Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG Nasional 20 September 2025

Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – 
Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
“Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ucap dia.
Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.
Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.
Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.
“Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.
“Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujar dia.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada
Kompas.com
, Jumat (19/9/2025).
Politikus PDI-P ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.
Menurut Edy, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.
Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu
zero accident
.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP.
“Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan pada April lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.