Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (14/3/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri/am.
Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 28 Maret 2025 – 00:08 WIB
Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan agar pengelolaan BUMN di sektor perbankan semakin efisien.
Menurut Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/3), Kementerian BUMN selaku pengawas bank-bank pemerintah selalu mendukung tata kelola, transparansi, dan peningkatan kinerja perusahaan.
Ia juga menyebut banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan dari bank Himbara, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, program pertanian terkait ketahanan pangan, dan pengembangan sektor UMKM.
“Atas dasar itulah, melalui RUPS BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN ini, kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya sehingga program-program pemerintah lainnya bisa terakselerasi,” ujar Erick Thohir.
Ia menyampaikan, RUPS Himbara saat ini tak hanya bertujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi program-program pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional yang saat ini dipengaruhi oleh situasi global seperti ketidakpastian pasar keuangan, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.
Namun demikian, ia optimistis peluang peningkatan ekonomi akan tetap tumbuh, khususnya di negara berkembang.
“Kita harapkan pengaruh RUPS ini positif, apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah Himbara yang sudah rapat-rapat dengan pemegang saham publik ya, responsnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin,” katanya.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan agar program pemerintah bisa berjalan, dan transparansi dapat terwujud, maka keberadaan wakil-wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham di Himbara tetap dipertahankan.
“Itulah sebab mengapa kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan di sektor perumahan. Hal itu tak lain untuk mensinergikan, namun soal pengawasan tetap jadi prioritas karena tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan, BI dan lain-lainnya,” ucap Erick.
Sumber : Antara
