Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan

Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan seseorang melakukan
vasektomi
seharusnya dilandaskan kerelaan, bukan paksaan demi mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan
Cak Imin
, sapaan akrabnya, merespons usul Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
agar vasektomi dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bansos.
“Ya, tidak ada satu pun yang boleh memaksakan vasektomi.
Vasektomi
bagian dari hak asasi manusia. Vasektomi itu kerelaan,” kata Cak Imin di Bogor, Senin (5/5/2025).
Cak Imin menegaskan, tidak ada aturan yang mengatur vasektomi sebagai syarat mendapatkan bansos.
Ia memastikan, program
bansos
harus menjangkau semua warga tak mampu tanpa syarat tambahan yang melanggar hak asasi.
“Karena itu tidak ada aturan satu pun yang mensyaratkan bansos itu tertentu sebagai vasektomi,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Cak Imin pun menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak boleh ada warga yang tertinggal untuk mendapatkan bansos.
“Presiden sudah memerintahkan, tidak boleh ada yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan,” ujar dia.
Kendati demikian, Cak Imin mengakui bahwa perlu ada kesadaran di tengah publik untuk merencanakan jumlah anak.
“Karena itu, mari kita lakukan penyadaran pentingnya keluarga berencana,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
Dedi bilang, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.