GELORA.CO – Birokrat senior, Muhammad Said Didu, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari Geng SOP (Solo, Oligarki dan Parcok).
Sebab, ketiga komponen tersebut dinilai sebagai “biang kerok” perusak negara.
Said Didu tak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja yang masuk Geng Solo.
Namun, publik menduga sosok tersebut adalah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para antek-anteknya.
Oligarki adalah pengusaha, sistem kekuasaan di mana kendali politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir elite, biasanya pemilik modal, penguasa politik, atau jaringan kepentingan yang saling terkait, bukan oleh kehendak rakyat secara luas.
Sedangkan Parcok adalah Partai Cokelat atau dalam hal ini Polisi, mengacu pada warna seragamnnya yang cokelat.
Menurut Said Didu, Prabowo perlu melakukan langkah yang tegas dan konkret dalam membersihkan kabinetnya itu.
“Bapak Presiden @prabowo. Yth, kerusakan negara yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) yang ada dalam kabinet Bapak tidak bisa diselesaikan lewat pidato. Perlu tindakan nyata membersihkan pemerintahan Bapak (Jokowi), dari Geng SOP,” demikian tulis Said Didu.
Sebelumnya, Said Didu pernah menyinggung oligarki dan fenomena bencana banjir bandang di Sumatera.
Ia melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, oligarki telah menguasai kedaulatan negara, baik di bidang politik maupun hukum.
Hal itu diungkapkan Said Didu dalam diskusi yang tayang di YouTube BANG EDY CHANNEL, Selasa (16/12/2025).
Menurut Said Didu, dominasi oligarki terlihat dari sikap partai politik yang memilih diam ketika rakyat mengalami penderitaan.
Ia mencontohkan bencana banjir di Sumatera yang tidak mendapat respons berarti dari partai-partai politik.
Kondisi tersebut, kata Said Didu, menjadi bukti bahwa oligarki telah mengambil alih partai politik.
“Kedaulatan politik itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai manapun yang berbicara ketika rakyat menderita.”
“Di saat banjir di Sumatera, tidak ada partai politi bicara, karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Jadi sudah tidak bisa dibantah, oligarki sudah mengambil alih partai politik,” ujar Said Didu.
Said Didu menyebut, dalam berbagai kasus perampasan aset, penggusuran, hingga konflik agraria, partai politik cenderung bungkam dan tidak membela rakyat.
Tak hanya kedaulatan politik, Said Didu juga menyoroti kedaulatan hukum yang sejak zaman Jokowi telah diserahkan kepada oligarki.
Ia menilai penegak hukum berani bertindak karena adanya kepentingan oligarki di belakangnya, seperti hal-nya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi.
“Kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan oleh Joko Widodo kepada penegak hukum.”
“Saya hanya menyatakan bahwa karena itu permintaan oligarki maka dia (Kapolri) berani melakukan apapun dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat itu di mana-mana seluruh Indonesia,” jelas Said Didu.
Ia bahkan menyinggung kasus yang menimpa Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI dua periode, yang menurutnya turut menjadi korban perampasan tanah oleh kelompok oligarki di Sulawesi Selatan.
Said Didu menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki telah melampaui pengaruh tokoh nasional sekalipun.
“Jusuf Kala aja nggak bisa (mengendalikan oligarki). Jusuf Kala seorang mantan presiden dua kali, mantan wakil presiden dua kali, tokoh Sulawesi Selatan dan dirampas tanahnya, dirampok tanahnya di Sulawesi Selatan dan yang melakukan adalah grup alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang melakukan koordinasi untuk melakukan penggusuran terhadap tanah tersebut,” ujar Said Didu.
Secara terang-terangan, Said Didu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterlibatan aparat dan institusi negara.
Said Didu pun menilai rakyat kini berada pada posisi yang sangat lemah.
Ia menyebut tidak ada lagi ruang perlawanan bagi masyarakat, baik di sektor hutan, gunung, laut, hingga perkotaan.
“Coba bayangkan artinya yang parah tuh nanti yang hijau (TNI), yang coklat (Polisi), yang ini semua sudah dikuasai juga oleh oligarki bisa diatur oleh oleh oligarki.”
“Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di mana pun di seluruh Indonesia, mulai dari hutan, gunung sampai laut sampai kota tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedolatan hukum kepada oligarki,” kata Said Didu.