Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • BTN membukukan laba bersih Rp1,7 triliun akhir semester I-2025

    BTN membukukan laba bersih Rp1,7 triliun akhir semester I-2025

    Di tengah berbagai tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik….

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025 atau tumbuh 13,6 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.

    “Di tengah berbagai tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik berkat strategi yang dijalankan secara konsisten dan terus melaksanakan fungsi intermediasinya untuk menggerakkan perekonomian rakyat, terutama dari sektor perumahan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun pertumbuhan laba bersih BTN ditopang oleh pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen yoy menjadi Rp18,50 triliun hingga Juni 2025, melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar 2,3 persen yoy.

    Pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen yoy hingga semester I-2025.

    Selanjutnya, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,0 persen.

    Adapun cost to income ratio (CIR) membaik ke level 43,8 persen dari sebelumnya 58,8 persen. Hal ini menunjukkan proses bisnis yang semakin efisien.

    Dari sisi perolehan dana masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 11,2 persen yoy menjadi Rp406,38 triliun hingga semester I-2025 dari sebelumnya Rp365,38 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Perseroan mencatat, laju DPK BTN tersebut berada di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang sebesar 6,6 persen yoy per akhir Juni 2025.

    Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN sejalan dengan upaya perseroan untuk terus memperkuat mesin pendanaan, terutama dana murah (current account saving account/CASA) yang berasal dari segmen ritel dan institusi.

    Pertumbuhan dana murah BTN juga tidak terlepas dari upaya perseroan menggencarkan akuisisi pengguna baru dan transaksi aplikasi Bale by BTN.

    Secara keseluruhan, jumlah pengguna (user) Bale by BTN telah mencapai 2,7 juta hingga akhir semester I-2025 atau naik 68,8 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,6 juta.

    Sedangkan jumlah transaksi Bale by BTN telah menembus 931,5 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp43,1 triliun selama semester I-2025.

    Menurut Nixon, lonjakan pengguna Bale by BTN merefleksikan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap super app yang didesain untuk melayani ekosistem perumahan dan gaya hidup masa kini yang dinamis.

    Sementara itu dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tercatat tumbuh 6,8 persen yoy menjadi Rp376,11 triliun hingga semester I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp352,06 triliun.

    Penyaluran kredit hingga Juni 2025 ditopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang meningkat 6,2 persen yoy menjadi Rp317,77 triliun, serta sektor non-perumahan (non-housing loan) yang naik 10,5 persen yoy menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen menjadi Rp182,17 triliun. Sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8 persen menjadi Rp110,72 triliun.

    “BTN berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan perumahan nasional dengan menyediakan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan turut menggerakkan perekonomian dari sektor perumahan,” kata Nixon.

    Seiring dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan serta dana masyarakat, BTN pun membukukan total aset sebesar Rp484,96 triliun hingga semester I-2025. Jumlah aset ini tumbuh 6,4 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp455,60 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Si Noel Ditangkap, Senin Harusnya Jadi Pembicara Talkshow ‘Hukuman Mati Koruptor’

    Si Noel Ditangkap, Senin Harusnya Jadi Pembicara Talkshow ‘Hukuman Mati Koruptor’

    GELORA.CO – Poster acara gelar wicara alias talkshow bertema pemberantasan korupsi menjadi ironi di media sosial, Jumat (22/8/2025), lantaran menampilkan narasumbernya Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Emmanuel Ebenezer alias Noel.

    Pasalnya, Noel pada Rabu (20/8) malam terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Noel ditangkap ketika melakukan pemerasan.

    Dalam poster yang beredar, Noel seharusnya mengampu diskusi bertema Hukuman Mati dan Efek Jera untuk Koruptor.

    Gelar wicara tersebut diinisiasi oleh Emerson Institute, yang digelar pada hari Senin (25/8) awal pekan depan.

    Acara tersebut sejatinya dijadwalkan berlangsung secara daring. Dalam poster, nama Noel tercantum lengkap dengan jabatannya sebagai wamenaker, ditambah keterangan kecil yang kini terasa menggelitik: dalam konfirmasi.

    “Bagaimana kelanjutan Talk Show-nya?” demikian akun Instagram @adian__napitupulu, yang turut mengunggah poster itu.

    Pertanyaan retoris ini seketika meledak, menjadi bahan perbincangan dan tertawaan massal di berbagai platform media sosial.

    Konteks penangkapan Noel membuat sindiran ini menjadi begitu sempurna.

    KPK, Kamis (21/8), mengumumkan Noel diciduk atas dugaan kasus pemerasan yang berkaitan dengan proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Kontradiksi antara tema talk show yang mengadvokasi hukuman berat bagi koruptor, dengan realitas pahit yang menimpa sang calon pembicara, menjadi sebuah komedi tragis yang tak terhindarkan.

    Tangkapan layar poster tersebut dengan cepat menyebar laksana api di platform X (dulu Twitter) dan Facebook, memancing ribuan komentar dan reaksi.

    Mayoritas warganet tak kuasa menahan tawa melihat ironi yang terpampang nyata. Komentar-komentar lucu pun bermunculan, menyindir situasi yang dihadapi Noel.

    “Talk show ditunda dari balik penjara,” tulis seorang netizen, diakhiri dengan emoji tertawa terbahak-bahak.

    “Wah bisa gagal live streaming ini mah,” timpal pengguna media sosial lainnya.

    Sebelumnya, penangkapan terhadap Immanuel Ebenezer telah dikonfirmasi secara resmi oleh pimpinan KPK.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa Noel diduga kuat terlibat dalam praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang tengah dalam proses mengurus sertifikasi K3, sebuah standar vital untuk menjamin keselamatan kerja.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Fitroh.

  • Sah! Bank Victoria Syariah Berubah Nama Jadi Bank Syariah Nasional

    Sah! Bank Victoria Syariah Berubah Nama Jadi Bank Syariah Nasional

    Jakarta –

    Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu buka suara soal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah (BVIS). Menurut Nixon, telah disepakati bahwa Bank Victoria Syariah berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    RUPSLB merupakan kelanjutan dari proses spin off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan menggunakan BVIS sebagai perusahaan cangkang. Ke depan nama BSN akan dipakai oleh BTN Syariah setelah melalui proses perizinan penggunaan oleh regulator.

    “(Hasil RUPSLB) satu, perubahan nama dari Bank Victoria Syariah menjadi Bank Syariah Nasional. Kedua, ada beberapa perubahan anggaran dasar di dalamnya. Karena anggaran dasar BVIS tuh agak berbeda dengan anggaran dasar Bank-Bank BUMN,” ujar Nixon di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya perlu ada penyesuaian anggaran dasar karena pada akhirnya BSN merupakan milik negara. “Jadi kita sesuaikan, karena ini ujungnya milik negara kan. Bukan milik keluarga gitu. Jadi pasti anggaran dasarnya banyak yang di-adjust,” tambah Nixon.

    Jajaran direksi dan komisaris BSN juga telah ditetapkan. Jabatan Direktur Utama diisi oleh Alex Sofjan Noor yang sebelumnya menjabat Project Director Tim Strategi Pengembangan Syariah Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara Komisaris Utama diisi oleh Bahrullah Akbar eks anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Direksinya juga udah ditetapkan. Dirutnya Pak Alex Sofjan Noor, orang BTN. Kemudian komutnya Bahrullah Akbar, bekas BPK dulunya,” sebut dia.

    Nixon membenarkan nama BSN sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Danantara Indonesia pernah mengkomunikasikan perubahan ini kepada Prabowo.

    “Iya iya, Danantara pernah komunikasi ke Pak Presiden, jadi Bank Syariah Nasional. Kita harapannya menjadi Bank Syariah nomor dua terbesar lah,” tutup Nixon.

    Tonton juga video “Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN” di sini:

    (kil/kil)

  • 9 Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin Regional

    9 Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin Regional

    Jadi Plt Ketua DPD PDI-P Jateng, FX Rudy: Apapun Risikonya, Saya Lakukan Semaksimal Mungkin
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, menerima penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    Penugasan ini menyusul Bambang Wuryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini ditugaskan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Legislatif dalam kepengurusan DPP PDI-P periode 2025-2030.
    Rudy menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas tersebut.
    “Jadi mau Plt atau apapun,
    wong
    saya ini kader partai, petugas partai. Kalau saya diperintah Ketua Umum, apapun risikonya, apapun tugasnya, ya saya lakukan semaksimal mungkin, sesuai harapan beliau untuk hasil kongres,” ungkap Rudy saat ditemui di kediamannya pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Meskipun kabar mengenai penugasannya sudah beredar, Rudy mengaku belum menerima surat resmi dari DPP mengenai penugasan tersebut.
    “Kabar itu teman-teman sudah dengar. Namun secara penugasan berupa surat, belum saya terima,” jelasnya.
    Dia menegaskan akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik, tanpa menyakiti pihak lain.
    “Paling tidak, ditunjuk sebagai Plt pun ya tetap akan saya laksanakan dengan baik,” sambung mantan Wali Kota Solo tersebut.

    Rudy juga menyampaikan rencananya untuk segera mensosialisasikan pemilihan Ketua DPD, Ketua DPC, dan Ketua PAC.
    “Jadi ada Konferda, Konfercab, dan Muscab. Ini Desember harus selesai. Baru nanti Januari sampai Juni itu ranting, anak ranting di seluruh Jawa Tengah harus selesai,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2025-2030 yang belum dilantik pada Kongres ke-6 di Bali, awal Agustus 2025.
    Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8/2025) siang.
    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDI-P, Adian Napitupulu, mengungkapkan bahwa Megawati melantik pengurus DPP PDI-P yang sebelumnya tidak hadir di kongres.
    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDI-P yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDI-P di Bali,” ujarnya.
    Nama-nama yang baru dilantik termasuk Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.
    Selain itu, Andreas Eddy Susetyo dilantik sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM, dan Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P periode 2025–2030.
    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan,” kata Adian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketiga Kalinya Dipilih jadi Sekjen PDIP, Apa Rahasia Hasto Tetap jadi Kepercayaan Megawati?

    Ketiga Kalinya Dipilih jadi Sekjen PDIP, Apa Rahasia Hasto Tetap jadi Kepercayaan Megawati?

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Pelantikan digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan penunjukan Hasto untuk ketiga kalinya tak lepas dari penilaian Megawati terhadap kinerja Hasto selama menjabat sebagai sekjen.

    “Pertimbangan Bu Mega berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kita dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji,” ujar Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus.

    “Langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” sambungnya.

    Hasto kembali dipercaya sebagai sekjen setelah bebas dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus lalu.

    Sebelumnya, DPP PDIP menggelar rapat perdana pasca-Kongres ke-VI di Bali pada Kamis, 14 Agustus. Dalam rapat itu, Hasto kembali dipilih sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dan Ganjar Pranowo. “Iya, betul,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus.

    Ganjar menambahkan, rapat tersebut sekaligus melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode 2025–2030. 

    “Ya, (Hasto dilantik jadi Sekjen) ” ujarnya.

  • Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali memberi kepercayaan kepada Hasto Kristiyanto duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

    Ada sejumlah alasan kenapa Hasto Kristiyanto akhirnya kembali dituntuk sebagai Sekjen PDIP. Alasan paling kuat adalah, dia memiliki loyalitas tinggi terhadap partai serta kinerja yang bagus.

    Alasan penunjukan itu dibeberkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Aktivis pro demokrasi ini mengungkap alasan yang membuat ketum partainya Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

    Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

    “Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Adian mengatakan Hasto tidak mungkin ditunjuk sebagai Sekjen PDIP apabila tak punya loyalitas ternadap partai dan berkinerja buruk.

    “Kalau kedua-duanya tidak teruji, sebenarnya tidak,” lanjut aktivis prodemokrasi itu.

    Ditanya soal kemungkinan PDIP bakal kritis terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto dengan ditunjuknya Hasto sebagai sekjen, Adian menegaskan bahwa sifat kritis pada seseorang sebernya melekat.

    Terutama pada pihak yang memiliki intelektual menyikapi kebijakan negara.

  • Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang dipimpinnya.

    Menurut Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, ada sejumlah alasan kuat kenapa Megawati kembali menunjuk Hasto

    “Alasan kuat Hasto kembali dipilih oleh Megawati jadi Sekjen PDIP, pertama, ingin merusak Hubungan Prabowo dan Jokowi. PDIP sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo,” ujarnya, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Kedua, lanjut dia, membendung dan Mencegah langkah politik Jokowi baik secara personal dan kepartaian. “Sebab, Jokowi sudah terafiliasi politiknya ke PSI,” urai Ketua Kagama Cirebon Raya itu.

    Ketiga, menjaga supremasi politik PDIP dan juga Ketokohan satu paket Megawati -Hasto. “Hal ini diyakini masih laku di Kontestasi Politik Nasional,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP secara resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2025-2030, Kamis (14/8/2025) siang.

    Pelantikan itu digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan, Megawati turut melantik sejumlah pengurus dalam acara itu. Pelantikan kali ini dilakukan terhadap pengurus yang tak sempat dikukuhkan saat Kongres ke-6 di Nusa Dua, Bali belum lama ini. (sam/fajar)

  • Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Jakarta –

    Hasto Kristiyanto kembali menerima kabar baik. Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen PDIP.

    Sebelum terpilih menjadi Sekjen PDIP lagi, Hasto sempat menerima kabar gembira dari Presiden Prabowo. Pada Kamis (31/7) yang lalu, Hasto dinyatakan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus yang tengah dihadapinya.

    Hasto sebetulnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan setelah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan Hasto tak terbukti melakukan perbuatan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

    Belum sempat mengajukan banding atau menjalani hukuman, kabar baik datang kepada Hasto. Ia menerima amnesti dari Presiden Prabowo yang juga sudah disetujui oleh DPR RI.

    “Pemberian, persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor R 42/Pers/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat konsultasi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7).

    Untuk diketahui, amnesti adalah pengampunan/penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Amnesti dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden. Namun dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Hasto Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Satu bulan lebih setelah menerima amnesti, Hasto kembali mendapat kabar baik. Pada Kamis (8/14/2025), Hasto dilantik lagi menjadi Sekjen PDIP.

    Megawati sendiri yang menunjuk dan melantik Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Selain Hasto, sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya turut dilantik.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, kepada wartawan.

    Adian juga sempat menceritakan proses ditunjuknya kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP. Ia mengatakan Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, membacakan nama-nama yang akan dilantik.

    Kemudian, setelah selesai membacakan, dan para pengurus yang akan dilantik pun maju. Adian mengatakan Adhi pun menyadari posisi Sekjen di kertas yang dibacakan olehnya masih kosong.

    Adhi pun bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo bertanya kepada Megawati mengenai posisi Sekjen. Mendengar pertanyaan itu, Megawati pun hanya menjawab singkat.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat ‘Ya Mas Hasto’,” papar Adian.

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

    Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

    Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” tutur Adian.

    Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Adian.

    Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

    Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike