RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Legislator: Bukan Untuk Pencitraan

RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Legislator: Bukan Untuk Pencitraan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menilai, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya jika terpilih sebagai presiden Dewan HAM PBB.
Menurutnya, posisi tersebut sangat strategis bagi
Indonesia
demi mendorong semua negara menghormati HAM.
“Ini bukan hanya untuk pencitraan sebagai
Presiden Dewan HAM PBB
, namun lebih dari itu, ini posisi strategis untuk terus mendorong agar semua negara Anggota PBB menghormati HAM,” ujar Sukamta kepada Kompas.com, Jumat (26/12/2025).
Sukamta menekankan, dinominasikannya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah kesempatan bagus.
Dia berharap, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat menggalang dukungan yang cukup agar Indonesia bisa menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
“Ini satu kesempatan bagus bagi bangsa Indonesia. Semoga Kemlu bisa terus menggalang dukungan yang cukup. Kami di DPR tentu mendukung upaya ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan
Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global,” demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12/2025).
Kemlu mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
“Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati,” lanjut keterangan Kemlu.
Kemlu mengatakan, dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai
bridge builder
dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” lanjut keterangan Kemlu.
Kemlu mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan seluruh negara anggota Asia-Pacific Group (APG) kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
“Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” demikian keterangan siaran pers Kemlu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.