JAKARTA – PDI Perjuangan menegaskan kritik terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah memberi sinyal sikap partai melalui pidato pembukaan Rakernas I PDIP.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan, Megawati menyoroti arah demokrasi Indonesia yang dinilai tidak konsisten. Dalam pidatonya, Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi saat ini seperti gerakan senam Poco-Poco yang maju dan mundur.
“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’,” kata Mujab dalam konferensi pers hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 11 Januari
Mujab menilai, analogi tersebut menggambarkan kegelisahan PDIP terhadap wacana perubahan sistem Pilkada. Menurut dia, demokrasi seharusnya bergerak maju, bukan justru ditarik mundur.
“Semalam saya cek di YouTube, senam poco-poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ujarnya.
Ia menolak anggapan bahwa upaya menekan politik uang dapat dijadikan alasan untuk menghapus hak rakyat memilih kepala daerah secara langsung. Mujab menyebut, persoalan money politics harus diselesaikan tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
Menurut Mujab, wacana pengkajian ulang sistem Pilkada akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia ke depan. Ia menilai, keputusan yang diambil akan menunjukkan apakah demokrasi Indonesia ingin berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Pandangan serupa disampaikan politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. Ia menekankan pentingnya hubungan emosional antara pemimpin dan rakyat yang hanya bisa terbangun melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” lanjutnya.
Seno menegaskan, bagi PDIP, pemilu tidak semata-mata soal meraih kemenangan politik, melainkan bagaimana proses kepemimpinan dijalankan secara bertanggung jawab.
“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sikap resmi PDI Perjuangan terkait wacana perubahan sistem Pilkada dijadwalkan akan diumumkan dalam rekomendasi hasil Rakernas I PDIP pada Senin, 12 Januari.