FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani menegaskan rakyat tak sepakat dengan wacana beredar. Terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak tipilih langsung oleh rakyat.
Dia membuktikannya dengan hasil survei yang dilakukan lembaganya, Saiful Mujai Research and Consulting alias SMRC.
“Rakyat: tidak setuju kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tulis Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).
Tidak hanya itu, melalui survei yang sama, Saiful juga membeberkan bahwa rakyat tak setuju jika kepala daerah di semua tingkatan tidak dipilih langsung rakyat.
“Rakyat: sangat tidak atau tidak setuju gubernur, bupati, walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.
Di sisi lain, survei itu menunjukkan rakyat ingin kepala daerah di tingkar kabupaten atau kota dipilih langsung oleh rakyat.
“Rakyat: bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Begitu pula dengan gubernur, Saiful menegaskan rakyat ingin memilih sendiri pemimpinnya.
”Rakyat: tidak setuju gubernur dipilih oleh presiden,” pungkas Saiful.
Saiful juga menyentil seluruh pimpinan partai. Menegaskan bahwa rakyat menolak wacana tersebut, selain itu juga melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun wacana ini makin menguat setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.