Bisnis.com, JAKARTA — PT LRT Jakarta bakal menggenjot pendapatan non-tiket seiring dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menurunkan besaran subsidi, imbas pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen menyatakan bahwa pihaknya menargetkan laba bersih perseroan meningkat signifikan 67% pada 2026. Strategi akan dipusatkan pada rute Velodrome–Manggarai yang direncanakan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
“Kita sudah menargetkan pendapatan dari non-tiket itu meningkat cukup signifikan. Laba bersih tahun depan akan meningkat exact-nya 67%,” kata Roberto dalam konferensi pers di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, LRT Jakarta saat ini belum sepenuhnya mandiri dari sisi bisnis karena sekitar 94% pendapatan setiap tahun masih bersumber dari subsidi, sedangkan pendapatan tiket baru sebesar 2% serta pendapatan non-tiket sekitar 4%.
Dengan adanya rute baru, maka Roberto mencanangkan agar ketergantungan terhadap subsidi bisa dikurangi secara signifikan. Selain dengan bertambahnya layanan, beragam cara lain yang ditempuh ialah dengan mendorong pendapatan iklan, penyewaan lahan dan aset milik LRT Jakarta, hingga membuka opsi kerja sama hak penamaan alias naming rights.
Saat ini, dia menyebut area stasiun LRT maupun gerbong kereta telah dihiasi iklan, ditambah dengan adanya tenant makanan hingga rencana pembangunan lapangan padel komersial di Stasiun Pegangsaan Dua.
Apabila rencana ini berjalan mulus, maka Roberto memperkirakan nominal subsidi per kepala yang turun akan dapat diatasi dengan bertambahnya jumlah penumpang dan meningkatnya pendapatan non-tiket.
“Upaya kita [menggenjot] tambahan pendapatan dari non-tiket itu akan meningkat cukup signifikan dari yang ada sekarang, sehingga belanja subsidi itu bisa juga dikurangi secara nominalnya,” ujar Roberto.
Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengkaji ulang subsidi transportasi umum yang diberikan kepada masyarakat.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik Pemprov Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500, khususnya pada moda Transjakarta.
Namun, menurut Pramono, pihaknya kini bakal mengkaji ulang pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas DBH.
“Subsidi transportasi kita itu kan per orang mencapai Rp15.000. Makanya kan warga hanya membayar Rp3.500 untuk pengguna transportasi umum,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).