SUARAMERDEKA.COM– Langkah sinergi optimalisasi pelayanan pajak dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng. Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan saat kunjungannya menyebut sinergi ini terutama untuk menyambut rencana optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah (OP4D). Dalam kunjungan ini Max didampingi Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Bayu Setiawan. Baca Juga: Jadwal Acara iNews TV Hari Ini, Sabtu 3 Februari 2024: Ada Live AFC Cup 2023, Iran vs Jepang dan Qatar vs Uzbekistan Max diterima oleh Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso dan Sekretaris Bapenda Jateng Agus Suranta. Max menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu mitra yang strategis berkaitan dengan kerja sama tersebut.
“Kami berharap pada tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa ikut serta dalam PKS PKS Tripartid DJP-DJPK-Pemda dalam rangka OP4D tingkat provinsi bersama daerah-daerah lainnya,” ungkap Max. Apalagi manfaatnya besar bagi kedua belah pihak, selain membuka data kita
juga bisa bersinergi dalam hal pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan maupun asistensi. Baca Juga: Timnas U20 Dapatkan Edukasi dan Literasi Pasar Modal dari BEI, Persiapkan Masa Pensiun Bagi Atlet Senada dengan Max, Nadi Santoso menyambut baik hal ini. “Sepakat, kami pun membutuhkan transfer of knowledge dari DJP mengingat tahun ini kami mendapat target kenaikan tax ratio,” ungkapnya. Ia juga mengungkapkan kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah. “Beberapa kendala yang kami alami adalah terkait basis data yang kondisinya harus segera diperbaharui, misalnya data NIK pada data kendaraan bermotor masih banyak yang perlu dimutakhirkan,” pungkas Nadi. K Sebelumnya, saat ini Kementerian Keuangan tengah menginisiasi kerja sama dengan pemerintah daerah. Baca Juga: Jadwal Semifinal Thailand Masters 2024 Sabtu 3 Februari dan Perkiraan Jam Main Bagas/Fikri hingga Rehan/Lisa Untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dari 36 pemerintah kabupaten/kota telah terjalin kerja sama optimalisasi ini dengan 16 kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi, saat ini telah dilakukan penjajakan inisiasi kerja sama ini. Sedangkan antara DJP dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terjalin kerja sama pertukaran data kendaraan bermotor yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, dapat meningkatkan penerimaan pajak dari kedua belah pihak sehingga berimbas kepada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.***
