Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur Nasional 28 September 2025

Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah menyatakan bahwa kemampuan, kedisiplinan, dan kualitas juru masak di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi untuk menghentikan kasus keracunan MBG.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
Zulhas mengatakan, evaluasi terhadap juru masak di SPPG ini menjadi salah satu upaya percepatan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.
Zulhas juga menyampaikan bahwa hasil rakor meminta agar seluruh dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara, kemudian dilakukan evaluasi dan investigasi.
Selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama bagi pemerintah sehingga Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) wajib bagi seluruh SPPG.
Selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG.
“Kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.
Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 dengan 47 kasus kejadian.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.