Rusun Bisa Jadi Solusi Backlog Perumahan, Perumnas Diminta Ambil Peran Utama – Page 3

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menimbang untuk merevisi aturan rumah susun subsidi. Hal ini mengingat skema tersebut diakui belum sepenuhnya diterima masyarakat.

Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan pihaknya tengah berupaya agar skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rusun bisa berjalan.

“Kita yang sekarang kita dorong adalah bagaimana rusun dengan mekanisme FLPP itu juga bisa betul-betul berjalan,” ujar Sri di Lippo Mall Semanggi, Jakarta, pada Senin (16/6/2025).

“Hari ini regulasinya sudah ada. Tetapi kenyataannya di perkotaan untuk yang rusun ini masih sangat challenging ya,” sambungnya.

Sri membuka kemungkinan adanya perubahan regulasi soal skema rusun subsidi. Misalnya, mengatur ulang harga per meter rusun tersebut atau mengubah hitungan agar berbeda dengan rumah tapak.

“Jadi kita lagi dorong nih, oh mungkin harga per meter perseginya harus kita sesuaikan. Oh mungkin aturannya harus dibuat berbeda dengan yang rumah tapak. Jadi itu juga kita kerjakan. Jadi kalau ditanya kenapa enggak rusun, rusun juga kita kerjakan,” ungkap Sri Haryati.