Jakarta –
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengusulkan agar UMKM yang menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat akses permodalan sebesar Rp 500 juta. Sejalan dengan itu, Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyalurannya.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik membeberkan alasan dibalik usulan tersebut. Dia menerangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni akses pembiayaan untuk UMKM sebagai mitra BGN.
“Pembiayaan ini kalau saya ilustrasikan setiap hari misalnya dalam satu dapur itu membutuhkan sekurang-kurangnya Rp 30 juta rupiah untuk belanjanya. Ambil contoh, mereka harus menyiapkan 3000 box, (di mana) satu box-nya dianggap Rp 10.000 berarti sekitar Rp 30 juta,” kata Riza dikutip dari akun Instagram @kementerianumkm, Kamis (30/1/2025).
Dalam pratek di lapangan, Riza mengungkapkan pembayaran baru bisa dilakukan pada hari ketujuh saat program tersebut mulai dijalankan. Hal ini menjadi sorotan Kementerian UMKM lantaran dapat mempengaruhi keberlangsungan UMKM ke depan.
“Dalam praktiknya 10 atau 12 hari waktu itu waktu pada saat kami pertemuan menunjukkan ternyata bahwa pembayaran baru bisa dilakukan hari ketujuh. Nah pertanyaannya kalau ini dilakukan secara masif bagaimana mengantisipasinya? Makanya dengan mendorong dengan skema permodalan tadi,” imbuh Riza.
Riza menekankan Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank BUMN untuk skema penyalurannya. Dia pun menyebut Menteri UMKM Maman akan berkoordinasi lebih lanjut terkait usulan itu. Pada saat yang sama, Riza menyatakan telah siap menyalurkan permodalan hingga Rp 500 juta untuk UMKM mitra BGN.
“Skema permodalan ini tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank Himbara. Pada prinsipnya hingga Rp 500 juta kita sudah siap untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita,” jelas Riza.
Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Handayana menegaskan bahwa alokasi anggaran yang ada di BGN tidak diperuntukkan untuk pembiayaan UMKM tersebut. Terkait skema pembiayaan, Dadan menyebut diserahkan kepada kementerian terkait. BGN hanya berperan mengambil produk-produk UMKM dan fokus dalam program MBG.
“BGN fokus menyelenggarakan Program Pemenuhan Gizi Nasional. UMKM dan lain-lain ranahnya kementerian lain. Tapi BGN offtake produk2 UMKM, Koperasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada detikcom.
(acd/acd)
