Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Saat Kepedulian Jadi Arah Kebijakan – Page 3

Samin (43) siang dan malam berkeliling menjajakan bakso demi menghidupi anak dan istri. Dia mendorong gerobaknya setiap hari. Di setiap rasa lelah dan penghasilannya yang tidak seberapa, sebenarnya ada mimpi yang terus dikejar, yaitu memiliki rumah sendiri. Namun apa daya, pekerjaannya penuh dengan keterbatasan.

Selama ini, Samin bersama istri dan kedua anaknya mengontrak rumah sangat sederhana di daerah Rau, Serang, Banten. Dia pernah mencoba Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hanya saja pekerja informal selalu terbentur kebutuhan syarat slip gaji. Mimpinya pun perlahan redup, meski tidak benar-benar padam. 

“Setiap saya datang ke sales saya tuh ditolak terus karena persyaratannya kurang,” kata Samin.

Berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengeluarkan kebijakan lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Samin menerima informasi kemudahan rumah subsidi di Puri Harmoni Indah, Serang, Banten.

Bayangan memiliki rumah idaman pun kembali menguat dalam benaknya. Bagaimana tidak, pekerja informal kini dapat memiliki rumah lewat program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bahkan tanpa slip gaji sekalipun.

“Pas saya tanyakan ke salesnya pakai slip gajinya, nggak. Alhamdulillah bisa nggak usah pakai slip gajinya ya Pak,” katanya.

Samin kini punya cerita baru, bahwa punya rumah bukan lagi sekadar mimpi. Kerja kerasnya serasa terbayar, dengan menghadirkan hunian tetap untuk keluarganya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas rumah subsidinya,” ungkapnya penuh syukur.

Website Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara jelas merinci, ketentuan KPR FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, serta bebas PPN.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain, berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya, orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Tidak ketinggalan, perlunya slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP Didyk Choiroel mengamini semangat Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dalam menciptakan ketahanan kepemilikan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia, lewat program rumah subsidi.

“Program Tapera Sejahtera menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dengan suku bunga yang 5 persen ini kan membuat masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa punya akses luas kepada rumah,” tutur Didyk saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (16/10/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program rumah subsidi KPR FLPP telah terealisasi sebanyak 196.400 unit lebih, dengan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah dibangun dan tersedia sebanyak 240.265 unit.

Menurut Ara, program rumah subsidi tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, namun juga menggerakkan perekonomian rakyat setempat.