Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Atasi Kemiskinan – Page 3

Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Atasi Kemiskinan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, akan segera diluncurkan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2025. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memberdayakan orang tua dan memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka.

Peluncuran ini juga diiringi dengan ajakan kolaborasi kepada berbagai pihak, terutama dari kalangan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kalau bisa kita kolaborasikan antara negara dan sektor swasta, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya akan luar biasa,” ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Ketua Yayasan Amanah Bangun Negeri Zuraida Hamdie dan Ketua Umum Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi merupakan solusi menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan melalui tiga pendekatan: pendidikan anak, pemberdayaan orang tua, dan perbaikan hunian.

”Kita berangkat dari data orang tua siswa yang sudah pasti teridentifikasi di DTSEN. Anaknya disekolahkan, orangtua diberdayakan, dan rumahnya kita benahi. Kehidupannya kita perbaiki,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat tengah dipersiapkan menggunakan aset milik Kemensos. Target awalnya menyasar 9.755 siswa yang akan langsung tinggal di asrama dengan fasilitas lengkap mulai 14 Juli 2025, saat masa orientasi dimulai.

Selain 100 titik awal, Kemensos tengah mematangkan tambahan 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo. Dengan ekspansi ini, total siswa yang ditargetkan belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang.

Program ini juga akan didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan, guna menjamin proses belajar mengajar berjalan optimal.