Yogyakarta (beritajatim.com)– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang patut dihormati.
Pernyataan ini ia sampaikan usai menghadiri acara pengukuhan Prof Dr Rr Siti Murtiningsih MHum Guru Besar Bidang Filsafat Pendidikan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis (20/2/2025).
Menanggapi tren tagar “Indonesia Gelap” yang ramai di media sosial, Mahfud Md. menyatakan bahwa tidak semua kebijakan pemerintahan saat ini negatif.
“Oh tidak, tidak semuanya ‘gelap’. Banyak kebijakan yang ‘terang’ dan tidak perlu diprotes kan,” ujar Mahfud.
Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi dari Mahfud adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilainya sebagai langkah baik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Saya kira ini adalah program yang bagus,” ucapnya.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti langkah efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Menurutnya, efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara adalah langkah penting untuk memastikan optimalisasi anggaran.
Efisiensi Anggaran untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Mahfud Md. menilai efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tepat, mengingat sejak era Orde Baru hingga Reformasi, persoalan inefisiensi selalu menjadi sorotan.
“Sejak Orde Baru, kita sering marah karena anggaran negara tidak efisien. Begitu juga di masa reformasi, banyak yang menyoroti inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.
Ia mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden Prabowo, bahwa tingkat inefisiensi anggaran pada masa lalu mencapai 30 persen.
“Mungkin sekarang ini adalah upaya untuk melanjutkan temuan tersebut, sehingga efisiensi harus terus diperbaiki. Kita harus menghormati upaya ini,” tambahnya.
Selektivitas dalam Penerapan Efisiensi
Meski mendukung efisiensi, Mahfud menegaskan bahwa kebijakan ini harus diterapkan secara selektif. Pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama terhadap sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar.
“Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu ‘kan kurang,” ujar dia.
Ia menekankan bahwa efisiensi harus difokuskan pada pengeluaran negara yang kurang efektif, seperti praktik kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak perlu, serta gaya hidup mewah (flexing) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan dana negara.
“Hal-hal seperti ini memang harus diefisienkan, dan menurut saya, Presiden Prabowo berada di jalur yang benar dalam menerapkan kebijakan ini,” tutup Mahfud. (ted)