Jakarta, Beritasatu.com – Setara Institute merilis Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) menyambut kinerja pemerintahan baru. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan IISI akan menjadi penanda awal dan baseline kinerja pembangunan inklusi sosial yang menjadi standar dalam setiap bidang pembangunan pemerintahan baru.
“Salah satu rekomendasi dari studi inklusi sosial yang dilakukan Setara Institute adalah perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024, semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah,” ujar Halili dalam siaran pers, Minggu (9/3/2025).
Untuk mendorong perencanaan pembangunan inklusif di daerah, Setara Institute menyusun suatu alat kebijakan yang bisa menjadi komplemen penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Alat kebijakan ini memuat pedoman penyusunan RPJMD yang inklusif, yang dalam kerangka pengukuran IISI mencakup kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan dan masyarakat adat,” kata Halili.
Terdapat empat indikator rencana pembangunan inklusif yang mesti dipedomani oleh Pemerintah Daerah dan juga bagi masyarakat sipil yang hendak mengadvokasi perencanaan pembangunan.
Sebuah perencanaan pembangunan inklusif bisa diukur dengan indikator rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi.
Selain menyediakan standar RPJMD yang inklusif, alat kebijakan atau policy tools yang dirancang Setara Institute juga memuat agenda rencana aksi strategis yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keterpenuhan hak-hak kelompok rentan, utamanya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat.