JABAR ESKPRES – Rencana pembangunan sekolah rakyat yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo mendapat kritikan tajam dari Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar Ade Hedriana.
Menurut Ade, rencana pendirian sekolah rakyat hanya akan menimbulkan diskriminasi baru dan akan berimbas merugikan keberadaan sekolah swasta.
‘’Jadi hadirnya sekolah rakyat itu tentu akan berdampak pada sekolah swasta seperti penurunan jumlah peserta didik,’’ ujar Ade ketika dihubungi Jabar Ekspres, Sabtu (5/4/2025).
BACA JUGA: Pemkot Bandung Kecolongan, Pungli di Bonbin Masih Terjadi!
Ade menilai, sejauh ini keberadaan sekolah swasta sangat tergantung pada biaya pendidikan yang dibayarkan olej para orang tua peserta didik.
Sehingga, lanjut Ade, keberadaan sekolah rakyat dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya minat siswa, sehingga berimbas pada pendapatan sekolah swasta.
“Jadi nanti akan banyak orang tua yang menyekolahkan dan memindahkan ke Sekolah Rakyat tersebut,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat hanya akan menimbulkan bibit diskriminasi dan menyebabkan pengkotakan sekolah berdasarkan strata sosial.
BACA JUGA: Bus Damri Jurusan Bandung – Indramayu Gunakan Bus Sekolah, Tidak Layak untuk Angkutan Mudik Lebaran!
Masyarakat akan beranggapan sekolah rakyat hanya diperuntukan bagi keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. Sedangkan kalau mampu masuk sekolah unggulan.
“Jadi anggapannya kalau mampu jangan masuk ke sekolah negeri dan swasta biasa, atau jika berasal dari keluarga kurang mampu, masuk ke sekolah rakyat, jangan ke sekolah negeri dan swasta biasa,” tutur Ade.
Ade beranggapan, sistem pendidikan seperti sekolah rakyat justru akan menimbulkan diskriminasi dan stigma negatif. Padahal, pendidikan model itu sudah lama dikikis.
BACA JUGA: Tuntaskan Guru Honorer di Jabar Mulai dari Akar Masalahnya
‘’Dulu kan, ada istilah RSBI, Cluster, Unggulan, Penggerak. Semuanya sudah dihapus, ini muncul lagi model lain,’’ katanya.
Pembangunan Sekokah Rakyat hanya akan mengakibatkan ketimpangan kelas dan memperburuk kesenjangan akses pendidikan yang berkeadilan bagi anak Indonesia.
Ade berpendapat, seharusnya pemerintah membuat kebijakan terstruktur dengan fokus memperbaiki aksebilitas dan kapasitas sekolah.
Keberadaan sekolah swasta seharusnya bisa diajak bekerja sama dengan pemerintah mengembangkan sistem pendidikan untuk masyarakat secara menyeluruh agar aksesnya bisa dijangkau oleh masyarakat.
