, dan Medal Day.

    Kolaborasi dengan 211 merchant mitra mencatat total transaksi merchant Rp5,8 miliar, sementara total transaksi pembayaran oleh nasabah BTN mencapai Rp1,6 miliar. Keseluruhan program ini menunjukkan keseriusan BTN mendukung gaya hidup aktif dan mempercepat transformasi digital.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa BTN JAKIM merupakan strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar ajang olahraga.

    “BTN JAKIM 2025 bukan sekadar event lari, tetapi momentum strategis untuk memperluas akuisisi nasabah digital, memperkuat ekosistem merchant, dan mempertegas peran BTN sebagai bank modern yang mendukung gaya hidup aktif serta transaksi digital. Berbagai program promo, cashback, hingga kolaborasi merchant adalah bukti nyata keseriusan BTN menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa transformasi BTN bukan hanya tagline, melainkan aksi nyata di lapangan,” ujar Nixon.

    BTN JAKIM 2025 semakin memperkuat positioning BTN sebagai bank yang inovatif, relevan, dan dekat dengan masyarakat. Event ini juga menjadi simbol kolaborasi dan kebanggaan, memperlihatkan potensi Jakarta sebagai destinasi sport tourism kelas dunia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Ke depan, diharapkan BTN JAKIM dapat melibatkan lebih banyak partisipasi UMKM, merchant lokal, dan sektor pendukung lainnya, agar dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan penguatan ekosistem bisnis BTN semakin luas dan inklusif.

     

    (*)

  • BAM DPR minta TNTN Riau tidak berpolemik lahan dengan warga

    BAM DPR minta TNTN Riau tidak berpolemik lahan dengan warga

    Jakarta (ANTARA) – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meminta agar keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau tidak menimbulkan polemik lahan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

    Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan bahwa masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan kelompok korban menyampaikan keberatan atas rencana pengosongan lahan oleh negara. Mereka mengklaim telah menempati lahan di kawasan TNTN tersebut sejak tahun 1998 dan memiliki 1.762 sertifikat hak milik (SHM).

    “Di kawasan tersebut ada koperasi, ada rumah warga tentu, ada fasilitas-fasilitas negara juga, ada jalan, ada sekolah bahkan, sekolah-sekolah negeri,” kata Aher usai menerima audiensi dari masyarakat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa permasalahan bermula setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 255 Tahun 2004 yang menunjuk kawasan itu sebagai calon TNTN. Namun, menurut dia, SK tersebut baru bersifat penunjukan awal dan belum melalui tahapan tata batas, pemetaan, dan penetapan.

    Namun, kata dia, di situ ternyata sudah ada sekitar 1.762 hunian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat hak milik.

    Menurut dia, program negara perlu berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga tidak boleh diambil secara paksa. Sebab, dia menilai keberadaan masyarakat di kawasan tersebut sudah sah.

    Menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut, dia akan segera berkunjung ke lokasi di Riau pada 10 Juli 2025. Setelah itu, menurut dia, BAM juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, hingga aparat penegak hukum.

    Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tidak menyebut bahwa opsi relokasi sebagai jalan keluar dalam konflik agraria. Menurut dia, relokasi tanpa dasar hukum yang jelas justru menyalahi prinsip negara hukum.

    “Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semuanya harus berlandaskan hukum,” kata Adian.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa ratusan ribu hektar hutan di kawasan tersebut dikuasai oleh pemegang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Artinya, kata dia, jangan sampai masyarakat yang mendiami kawasan itu dituding sebagai pihak-pihak yang menggunduli hutan.

    “Ketika hutan gundul lalu masyarakat masuk, masyarakat dikambinghitamkan seolah-olah penggundulan itu karena mereka,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adian Napitupulu Cecar Menteri Perhubungan Ubah Aturan Potongan Tarif Ojol Jadi 15 Plus 5 Persen

    Adian Napitupulu Cecar Menteri Perhubungan Ubah Aturan Potongan Tarif Ojol Jadi 15 Plus 5 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peraturan terkait potongan tarif (fee) ojek online (ojol) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang kerap berubah-ubah menuai sorotan tajam Komisi V DPR RI.

    Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengutip adagium dalam filsafat hukum, ia menekankan kewibawaan sebuah keputusan terletak pada argumen yang melandasinya, bukan pada siapa yang mengeluarkan.

    “Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan,” ungkap Adian dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Demikian hal tersebut disampaikannya sebagai landasan kritik terhadap serangkaian Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur potongan tarif ojol. Dirinya pun menyoroti Permen 667 yang menetapkan potongan 15 persen, yang kemudian diubah lagi dalam kurun waktu dua bulan menjadi Permen 1001 dengan angka 15 persen plus 5 persen (total 20 persen).

    Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun, terjadi empat kali perubahan Permen dengan persentase yang bervariasi (mulai dari) 20 persen, 20 persen, 15 persen, dan kembali 20 persen. “Saya mau tahu kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 persen plus 5 persen,” tegasnya.

    Ia juga membandingkan keberanian Walikota Balikpapan yang menurunkan potongan menjadi 15 persen, serta kebijakan Gojek di Singapura yang hanya 10 persen.

    Sebab itu, secara terbuka, ia mengajak Kementerian Perhubungan untuk berdebat sekaligus memaparkan data serta pertimbangan di balik angka 15 persen plus 5 persen dalam Permen 1001.

  • JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta

    JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta

    Pelari saat melintas di kawasan Monas Jakarta, Minggu (29/6/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 18:51 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Jakarta International Marathon (JAKIM) 2025 menjadi satu di antara beragam acara sebagai penggerak ekonomi terutama bagi pelaku UMKM.

    “Semua terdampak, terutama UMKM. Walaupun dampaknya tidak terlihat secara kasat mata, tapi ini jelas menggerakkan ekonomi warga,” kata Rano di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, dengan adanya JAKIM 2025, hampir seluruh sektor terdampak secara positif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Apalagi kata Rano, terdapat sebanyak 31 ribu peserta baik dalam maupun luar negeri yang turut ambil bagian dalam ajang tersebut.

    Lomba sendiri dimulai dari kawasan Silang Barat Laut Monumen Nasional (Monas) dan berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

    Rano mengaku kagum dengan jumlah peserta yang melonjak drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Ini luar biasa. Lebih 31 ribu peserta ikut maraton, belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bahkan bilang ke teman-teman, tahun depan targetnya harus 50 ribu. Ini menunjukkan bahwa olahraga di Jakarta makin semarak,” ujarnya.

    JAKIM merupakan agenda bertaraf internasional dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa JAKIM akan terus diupayakan untuk bisa naik kelas dan menjadi satu di antara ajang lari maraton elit atau terkemuka di dunia.

    “Kita coba bantu suatu hari, Jakarta Marathon jadi satu di antara klub elit di dunia,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa perusahaan milik negara itu terus mendukung penyelenggaraan JAKIM dan ingin membawa ajang lari maraton itu ke kelas lebih tinggi.

    Menurut dia, dari hasil lembaga survei bahwa lari menjadi satu di antara sejumlah olahraga yang digemari di Jakarta dan daerah lainnya sehingga perhelatan JAKIM akan dikembangkan supaya lebih baik.

    “Lari merupakan olahraga yang paling digemari di Jakarta. Menurut survei kita dan budaya lari sudah ada lama di Jakarta, kita bersama gubernur ingin membuat acara lari yang bagus di Indonesia,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • JAKIM diharapkan masuk ajang lari elit dunia

    JAKIM diharapkan masuk ajang lari elit dunia

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta International Marathon (JAKIM) akan terus diupayakan untuk bisa naik kelas dan menjadi satu di antara ajang lari maraton elit atau terkemuka di dunia.

    “Kita coba bantu suatu hari, Jakarta Marathon jadi satu di antara klub elit di dunia,” kata Direktur Utama PT BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa perusahaan milik negara itu terus mendukung penyelenggaraan JAKIM dan ingin membawa ajang lari maraton itu ke kelas lebih tinggi.

    Menurut dia, dari hasil lembaga survei bahwa lari menjadi satu di antara sejumlah olahraga yang digemari di Jakarta dan daerah lainnya sehingga perhelatan JAKIM akan dikembangkan supaya lebih baik.

    “Lari merupakan olahraga yang paling digemari di Jakarta menurut survei kita dan budaya lari sudah ada lama di Jakarta, kita bersama gubernur ingin membuat acara lari yang bagus di Indonesia,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa pada perhelatan JAKIM 2025 total pelari yang mengikuti ajang tersebut mencapai 31 ribu lebih peserta.

    Nixon juga menyampaikan komitmennya untuk membantu mewujudkan Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga dan menjadikan JAKIM naik kelas.

    Pada tahun depan lanjut dia, penyelenggaraan JAKIM ditargetkan mencapai 40 ribu peserta dan pada 2027 sebanyak 50 ribu peserta.

    “Kita akan mengupayakan setiap tahun, kalau bisa naik kelas. Sehingga kita mewujudkan Jakarta sebagai kota destinasi wisata olahraga,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ajang itu dapat menjadi destinasi wisata olahraga di Jakarta, agar bisa menarik wisatawan terutama para pelari.

    “Mudah-mudahan tahun depan bisa naik kelas itu harapan saya,” kata Pramono.

    Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan JAKIM sebagai destinasi wisata olahraga di daerah ini.

    Karena kata Pramono, pada JAKIM 2025 antusias warga terutama yang hobi lari begitu banyak, bahkan ketika pendaftaran telah ditutup masih banyak yang ingin mengikutinya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.