Probolinggo (beritajatim.com) – Sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo dan Komisi I ke tiga sekolah justru memunculkan berbagai persoalan. Alih-alih menunjukkan kesiapan, sekolah-sekolah tersebut mengungkapkan keluhan teknis dan dugaan praktik “titipan” murid di luar jalur resmi.
Tiga sekolah yang dikunjungi yakni SDN 1 Tisnonegaran, SMPN 9, dan SMPN 5 masih menyimpan banyak catatan merah. Mulai dari ketidaksiapan teknis hingga ketimpangan pemahaman masyarakat soal prosedur token pendaftaran.
Dalam dialog langsung, DPRD menemukan fakta bahwa praktik surat rekomendasi atau jalur belakang masih marak. Hal ini jelas mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru.
Di SMPN 9, Kepala Sekolah Qomarudin mengaku kewalahan dengan banyaknya peminat yang tak tertampung kuota. “Kami sering menolak pendaftar karena kuota sudah penuh. Tapi masih saja banyak yang coba-coba menitip lewat jalur tidak resmi,” keluhnya.
SMPN 5 justru mengungkap masalah yang lebih krusial: tekanan dari pihak luar melalui surat rekomendasi. Kepala Sekolah Subaidah menyebut praktik itu terus terjadi menjelang penutupan pendaftaran, membuat pihak sekolah serba salah.
“Kadang orang tua datang bawa surat dari pihak tertentu. Kami tegas menolak, tapi tekanan moral itu nyata,” katanya. Ia juga mengkritik kurangnya sosialisasi dari Pemkot mengenai pengambilan token pendaftaran.
“Banyak yang salah paham, dikira token hanya bisa diambil di sekolah tujuan. Ini bikin kami kewalahan melayani,” tambah Subaidah dengan nada kesal.
Ketua Komisi I DPRD, Isah Junaidah, menilai pemerintah belum serius menangani fasilitas dan akses pendidikan inklusif. “Jumlah siswa terus bertambah tapi fasilitas minim. Anak disabilitas pun belum jadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng, hanya memberikan komentar diplomatis dan kurang menggali akar masalah. “Alhamdulillah sekolah-sekolah terlihat siap. Tapi tentu kami berharap semua berjalan adil dan tanpa celah manipulasi,” ucapnya.
Sayangnya, laporan lapangan menunjukkan masih banyak ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oknum untuk menyelundupkan siswa lewat jalur tidak sah. Minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi jadi celah besar dalam sistem penerimaan murid baru tahun ini. (ada/ted)