Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga US$ 625 miliar atau setara Rp 10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo Subianto 2025-2029.
Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran tetsebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Sehingga diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk periode 2025-2029.
“Konferensi ini kita berharap bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita memiliki kebutuhan mendesak, dan memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting, investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025-2029, membutuhkan US$ 625 miliar,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya bisa menyediakan setidaknya 40% dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sedangkan sisanya masih harus dipenuhi oleh kerja sama sektor swasta baik dalam dan luar negeri.
“Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif,” kata Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu adanya gap pembiayaan infrastruktur.
AHY menjelaskan, diperlukan pembiayaan kreatif di luar APBN untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujar AHY.
AHY mengatakan, pihaknya akan semacam menginventarisir proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.
“Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bida kita tunda dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut,” pungkasnya.