Tag: Adian Napitupulu

  • Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    GELORA.CO – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada hari ini, Rabu (26/3/2025), menghasilkan berbagai keputusan penting. 

    Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih, sebagai Komisaris baru Bank BTN.

    Fahri Hamzah, yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 10 November 1971, bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

    Karier politiknya dimulai sejak menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

    Puncak karier Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya, Nixon L.P. Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama.

    Selain itu, Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama serta Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama.

    Pergantian beberapa posisi direksi, termasuk pengangkatan Tan Jacky Chen sebagai Direktur Information Technology, Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, dan Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

    Persetujuan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN.

    Keputusan-keputusan tersebut diharapkan mampu memperkokoh struktur organisasi Bank BTN serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perumahan nasional.

    Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN setelah RUPST:

    Dewan Komisaris Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris Independen: Panangian SimanungkalitDewan DireksiDirektur Utama: Nixon LP NapitupuluWakil Direktur Utama: Oni Febriarto RahardjoDirektur Information Technology: Tan Jacky ChenDirektur Treasury and International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Risk Management: Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking: Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy: Nofry Rony PoetraDirektur Human Capital and Compliance: Eko WaluyoDirektur Operations: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Network and Retail Funding: Rully SetiawanDirektur Commercial Banking: Hermita.

    Selain itu, bank milik negara ini juga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp751,83 miliar. Dengan perolehan laba bersih mencapai Rp3 triliun pada 2024, jumlah dividen tersebut setara dengan 25% dari total laba perseroan.

    Dividen untuk tahun buku 2024 yang dibagikan BTN setara dengan Rp53,57 per saham. Sementara itu, para pemegang saham juga menetapkan bahwa 75% dari laba tahun tersebut, atau sekitar Rp2,25 triliun, akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

    Untuk tahun buku 2023, BTN membagikan dividen tunai senilai Rp700,19 miliar alias Rp49,89 per saham. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih BTN sebesar Rp3,5 triliun pada tahun yang sama.

    Adapun BTN membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN sepanjang 2024 tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, beban bunga melonjak 21,9% yoy menjadi Rp17,84 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih juga turun 14,1% yoy menjadi Rp11,73 triliun.

    Sementara itu, pendapatan non-bunga BTN mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,6% secara tahunan (yoy) hingga mencapai Rp4,61 triliun. Namun, di sisi lain, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BTN mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan, dengan total mencapai Rp357,97 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang saat itu tercatat sebesar Rp333,69 triliun.

  • RUPST BTN Setujui Pembagian Dividen Rp 751,83 Miliar – Halaman all

    RUPST BTN Setujui Pembagian Dividen Rp 751,83 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pembagian dividen sebesar 25 persen atau Rp 751,83 miliar dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 3 triliun. 

    Sedangkan sebesar 75 persen atau sejumlah Rp2,25 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha perseroan. 

    Nilai pembagian dividen tersebut setara dengan Rp 53,57 per lembar saham yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60 persen dan Publik sebesar 40 persen.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pembagian dividen tahun buku 2024 merupakan komitmen BTN untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah, serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor. 

    “Pemberian dividen sebesar 25 persen tetap akan dapat menjaga rasio permodalan perseroan pada tahun 2025 di atas persyaratan regulator. Dengan adanya pembagian dividen tersebut, BTN berharap dukungan investor terhadap BTN semakin solid,” kata Nixon usai RUPST Tahun Buku 2024 di Menara I BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). 

    Mengenai hapus tagih, RUPST BTN juga menyetujui penghapusan penagihan piutang macet perseroan yang telah dihapus buku sejumlah Rp318 miliar. Selain telah dihapus buku, jumlah plafon (limit) hapus tagih tersebut akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon baru oleh RUPS. 

    “Hapus tagih dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nixon.

    Lebih lanjut, Nixon mengatakan, BTN akan melanjutkan upaya ekspansi dan transformasi yang terus berjalan seiring dengan visi atau aspirasi jangka panjang perseroan hingga 2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Pada akhir tahun 2024, perseroan mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp357,97 triliun, meningkat 7,3 persen year-on-year (yoy). Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga (DPK) per akhir 2024 mencapai Rp381,67 triliun atau bertumbuh 9,1 persen yoy. Dengan pertumbuhan di sisi kredit dan DPK, perseroan mencatat total aset sebesar Rp469,61 triliun pada akhir 2024, naik 7,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

    Tahun ini, Nixon mengatakan, aset BTN akan tembus Rp 500 triliun yang akan didukung dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sekitar 7-8 persen secara yoy, serta DPK ditargetkan tumbuh 8-9 persen yoy.

    “Dengan didukung strategi bisnis dan transformasi yang konsisten kami lakukan, BTN tetap optimis dalam menumbuhkan bisnis, terutama memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah impian, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah berbagai tantangan,” pungkas Nixon.

  • RUPST BTN Setujui Pembagian Dividen Rp 751,83 Miliar – Halaman all

    RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

    Penunjukan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Rabu (26/3/2025). 

    BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

    RUPST BTN hari ini juga kembali menetapkan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN.

    Nixon memang baru menjabat posisi orang nomor satu bank berkode saham BBTN itu pada 2023. Namun, dia telah menjadi direksi BTN selama 8 tahun.

    Sebelumnya ia sempat menjadi dirut PT Bank Mantap, anak usaha Bank Mandiri, sebelum akhirnya berlabuh ke BTN pada 2017. Ia dipercaya mengurusi masalah kredit bermasalah dan manajemen aset selama 2 tahun.

    Nixon juga sempat menjadi Direktur Finance, Planning dan Treasury selama 2 tahun, dan pada 2021 dia dipercaya menjadi wakil direktur utama.

    Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap mendampingi Nixon menjadi Wakil Direktur Utama BTN. Adapun direksi lain yang tetap pada jabatannya setelah RUPST kali ini ada Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Nofry Rony Poetra, dan Eko Waluyo.

    Sementara jajaran direksi yang tersingkir ada Andi Nirwoto, Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hakim Putratama, dan Muhammad Iqbal.

    Berikut susunan lengkap jajaran direksi dan komisaris BTN terbaru: 

    Dewan Komisaris
    • Komisaris Utama : Suryo Utomo
    • Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
    • Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
    • Komisaris Independen : Ida Nuryanti
    • Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*
    • Komisaris : Fahri Hamzah

    Dewan Direksi
    • Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
    • Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
    • Direktur Human Capital, Compliance & Legal    : Eko Waluyo
    • Direktur Finance & Strategy            : Nofry Rony Poetra
    • Direktur Consumer Banking            : Hirwandi Gafar
    • Direktur Risk Management            : Setiyo Wibowo
    • Direktur IT                : Tan Jacky Chen
    • Direktur Network and Retail Funding        : Rully Setiawan
    • Direktur Operations                : I Nyoman Sugiri Yasa
    • Direktur Corporate Banking            : Helmy Afrisa Nugroho
    • Direktur Commercial Banking            : Hermita Akmal
    •Direktur Treasury & International Banking        : Venda Yuniarti

  • RUPST BTN Setujui Akuisisi Bank Victoria Syariah untuk Spin off Unit Syariah – Halaman all

    RUPST BTN Setujui Akuisisi Bank Victoria Syariah untuk Spin off Unit Syariah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui perseroan mengakuisisi bank umum syariah (BUS) yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah yakni BTN Syariah. 

    Dengan mengantongi persetujuan tersebut, BTN akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator.

    Selain memberikan persetujuan atas pengambilalihan saham BVIS, RUPST BTN juga menyetujui rancangan restrukturisasi dalam rangka pemekaran usaha bisnis syariah perseroan. Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun 2024, unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah memiliki kinerja yang sangat baik, seperti terlihat pada total aset yang mencapai Rp 60,56 triliun per Desember 2024. 

    “Dengan kondisi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 12 Tahun 2023, BTN wajib untuk melakukan pemisahan terhadap UUS perseroan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai RUPST Tahun Buku 2024 di Menara I BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Nixon menjelaskan, skema pemisahan UUS yang akan dilakukan oleh perseroan adalah dengan terlebih dahulu melakukan akuisisi BUS dan selanjutnya BTN Syariah akan diintegrasikan ke dalam BUS hasil pengambilalihan. 

    Sebelumnya pada 20 Januari 2025, BTN telah mengumumkan keterbukaan mengenai perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham Bank Victoria Syariah (BVIS). Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

    Melalui akuisisi tersebut, kata Nixon, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Menteri tentang Aksi Korporasi BUMN Tahun 2023, usulan restrukturisasi UUS tersebut memerlukan persetujuan dari Menteri BUMN. Dalam hal ini, Menteri BUMN perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

    Lebih lanjut, kata Nixon, setelah disetujui, langkah spin-off BTN Syariah dapat diberikan insentif pajak sepanjang hal tersebut dikategorikan sebagai restrukturisasi untuk peningkatan kinerja dan penambahan nilai perusahaan.

    Nixon mengungkapkan apresiasinya kepada pemegang saham BTN. 

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas persetujuan yang diberikan kepada BTN melakukan aksi korporasi ini. BTN berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar sesuai dengan koridor ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank,” ujar Nixon.

    Berdasarkan timeline, BTN akan mengajukan permohonan izin akuisisi Bank Victoria Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan. Setelah mendapatkan izin dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah yakni BTN Syariah dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah bank umum syariah baru. Diharapkan, seluruh proses tersebut akan selesai pada kuartal III-2025, sehingga BTN Syariah dapat beroperasi sebagai Bank Umum Syariah sebelum tahun ini berakhir.

    “BTN Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pesaing yang kuat di industri perbankan syariah nasional karena memiliki keunikan sebagai pemain utama di pasar KPR berbasis syariah di Indonesia. Dengan adanya spin-off menjadi bank umum syariah, BTN Syariah akan mencatatkan pertumbuhan aset yang diharapkan dapat mencapai Rp100 triliun dalam waktu tiga tahun ke depan,” tutur Nixon.

  • Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    Pergantian Direksi, Rencana Akuisisi hingga Spin-off

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi momen krusial menentukan arah strategis bank ini ke depan hari ini Rabu, 26 Maret 2025.

    Keputusan yang diambil diharapkan bisa memperkuat posisi BTN dalam industri perbankan nasional, khususnya sektor pembiayaan perumahan dengan berbagai agenda penting yang dibahas.

    Salah satu fokus utama RUPST BTN 2025 yakni penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, digelar pukul 14.00 di Menara BTN, Jakarta Pusat menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Laba

    Bank yang berfokus pada kredit perumahan ini mencatat laba bersih Rp3 triliun tahun 2024, sedikit menurun dari Rp3,5 triliun pada 2023.

    Penurunan terjadi di tengah tantangan ekonomi yang cukup signifikan, termasuk stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pelemahan daya beli masyarakat.

    Manajemen BTN optimistis meningkatkan laba bersih 2025 dengan target pertumbuhan 10-15 persen, sejalan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disusun.

    Gaji, Honor dan Tunjangan

    RUPST BTN 2025 juga membahas penetapan gaji, honorarium, fasilitas serta tunjangan direksi dan dewan komisaris tahun buku 2025, tantiem atas kinerja tahun buku 2024.

    Penetapan ini penting guna memastikan kompensasi yang diberikan sejalan kinerja dan kontribusi para pemimpin perusahaan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.

    Laporan Keuangan

    Agenda lainnya yang tak kalah penting yakni persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan BTN.

    Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi aspek krusial menjaga kepercayaan pemegang saham dan stakeholder lain.

    Spin-off UUS

    Salah satu topik strategis yang dibahas dalam RUPST BTN 2025 yakni rencana pemekaran usaha bisnis syariah melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

    Bank ini diwajibkan melakukan spin-off dengan aset UUS BTN yang sudah mencapai Rp60,56 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Harapannya meningkatkan fokus dan pengembangan bisnis syariah BTN terkait potensi pasar syariah yang terus berkembang di Indonesia.

    Akuisisi

    BTN juga membahas rencana pengambilalihan PT Bank Victoria Syariah terkait spin-off ini. Akuisisi dianggap sebagai langkah strategis memperkuat posisi bank ini dalam industri perbankan syariah.

    Diharapkan sinergi yang tercipta meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah pada masyarakat, dengan mengintegrasikan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) ke dalam struktur BTN.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengaku akuisisi BVIS diharapkan selesai 2 bulan usai agenda RUPST berlangsung.

    Menurutnya dana yang digelontorkan untuk akuisisi antara Rp1,5-Rp1,6 triliun. Dana digunakan guna membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan loan equity dari sisi aset BVIS.

    Anggaran

    Perubahan anggaran dasar perseroan juga menjadi salah satu agenda RUPST. Penyesuaian ini diperlukan guna mengakomodasi perubahan-perubahan strategis yang direncanakan, termasuk spin-off UUS dan akuisisi BVIS.

    Diharapkan proses implementasi strategi berjalan lebih lancar dan sesuai regulasi yang berlaku, dengan anggaran dasar yang disesuaikan.

    Pengurus

    RUPST juga membahas perubahan susunan pengurus BTN yakni dewan komisaris dan direksi. Tujuannya memastikan struktur kepemimpinan diisi orang kompeten dan membawa perusahaan menuju pencapaian target yang sudah ditetapkan.

    Regenerasi dan penyegaran dalam jajaran manajemen diharapkan membawa perspektif baru dan inovasi dalam pengelolaan perusahaan.

    Pertumbuhan Positif

    Bank ini menyalurkan kredit dan pembiayaan Rp356,1 triliun, tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya hingga kuartal III 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Nixon Napitupulu Tetap Dirut BTN, Suryo Utomo Komut

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat direksi BTN, antara lain Andi Nirwoto, Jasmin, Elisabeth Novie Riswanti, Muhammad Iqbal, dan Hakim Putratama.

    Sementara itu, Nixon LP Napitupulu tetap dipercaya untuk menjabat sebagai direktur utama BTN. Sedangkan Suryo Utomo menjadi komisaris utama. Suryo saat ini masih menjabat sebagai direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan. 

    Berikut susunan lengkap dewan komisaris dan direksi BTN:

    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, Panangian Simanungkalit

    Direksi:
    Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
    Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
    Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
    Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
    Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
    Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
    Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
    Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
    Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
    Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
    Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
    Direktur Commercial Banking: Hermita

    Dewan komisaris dan anggota direksi BTN yang diangkat harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

  • BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar

    BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 751,83 miliar untuk tahun buku 2024. Jumlah ini setara dengan 25% dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp 3 triliun. Sementara itu, 75% atau Rp 2,25 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha.

    Dividen yang dibagikan setara dengan Rp 53,57 per lembar saham dan akan diberikan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Indonesia sebesar 60% dan publik sebesar 40%.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor.

    “Pemberian dividen sebesar 25% akan menjaga rasio permodalan BTN di atas persyaratan regulator. Dengan pembagian dividen ini, kami berharap dukungan investor terhadap BTN semakin kuat,” ujar Nixon dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025).

    Pada akhir 2024, BTN mencatat pertumbuhan kinerja positif dengan penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp 357,97 triliun, meningkat 7,3% year-on-year (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 9,1% yoy menjadi Rp 381,67 triliun. Dengan capaian tersebut, total aset BTN naik 7,03% yoy menjadi Rp 469,61 triliun.

    Untuk 2025, BTN menargetkan aset menembus Rp 500 triliun, didukung pertumbuhan kredit dan pembiayaan sekitar 7%-8% serta DPK yang ditargetkan meningkat 8%-9% yoy.

    RUPST BTN juga menyetujui akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rencana pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN Syariah. Perseroan akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator.

    BTN Syariah sendiri menunjukkan kinerja positif dengan total aset mencapai Rp 60,56 triliun per Desember 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK 12 Tahun 2023, BTN wajib melakukan pemisahan terhadap unit usaha syariahnya.

    Lebih lanjut, Nixon menegaskan BTN akan terus melakukan ekspansi dan transformasi bisnis untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

    “Dengan strategi bisnis yang konsisten dan transformasi yang terus dilakukan, BTN optimistis dapat tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah berbagai tantangan ekonomi,” pungkas Nixon.

  • Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi memutuskan untuk mempertahankan Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 26 Maret 2025.

    Keputusan ini mempertegas posisi Nixon yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2023.

    Nixon LP Napitupulu Tetap Nahkodai BTN

    Dalam RUPST tersebut, pemegang saham sepakat mempertahankan Nixon di posisi puncak kepemimpinan BTN. Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

    Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan BTN, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    Nixon LP Napitupulu sendiri tercatat telah bergabung di jajaran direksi BTN sejak Maret 2017 dan naik sebagai Direktur Utama pada Maret 2023. Sementara Oni sudah lebih dulu menjabat sebagai direktur sejak 2015, kemudian sempat berkarier di Perum Perumnas sebelum kembali ke BTN sebagai Wakil Direktur Utama pada Maret 2023.

    Keputusan RUPS: Dividen Rp 751,8 Miliar

    Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Nixon, RUPST BTN 2025 juga memutuskan pembagian dividen sebesar Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham. Dividen tersebut merupakan 25% dari laba bersih tahun buku 2025.

    BTN sendiri mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga BTN tumbuh 4,5% menjadi Rp 29,55 triliun, meskipun diiringi kenaikan beban bunga sebesar 21,9% menjadi Rp 17,84 triliun. Hal ini membuat pendapatan bunga bersih turun 14,1% menjadi Rp 11,73 triliun.

    Namun, BTN mencatat kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 17,6% menjadi Rp 4,61 triliun. Meski beban operasional juga naik 12,1% menjadi Rp 10,44 triliun, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 357,97 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan.

    Profil Lengkap Nixon LP Napitupulu

    Nixon LP Napitupulu merupakan pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 25 Juli 1969. Ia bukanlah sosok baru di dunia perbankan. Kariernya dimulai di PT Bank Ekspor Impor (Persero) pada tahun 1995, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 1999 sebagai Manager Business Performance Management Group.

    Perjalanan karier Nixon kian bersinar saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen pada tahun 2015. Pada 2017, ia kemudian bergabung dengan BTN sebagai Direktur Collection, Asset Management & Legal. Selanjutnya, Nixon dipercaya mengemban jabatan Direktur Finance, Planning & Treasury BTN pada November 2019 hingga Maret 2021.

    Sejak Maret 2021, Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTN dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. Akhirnya, pada Maret 2023, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN dan kini kembali mendapatkan kepercayaan pemegang saham untuk melanjutkan kepemimpinannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    Fahri Hamzah Masuk Jajaran Komisaris BTN, Nixon Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama – Page 3

    BTN juga meminta restu pemegang saham untuk pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) serta akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) dalam RUPST ini.

    BTN membukukan laba bersih sebesar Rp3 triliun pada akhir 2024, menurun sekitar 14 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih 2023 yang sebesar Rp3,5 triliun.

    Dari sisi intermediasi, bank yang berfokus pada kredit perumahan ini telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp357,97 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan.

    Sedangkan dari sisi penghimpunan simpanan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tercatat tumbuh 9,1 persen secara tahunan menjadi Rp381,67 triliun.

    Pada 2025, BTN pun optimistis aset perseroan dapat mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan DPK yang solid.

    Sebelumnya, RUPST BTN dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2025 namun diubah menjadi 26 Maret 2025. Perubahan ini selaras dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Selama tiga hari berturut-turut, Himbara dijadwalkan untuk melangsungkan RUPST yang dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin, 24 Maret 2025 dengan hasil RUPST salah satunya menyetujui pembagian dividen senilai Rp51,73 triliun dengan dividend payout ratio 86 persen.

    Kemudian pada Selasa, 25 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyepakati pembagian dividen Rp43,5 triliun dengan dividend payout ratio 78 persen. Terbaru pada Rabu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen Rp13,95 triliun dengan dividend payout ratio 65 persen.

     

     

  • Kelompok Advokat Tuduh KPK Intimidasi Febri Diansyah karena Tangani Kasus Hasto

    Kelompok Advokat Tuduh KPK Intimidasi Febri Diansyah karena Tangani Kasus Hasto

    Kelompok Advokat Tuduh KPK Intimidasi Febri Diansyah karena Tangani Kasus Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 15
    organisasi advokat
    mengungkapkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ,
    Febri Diansyah
    .
    Salah satu perwakilan organisasi advokat, yaitu Ketua Dewan Penasihat KAI ‘Sarinah’, Erman Umar, mengatakan dugaan intimidasi terjadi setelah Febri bergabung dalam tim hukum Hasto.
    “Dugaan ini menguat setelah salah satu kolega Febri Diansyah di kantor lamanya dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk perkara TPPU SYL (Syahrul Yasin Limpo) dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kantor Visi Law Office serta penggeledahan rumah di hari yang sama, 19 Maret 2025,” kata Erman dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
    Selang beberapa hari kemudian, lanjut Erman, giliran adik kandung Febri Diansyah yang dipanggil oleh KPK dalam perkara yang sama untuk jadwal pemeriksaan pada Senin, 24 Maret 2025.
    Padahal, jelas Erman, saat di Visi Law Office, adik kandung Febri Diansyah hanya menjalankan tugas sebagai peserta magang advokat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
    “Akal sehat yang wajar membuat kita dapat mempertanyakan kenapa tindakan pemanggilan, hingga upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah Febri Diansyah masuk sebagai salah satu Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto?” tanya Erman.
    “Apalagi saat pemanggilan dan penggeledahan dilakukan, perkara korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo telah diputus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyidikan dugaan TPPU sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak 26 September 2023,” sambung dia.
    Selain itu, para organisasi advokat juga mengaku menerima informasi bahwa Febri Diansyah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah dengan jadwal pemeriksaan yang bertepatan dengan jadwal sidang Hasto Kristiyanto, yaitu Kamis, 27 Maret 2025.
    “Oleh karena itu, wajar jika kami menduga tindakan-tindakan tersebut adalah upaya teror dan intimidasi yang sangat mengganggu pelaksanaan tugas advokat,” kata Erman.
    Padahal, mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri.
    Lebih jauh, ia juga menyebutkan ada dugaan sedang dibangun narasi seolah-olah Febri Diansyah dan tim penasihat hukum menerima honorarium dari hasil korupsi di Kementerian Pertahanan (Kementan) yang dilakukan SYL dan koleganya.
    “Padahal, berdasarkan fakta yang telah muncul pada proses persidangan yang ditayangkan secara langsung di televisi nasional pada tanggal 3 Juni 2024, tiga terdakwa yang pernah menjadi klien Tim Hukum Febri Diansyah telah menegaskan bahwa seluruh honor advokat yang diberikan berasal dari uang pribadi dan bahkan Febri Diansyah telah menegaskan bahwa karena kasus ini bersifat pribadi, maka ia menolak honor yang berasal dari Kementan dan seharusnya berasal dari uang pribadi,” tegas Erman.
    Adapun 15 perwakilan organisasi advokat yang mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap Febri Diansyah, antara lain:
    1. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (Presiden KAI)
    2. Maqdir Ismail (Ketua Umum IKADIN)
    3. Herman Kadir (Ketua DPP KAI)
    4. Irwan Irawan (Ketua PBH AAI)
    5. Antoni (Sekjen DPP KAI)
    6. Rasyid Ridho (Sekjen IKADIN)
    7. Pramono Istanto (Bendahara Umum DePA-RI)
    8. Philipus Tarigan (Wakil Ketua Umum PERADI Pergerakan)
    9. Laudin Napitupulu (Ketua Pembelaan Profesi Advokat PERADI Pergerakan)
    10. Johannes Oberlin Tobing (Wasekjen DPN PERADI)
    11. Erman Umar (Ketua Dewan Penasihat KAI ‘Sarinah’)
    12. Antoni (Sekjen KAI ‘Sarinah’)
    13. Herwanto (Wasekjen KAI ‘Sarinah’)
    14. Kores Tambunan (Sekjen DPP FERARI)
    15. Julius Ibrani (Ketua PBHI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.