JABAR EKSPRES — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai kebijakan tersebut patut diapresiasi.
Namun, dirinya menjelaskan bahwa hal demikian perlu diimplementasikan secara bertahap dengan mengutamakan sekolah negeri.
“Pertama, kita harus cermati dulu isi keputusan MK. Putusan ini masih mempertimbangkan kondisi sekolah swasta, artinya penerapannya dilakukan bertahap,” kata Cecep saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (28/5).
Menurut Cecep, sekolah negeri hingga kini belum optimal dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih serius membenahi kualitas dan akses pendidikan di sekolah negeri terlebih dahulu.
“Sekolah swasta yang benar-benar kekurangan boleh dibantu. Tapi yang mampu, ya sifatnya opsional saja. Yang utama, negeri harus dikelola dengan baik dulu,” ujarnya.
Cecep juga mengingatkan bahwa saat ini sekolah swasta sudah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, karena adanya gugatan ke MK, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian ulang anggaran pendidikan.
“Pemda harus menghitung ulang dan melakukan refocusing anggaran. Mana saja yang perlu dioptimalkan. Mungkin porsinya harus lebih dari 20 persen dari APBD untuk pendidikan,” ujarnya.
Dia menilai putusan MK ini bersifat dorongan, bukan paksaan. Pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing.
MK sebelumnya memutuskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar secara gratis, termasuk untuk sekolah swasta. Namun hal ini dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan anggaran daerah.
“MK tidak memaksa harus segera dijalankan tahun ini. Pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan daerah. Kalau seperti Jakarta yang punya anggaran besar, mungkin bisa lebih cepat, lima tahun ke depan atau lebih. Tapi tetap harus bertahap dan melihat komponen biaya secara realistis,” pungkasnya.