Bondowoso, (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi di DPRD Bondowoso, Minggu (31/8/2025) sore hari semakin kondusif.
Massa tidak memaksa masuk ke ruang paripurna. Namun audiensi digelar di depan pintu masuk gedung dewan.
Diskusinya pun dengan duduk bersama membahas APBD, anggaran pusat hingga pendapatan asli daerah (PAD) . Hal itu dilakukan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir bersama jajarannya.
Legislator PKB itu awalnya berdialog dengan cara berdiri. Namun lambat laun beralih menjadi duduk bersama, termasuk dengan Dandim dan Kapolres.
Dialog diawali dengan kasus nasional tentang tunjangan DPR RI dan lambatnya pengesahan UU perampasan aset koruptor.
“Kami sangat sangat setuju dengan aspirasi teman teman mahasiswa. Tapi karena keputusan itu ada di DPR pusat, maka kami akan menyuarakan aspirasi ini ke teman-teman di pusat,” kata Dhafir.
Dialog lalu bergeser ke cakupan lokal seperti efisien anggaran yang menghambat pembangunan dan bagaimana pemda Bondowoso mengatasinya.
“APBD Bondowoso Rp 2,160 triliun. Pasca efisiensi, tinggal Rp 1,9 triliun. Walaupun demikian, Bondowoso tidak akan menaikkan PBB seperti daerah lain,” tegasnya.
Legislator PKB ini kemudian menjamin akan menutup lubang dampak efisiensi anggaran dengan optimalisasi kekuatan daerah.
“Misalnya dengan optimalisasi PDAM dan lainnya. Ke depan PDAM bagaimana bisa menyumbangkan PAD untuk daerah. Kita bisa tanpa perlu menaikkan PBB,” tegasnya. [awi/aje]