Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, reformasi birokrasi yang tengah dijalankan memainkan peran penting dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Termasuk dalam hal perekrutan calon pegawai negeri sipil alias CPNS.
Upaya tersebut diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif, membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi. Diperkuat oleh rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT), dan kebijakan sistem meritokrasi dapat segera terwujud.
“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).
Rini menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan guna meraih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Dijelaskan upaya penguatan integritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk memastikan setiap rupiah dana publik secara efektif melayani masyarakat.
Upaya menutup ruang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan pemerintah melalui tata kelola digital melalui platform INA DIGITAL.
Lalu, upaya menumbuhkan budaya integritas di seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik juga dilakukan melalui kebijakan zona integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3033050/original/073846700_1580099128-20200127--Melihat-Tes-SKD-CPNS-di-Jakarta-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)