Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka, meminta adanya pengawasan ketat terhadap penyaluran dana penanganan bencana agar tidak disalahgunakan. Ia menekankan pentingnya data dasar negara yang presisi sebagai acuan dalam pengeluaran anggaran bencana.
Rieke menjelaskan, data dasar negara harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan pembangunan dan program pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berbasis satu data Indonesia terintegrasi, termasuk data geospasial dan sosial ekonomi.
“Tadi pimpinan KPK mengatakan korupsi itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Korupsi itu adalah gerak langkah bergandengan tangan seluruh elemen negeri baru bisa diselesaikan. Untuk menangani persoalan bencana terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kalau boleh saya berpesan, jangan sampai uang untuk menangani bencana itu ada yang makan termasuk bantuan-bantuannya, ada yang korupsi. Jangan sampai,” serunya.
Ia berharap KPK mendukung penuh upaya legislasi di parlemen untuk memastikan Undang-Undang Satu Data Indonesia bisa segera terealisasi. Sehingga manipulasi data yang berpotensi menimbulkan korupsi dapat dihindari.
“Karena sebesar apapun anggaran negara, kalau datanya salah ya sudah pasti akan terjadi korupsi. Bangsa ini tidak akan maju kalau tidak ada data yang akurat. Mumpung Pak Prabowo ini selalu bilang soal data, saya yakin Indonesia bisa mewujudkan itu semua dan kita juga harus bantu perjuangan KPK untuk terus membuat bangsa ini turun angka korupsinya,” tutup Rieke.