Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menyita aset dua grup korporasi terkait dengan sisa pembayaran uang pengganti (UP) dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO korporasi.
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan dua sisa pembayaran uang UP itu berasal dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.
“Sedangkan untuk masih Musim Mas Group dan grup perusahaan Permata Hijau ada kekurangan,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (22/10/2025).
Anang menambahkan, kekurangan bayar dari dua grup korporasi ini mencapai Rp4,4 triliun. Dalam hal ini, Musim Mas dan Permata Hijau telah meminta untuk menunda kewajiban pembayaran itu karena berkaitan dengan kondisi ekonomi.
Kemudian, korps Adhyaksa memang mengabulkan permintaan dari dua group tersebut. Namun, Kejaksaan RI juga telah mematok batas waktu untuk pembayaran Rp4,4 triliun itu.
*Dalam hal ini Kejaksaan sudah akan meminta nantinya batas waktu untuk segera dilunasi untuk kerugian negaranya,” tambah Ananh.
Dengan demikian, kata Anang, pihaknya bakal menyita aset dari dua group korporasi itu untuk melunasi sisa pembayaran UP. Aset itu misalnya berupa kebun sawit. Nantinya, aset tersebut bakal dilelang untuk melunasi sisa pembayaran UP.
“Nanti apabila sudah dikasih batas waktu belum juga, ya aset yang kita sita akan kita lelang nantinya,” pungkasnya.
Sekadar informasi, kerugian negara dari perkara ekspor CPO ini mencapai Rp17,7 triliun. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga grup korporasi yang diwajibkan untuk melunasi kerugian negara itu melalui pembayaran UP.
Wilmar Group merupakan korporasi paling besar yang telah menyetor UP sebesar Rp11,8 triliun. Sementara sisanya, Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar. Dengan demikian, total UP yang telah disetor ke negara mencapai Rp13,2 triliun.