Samrotunnajah KIP Apresiasi Prabowo Pangkas Regulasi Bertele-tele: Swasta Mesti Permudah Lapangan Kerja – Page 3

Penyerapan tenaga kerja dengan memperhatikan kemudahan generasi muda hingga kelompok inklusif, lanjutnya, dapat dilakukan dengan pemangkasan persyaratan. Termasuk membagi porsi kelompok penerima kerja, mulai dari jenjang pendidikan hingga kelompok inklusif, agar nantinya tidak terjadi ketimpangan dalam persaingan kuota penerimaan.

“Bahkan harus clear untuk segi institusi misalnya, harus dibagi jelas porsinya berapa persen, dan termasuk kepada para pemuda-pemuda yang ada di daerah setempat. Tidak akan bisa disamakan kompetensi daerah setempat dengan yang ada di tempat luar, misalnya Jakarta, sama-sama S1, tapi tidak bisa disamakan,” ungkap dia.

Baginya, kemudahan persyaratan kerja menjadi tanggung jawab pihak swasta. Seperti misalnya lebih bijaksana dalam menetapkan tingkat pendidikan, dengan lowongan pekerjaan yang sesuai jabatannya.

“Kalau dia nggak perlu S1, ya nggak usah disarankan S1. Misalnya administratif cukup dengan SMA, ya cukup SMA. Sehingga potensi lapangan kerja yang ada terbuka juga kepada para pemuda yang sektor inklusif,” ungkapnya.

Kondisi tersebut juga menjadi momentum bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menegaskan komitmennya berpihak pada rakyat, dengan kemudahan penyerapan lapangan pekerjaan.

“Momentum Pak Prabowo sudah memberikan ruang. komitmen, dan kemudahan bagi sektor usaha, sudah seharusnya dimanfaatkan (Kementerian Ketenagakerjaan) yang menjadi suatu rangkaian yang saling berhubungan sangat baik dalam ekosistem ini,” ujar.