Jakarta, Beritasatu.com – Ironi menyelimuti Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sehari sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sempat memimpin rapat bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Bappeda Litbang, Kamis (6/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi KPK terkait tata kelola pemerintahan daerah. Dalam forum itu, Sugiri menegaskan pentingnya keterbukaan dan sinergi antar-OPD dalam menjalankan program pembangunan.
“Kita harus duduk bersama agar penggunaan anggaran lebih jelas, runtut, dan transparan. Semua perangkat daerah harus memahami tugas dan fungsinya agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujar Sugiri saat rapat.
Ia juga menyebutkan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif guna menjaga keselarasan arah pembangunan daerah. “Pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif dan legislatif harus sejalan agar Ponorogo ke depan lebih terarah,” tambahnya.
Namun, sehari setelah pertemuan tersebut dan seusai menghadiri kegiatan resmi KPK di Jakarta, Sugiri justru ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di Ponorogo, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Benar, KPK hari ini melakukan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu pihak yang ditangkap adalah bupati Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025) malam.
Hingga kini, lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lain yang turut diamankan. KPK belum memberikan keterangan terperinci mengenai pihak yang ditangkap selain bupati Ponorogo tersebut.