Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi tanpa membuka keran importasi sepanjang 2026.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman yang didukung dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Rachmi menuturkan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton. Stoknya terdiri dari CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129.000 ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Rachmi menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.
Tercatat, hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober—November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71% dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.
Rachmi menuturkan, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meski pasokan nasional dalam kondisi kuat, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, hingga kondisi wilayah tertentu.
“Harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bapanas mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.