Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Eksplorasi Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell Plc bakal kembali masuk berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025 mendatang.
Dia menuturkan, Shell kembali tertarik masuk ke sektor hulu migas Indonesia lantaran banyak temuan lapangan baru. Menurut Rikky, temuan lapangan baru itu dirasa relevan dengan kompetensi Shell, yakni offshore.
“Dengan temuan semua yang ada dan kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar ada [di Indonesia],” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).
Dia menyebut, Shell sempat minder masuk kembali ke sektor hulu migas RI. Hal ini lantaran isu kelangkaan BBM di sektor hilir atau SPBU swasta.
Namun, kata Rikky, pihaknya berhasil meyakinkan kembali perusahaan asal Eropa itu. Dia menyebut, Shell akan kembali ke Indonesia karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang bagus.
“Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu dan jadi Shell kan juga banyak entity-nya, jadi ini tone positif lah buat rekan-rekan,” ucap Rikky.
Kabar Shell bakal kembali masuk ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025 lalu. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.
Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya bakal melelang 75 WK secara serentak mulai tahun ini. Hal itu dilakukan demi mengejar target produksi minyak siap jual atau lifting setidaknya 900.000 barel per hari (bph) pada 2029.
“Untuk meningkatkan lifting kami sudah proses lelang 75 WK untuk peningkatan dari sisi cadangan,” kata Laode.
Dia menuturkan, cadangan migas harus tetap dijaga agar target lifting dan produksi migas juga tercapai.
“Jadi cadangan harus disiapkan karena eksplorasi membutuhkan waktu lama, karena itu harus dimulai dari sekarang,” katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya Kementerian ESDM bakal melelang sekitar 74 WK secara bertahap hingga 2028 atau selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut meningkat dari target sebelumnya, yakni 60 WK.