Tag: Adian Napitupulu

  • Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut di Medan, Senjata yang Disita Mengerikan

    Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut di Medan, Senjata yang Disita Mengerikan

     

    Liputan6.com, Medan – Tim Gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama Brimob Polda Sumut yang diperbantukan ke Polres Pelabuhan Belawan, berhasil melakukan penangkapan terhadap lima pemuda terduga pelaku aksi tawuran maut yang terjadi di Medan pada Minggu (7/9/2025) silam. 

    Kelima pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial RM (18), APP (20), RS (23), ACP (19), dan HN (20).

    Plt. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Wahyudi Rahman, melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, menjelaskan penangkapan dilakukan dalam dua tahap. 

    Pada Selasa (16/9/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, Unit Pidum Sat Reskrim berhasil mengamankan tiga terduga pelaku yaitu RM, AP, dan RS di Kelurahan Tanah 600 Marelan. 

    Selanjutnya, dari hasil interogasi, tim melakukan pengembangan pada pukul 00.30 WIB di Jalan Selebes, Belawan, dan bersama personel Brimob berhasil menangkap 2 pelaku lainnya yakni ACP dan HN.

    Dari penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7 senjata tajam berupa kelewang, 4 pelontar panah, dan 6 anak panah beracun yang diduga digunakan saat aksi tawuran berlangsung.

    “Barang bukti ini memperkuat dugaan keterlibatan para pelaku dalam aksi tawuran maut tersebut,” jelasnya, Rabu (17/9/2025).

    Kompol Jan Piter menambahkan, saat ini kelima pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui peran masing-masing.

    “Apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Pihaknya berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi.

    “Hindari aksi kekerasan, dan segera melaporkan jika mengetahui adanya potensi tawuran atau gangguan kamtibmas lainnya. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga Belawan tetap aman,” pungkasnya.

     

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025–2030

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025–2030

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masa bakti 2025–2030. Pengesahan dilakukan dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hadir langsung didampingi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo. Dari pihak PDIP, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto memimpin rombongan pengurus DPP, di antaranya Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

    Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa terdapat dua SK yang diserahkan oleh Menteri Hukum. Pertama, Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Kedua, Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDIP Masa Bakti 2025–2030.

    “Tadi, Pak Menteri Hukum menyerahkan dua SK… kepada Ketua Umum DPP PDIP dan kepada Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia,” kata Andreas.

    Ia menambahkan, proses administrasi dilakukan dua minggu sebelumnya melalui pendaftaran online ke Ditjen AHU. Kelengkapan berkas hardcopy juga diserahkan notaris yang ditunjuk PDIP. Dengan diserahkannya SK tersebut, kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030 sah secara hukum.

    Menurut Andreas, Dirjen AHU sudah mengabarkan akhir pekan lalu bahwa berkas telah diproses dan SK tersedia. “Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK didampingi sejumlah pengurus. Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan,” jelasnya.

    Ia juga menyebutkan, Menteri Hukum menyampaikan salam kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta menegaskan bahwa kementerian berkomitmen memberikan pelayanan cepat dan mudah melalui sistem digital.

    Sebagaimana diketahui, Megawati telah menetapkan susunan kepengurusan PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres ke-VI PDIP di Bali pada awal Agustus lalu. [hen/beq]

  • Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    BTN telah menurunkan bunga KPR non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menurunkan bunga kreditnya, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN telah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen.

    “Kalau KPR non-subsidi, ya lima tahun pertama, tiga tahun pertama, memang bunganya kan rendah. Bahkan kita ada program hari ini 2,65 persen setelah pake bunga baru, fixed rate tiga tahun,” ujar Nixon dalam Public Expose Live di Jakarta, Rabu.

    Sementara untuk KPR subsidi, Ia mengatakan bunga kreditnya tidak dapat diturunkan, karena mengikuti ketetapan pemerintah sebesar 5 persen.

    “Kalau KPR subsidi kan tidak bisa dipangkas, sudah 5 persen ketentuannya. Dan BTN paling besar di sana (kreditnya),” ujar Nixon.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengatakan perseroan telah menurunkan bunga dana (cost of fund) sebanyak dua kali sepanjang tahun ini, yang mana bunga kredit komersial dan korporasi saat ini telah berada di level single digit.

    “Yang pasti sudah mulai turun, terus kita dorong turun sampai akhir tahun. Kami sudah memutuskan dua kali ALCO (Assets and Liabilities Committee), memutuskan penurunan bunga dana rate,” ujar Nixon.

    Direktur Finance & Strategy BTN Nofry Rony mengatakan perseroan telah melakukan penyesuaian bunga kredit, seiring dengan BI-Rate yang telah diturunkan oleh BI hingga berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    “Bunga-bunga promote sudah kita adjust. Sekarang 2,65 persen dari sebelumnya masih di atas 3 persen,” ujar Nofry.

    Selain BI-Rate, Ia menjelaskan hal yang diperhatikan oleh perseroan dalam menurunkan bunga kredit, di antaranya strategi perseroan untuk mendorong pertumbuhan kredit, strategi menghadapi persaingan, serta struktur biaya dana perseroan.

    “Karena suku bunga acuan turun, tentu harapan kita bunga DPK (Dana Pihak Ketiga) juga turun, sehingga kita bisa menurunkan suku bunga kredit,” ujar Nofry.

    Pada semester I-2025, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 6,8 persen (yoy) menjadi Rp376,11 triliun, dari sebesar Rp352,06 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan, yang naik 6,2 persen (yoy) menjadi Rp317,77 triliun pada semester I-2025, dan sektor non-perumahan yang naik 10,5 persen (yoy) menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen (yoy) menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan tumbuh 8,8 persen (yoy) menjadi Rp110,72 triliun pada semester I-2025.

    Pada semester I-2025, pertumbuhan kredit BTN menghasilkan pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen (yoy) menjadi Rp18,50 triliun, atau melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar persen 2,3 (yoy) berkat upaya mengatur ulang struktur pendanaan.

    Seiring dengan itu, perseroan membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen (yoy) pada semester I-2025. Sedangkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025.

    Atas capaian tersebut, BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025, atau tumbuh double digit 13,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN target kredit tumbuh capai 9 persen seiring tambahan KPR Subsidi

    BTN target kredit tumbuh capai 9 persen seiring tambahan KPR Subsidi

    Realisasi KPR Subsidi nasional masih di angka 121.000 unit rumah, sedangkan BTN sudah menyalurkan hampir 100.000 atau 78 persen dari total nasional.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan kredit dapat tumbuh mencapai kisaran 7-9 persen year on year (yoy) pada tahun 2025, atau meningkat dari target sebelumnya sekitar 7-8 persen (yoy).

    Kenaikan target itu seiring adanya penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta dukungan kebijakan pemerintah di sektor perumahan.

    “Pertumbuhan kredit pada 2025 kami harapkan berada di kisaran 7-9 persen (yoy), sejalan dengan adanya tambahan kuota KPR FLPP menjadi 350.000 unit pada akhir Juni yang lalu,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam Public Expose Live, di Jakarta, Rabu.

    Nixon meyakini penambahan kuota KPR FLPP akan memberikan ruang tambahan bagi perseroan untuk menyalurkan KPR Subsidi, tercatat kuota KPR FLPP ditambah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

    “Realisasi KPR Subsidi nasional masih di angka 121.000 unit rumah, sedangkan BTN sudah menyalurkan hampir 100.000 atau 78 persen dari total nasional. Kami berharap ada dorongan positif dari kuota yang lebih banyak tahun ini,” ujar Nixon.

    Selain itu, BTN berharap dukungan kebijakan pemerintah berupa aturan baru terkait maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program FLPP dapat membantu mendongkrak permintaan KPR Subsidi, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit BTN secara keseluruhan.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Hingga semester I-2025, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp376,11 triliun, atau tumbuh 6,8 persen (yoy) dari sebesar Rp352,06 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang naik 6,2 persen (yoy) menjadi Rp317,77 triliun, dan sektor non-perumahan (non-housing loan) yang naik 10,5 persen (yoy) menjadi Rp58,34 triliun pada semester I-2025.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen (yoy) menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8 persen (yoy) menjadi Rp110,72 triliun pada semester I-2025.

    Hingga semester I-2025, pertumbuhan kredit BTN menghasilkan pendapatan bunga kredit (interest income) yang naik 23,5 persen (yoy) menjadi Rp18,50 triliun, atau melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar 2,3 persen (yoy) berkat upaya BTN mengatur ulang struktur pendanaannya.

    Seiring dengan itu, perseroan mampu membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen (yoy) pada semester I-2025. Sedangkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025.

    “Atas pencapaian tersebut, BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025, bertumbuh double digit sebesar 13,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun,” ujar Nixon.

    Di sisi perolehan dana pihak ketiga (DPK), BTN mencatat pertumbuhan DPK sebesar 11,2 persen (yoy) menjadi Rp406,38 triliun pada semester I-2025, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp365,38 triliun.

    Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK sejalan dengan upaya perseroan untuk terus memperkuat mesin pendanaan, terutama dana murah atau Current Accout Saving Account (CASA) yang berasal dari segmen ritel dan institusi.

    Pertumbuhan dana murah tidak terlepas dari upaya perseroan menggencarkan akuisisi pengguna baru dan transaksi aplikasi Bale by BTN, yang mencatat peningkatan jumlah user mencapai 2,7 juta pada akhir semester I-2025, atau naik 68,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 1,6 juta user.

    Sedangkan jumlah transaksi Bale by BTN telah menembus 931,5 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp43,1 triliun selama paruh pertama tahun 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakai Visa Wisata Tapi Malah Bekerja, 4 WN Inggris Dideportasi Imigrasi Tangerang – Page 3

    Pakai Visa Wisata Tapi Malah Bekerja, 4 WN Inggris Dideportasi Imigrasi Tangerang – Page 3

    Di lain pihak, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bong Bong Prakoso Napitupulu menjelaskan, petugas pengawasan Imigrasi menemukan fakta lainnya. Saat ke-4 WN Inggris ini mengikuti latihan kerja di Indonesia, mereka mendapatkan fasilitas hingga pendapatan selayaknya pekerja.

    “Seperti konsumsi, tempat tinggal, transportasi serta upah sebesar 200 dolar AS setiap minggunya. Kalau sudah mengikuti pelatihan, maka dipekerjakan sebagai salws investasi,”kata Bong Bong.

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan ketentuan penggunaan VoA yang dijelaskan pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 TAHUN 2025 tentang Klasifikasi Visa.

     

  • Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kembali menyindir pedas bekas koleganya, Joko Widodo. Anggota DPR RI itu memperlihatkan foto Jokowi duduk berdampingan bersama dua loyalisnya, Immanuel Ebenezer dan Silfester Matutina.

    “Yang kiri (Immanuel Ebenezer) sudah. Yang kanan (Silfester) sudah tapi belum,” kata Adian dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (6/9/2025).

    Diketahui, kedua tokoh pendukung fanatik Jokowi tersebut kini tengah dalam proses hukum. Keduanya telah berstatus tersangka.

    Immanuel Ebenezer alias Noel tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya resmi sertifikasi K3 Rp275 ribu. Namun, para pekerja dan perusahaan diminta membayar hingga Rp6 juta.

    Jika, pembayaran tambahan tersebut tidak dipenuhi maka proses sertifikasi bakal dipersulit. KPK menemukan aliran dana Pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019-2025 mencapai Rp81 miliar.

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kini telah dijebloskan ke penjara. Atas perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

    Silfester dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.

  • 7
                    
                        Akhirnya Puan Keluar, Takziah, dan Minta Maaf…
                        Nasional

    7 Akhirnya Puan Keluar, Takziah, dan Minta Maaf… Nasional

    Akhirnya Puan Keluar, Takziah, dan Minta Maaf…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya muncul ke publik secara langsung di tengah situasi sosial yang memanas akibat kenaikan tunjangan anggota dewan.
    Puan muncul pada hari keempat demonstrasi di Jakarta yang telah merambat ke berbagai kota, Sabtu (30/8/2025).
    Puan melakukan takziah ke rumah duka almarhum Affan Kurniawan (21), driver ojek
    online
    (ojol) yang meninggal setelah dilindas mobil rantis Brimob pada unjuk rasa 28 Agustus kemarin.
    Tiba di kontrakan petakan keluarga Affan, Puan mengenakan pakaian gelap, simbol rasa berduka. Ia lalu memeluk ibu Affan.
    Puan terlihat hadir bersama Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, dan Said Abdullah.
    Selain itu, sejumlah politikus PDI-P juga tampak sudah hadir terlebih dahulu, seperti Adian Napitupulu, Guntur Romli, dan Once Mekel.
    Dalam keterangannya, Puan meminta Pramono memberikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk kedua saudara Affan hingga mereka lulus.
    “Saya menyampaikan kepada keluarganya, insya Allah, kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Kami juga akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya,” ucap Puan.
     
    Ditemui usai takziah, Puan meminta maaf kepada masyarakat karena DPR RI belum bisa bekerja maksimal.
    Sebagai pimpinan, ia mengaku akan berbenah dan bekerja lebih baik.
    “Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf karena kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna,” kata Puan.
    Puan lalu meminta semua pihak saling bahu-membahu dengan semangat gotong royong memperbaiki kondisi Indonesia.
    Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak saling menyakiti satu sama lain.
    “Mari kita saling menahan diri dan membersihkan Indonesia,” ujar Puan.
    Dalam keterangannya, Puan berjanji DPR RI akan mengawal Polri mengusut anggota Brimob yang mengakibatkan Affan meninggal secara transparan.
    Ia berharap, peristiwa nahas yang menimpa Affan tidak kembali terulang.
    “Kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali,” kata Puan.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P itu juga meminta aparat penegak hukum dan masyarakat tidak terus berbenturan dan sama-sama menjaga persatuan.
    “Kita semua rakyat Indonesia,” kata dia.
    Puan menegaskan, tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan hanya berlaku hingga Oktober 2025.
     
    Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu.
    “Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” tutur Puan.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana Affan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan pengemudi ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan dan Pramono Melayat ke Rumah Duka Affan Kurnianwan

    Puan dan Pramono Melayat ke Rumah Duka Affan Kurnianwan

    Jakarta

    Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka Affan Kurniawan. Affan adalah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

    Pantauan detikcom di lokasi Sabtu (30/8/2025) Pramono dan Pramono tiba di rumah duka Affan berada di kawasan Dukuh Atas, Jakarta pukul 14.20 WIB.

    Keduannya terlihat mengenakan pakaian bernuansa hitam lengkap. Mereka berjalan di gang kecil menuju ke rumah keluarga Affan.

    Puan dan Pram tak mengatakan apapun saat tiba. Mereka hanya melempar senyum kepada awak media dan warga sekitar.

    Rombongan Puan dan Pramono diterima langsung oleh keluarga Affan. Di dalam rumah mereka bertemu dengan ibu, ayah, adik dan kakak dari mendiang Affan.

    Foto: Pramono Anung melayat ke rumah duka Affan Kurniawan (Rumondang Naibaho/detikcom)

    Tak lama, Puan dan Pramono hanya lima menit di dalam rumah Affan. Selepas itu mereka langsung keluar dan berganti dengan pelayat lainnya.

    Saat keluar mata Puan terlihat merah seperti baru menangis. Dia juga tampak mengusapkan air matanya sambil berjalan meninggalkan rumah Affan.

    Sebelum Puan dan Pramono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan politisi PDIP lainnya Adian Napitupulu dan Once Mekel telah tiba lebih awal melayat ke rumah Affan.

    Diketahui, sebelumnya Pramono telah melayat ke rumah duka Affan pada (29/8/2025) kemarin. Pramono tiba sekitar pukul 06.55 WIB dan langsung menyalami ayah Affan yang sedang membaca doa di samping jenazah almarhum.

    Pramono tampak menguatkan keluarga Affan yang ditinggalkan. Tak lama Pramono juga menitikan air mata saat nenek almarhum tiba.

    Sebagai informasi, Affan tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam. Rantis Brimob itu awalnya menabrak Affan.

    Mobil sempat berhenti sejenak, lalu melaju lagi sambil melindas Affan yang sudah tergeletak di jalan. Massa dari pengemudi ojol dan warga langsung mendatangi Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf ke keluarga korban dan berjanji mengusut kasus secara transparan. Ada tujuh anggota Brimob yang diamankan buntut peristiwa tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kecewa terhadap tindakan personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas. Dia meminta kasus ini diusut tuntas dan pelaku diberi hukuman sekeras-kerasnya.

    Terbaru, Propam Polri menyatakan tujuh Brimob yang ada di dalam rantis saat melindas Affan terbukti melanggar kode etik. Mereka ditahan atau ditempatkan khusus (dipatsus).

    Halaman 2 dari 3

    (ond/isa)

  • Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP, Adian Napitupulu menyebut Presiden ke-7 Jokowi hanya masa lalu. Tidak penting lagi dibicarakan.

    Hal tersebut diungkapkan dalam acara bertajuk Rakyat Bersuara. Ditayangkan di iNews TV.

    “Ngapain bicara masa lalu sih. Jokowi itu masa lalu. Dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Ngga penting lagi,” kata Adian.

    Ia menyebut memang nama Jokowi masih bisa dibicarakan. Tapi hanyalah sebagai pembelajaran, bukan faktor penting.

    “Sebagai pembelajaran jangan dijadikan faktor. Salah kita tempatkan sebagai faktor. Dia sudah selesai,” ujarnya.

    Menurutnya, masih ada narasi Jokowi yang menempatkan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai sesuatu yang besar. Padahal menurutnya tidak lagi.

    “Kadang-kadang kita mengulang-ulangi seolah kita memberikan dia panggung. Bahwa dia masih besar. Enggak. Dia sudah selesai,” terangnya.

    Di kesempatan itu, ia menyinggung upaya Prabowo dalam menyikapi korupsi hari ini. Menurutnya, jika koruptor diberantas, maka berdampak pada ekonomi.

    “Otomatis upah buruh bisa naik hingga 30%. Daya beli rakyat meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja meluas. Ini logika sederhana, tapi dampaknya besar,” jelas Adian.

    Sikap Prabowo hari ini, kata dia menentukan bagaimana ia dikenang ke depannya. Apakah sebagai siluman atau bapak keadilan.

    “Apakah nanti dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh, atau sebagai pemimpin yang membiarkan biaya siluman terus menggerogoti rakyat? Semua tergantung pada keputusan yang ia ambil sekarang,” ucapnya.

  • Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat, UUS BTN membukukan kinerja positif menjelang proses akhir spin-off menjadi BUS dengan aset tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun hingga akhir Juni 2025.

    “Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun peningkatan aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten.

    Nilai penyaluran pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp48,46 triliun atau meningkat sebesar 17,0 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang mencapai Rp41,41 triliun.

    Menurut perseroan, kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

    Penghimpunan DPK BTN Syariah mencapai Rp55,23 triliun pada akhir paruh pertama 2025, tumbuh 19,8 persen yoy dibandingkan Rp46,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan kinerja positif ini, total laba bersih yang dibukukan BTN Syariah mencapai Rp401 miliar pada akhir Juni 2025 atau naik 8,3 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp370 miliar.

    Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

    Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

    BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir, dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah penggabungan dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang.

    Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025.

    RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Selain itu, RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru di mana Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.