Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya Nasional 2 Februari 2025

Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Februari 2025

Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com

Menteri
ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar
Bahlil
Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.
Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.
“Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau
menteri
saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Minggu (2/2/2025).
“Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” sambungnya.
Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan
transportasi umum
.
Dia menyebut kebiasaannya naik
transportasi
umum saat bekerja tidak perlu dipublikasi.
“Nanti kalau memang butuh
upgrading
, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti saja saya saja yang jadi pengajarnya,” kata Bahlil disambut tawa.
Diketahui, Masyarakat
Transportasi
Indonesia (MTI) mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
“Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ungkap Djoko.
Ia menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.