Revisi UU TNI: Prajurit Juga Jaga Ketahanan Siber dan Atasi Narkoba

Jakarta, Beritasatu.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengusulkan penambahan tugas baru bagi TNI, termasuk menjaga ketahanan siber dan mengatasi masalah narkoba.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebutkan, dengan adanya tambahan tugas ini, jumlah operasi militer selain perang (OMSP) dalam revisi UU TNI meningkat dari 14 menjadi 17 tugas.

“Ada tiga penambahan, yaitu menjaga ketahanan siber, mengatasi masalah narkoba, dan satu tugas lainnya yang masih dalam pembahasan,” ujar Hasanuddin dalam rapat panja revisi UU TNI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025), seperti dilansir Antara.

TNI Akan Bantu Keamanan Siber dan Perangi Narkoba

Menurut Hasanuddin, TNI akan memiliki peran penting dalam pertahanan siber, khususnya dalam melindungi sistem keamanan nasional yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“TNI akan membantu BSSN dalam pertahanan siber untuk kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

Sementara itu, dalam penanganan peredaran narkoba, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penegakan hukum, tetapi akan memberikan dukungan operasional kepada pemerintah.

“Tugas ini nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden,” tambahnya terkait penambahan tugas prajurit aktif dalam revisi UU TNI.

Daftar 17 Tugas TNI dalam OMSP

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebelumnya terdapat 14 tugas dalam OMSP, di antaranya, mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, dan mengamankan objek vital nasional yang strategis.

Kemudian, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden, wakil presiden, dan keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini, membantu tugas pemerintahan di daerah, serta membantu Polri dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, mengamankan tamu negara setingkat kepala negara, menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan, melakukan pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta mengamankan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dengan revisi UU TNI, tiga tugas baru ditambahkan, yaitu menjaga ketahanan siber, membantu pemerintah dalam mengatasi narkoba, dan satu tugas lainnya yang masih dalam pembahasan.

Dampak Penambahan Tugas TNI

Penambahan tugas ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman modern, terutama dalam keamanan digital dan kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

Namun, beberapa pihak menyoroti perlu ada batasan dan pengawasan yang jelas terhadap keterlibatan TNI dalam ranah sipil, agar tidak tumpang tindih dengan tugas kepolisian dan lembaga lainnya.

Revisi UU TNI ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 dan akan terus dibahas oleh Komisi I DPR bersama pemerintah dan TNI sebelum disahkan menjadi undang-undang.