Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan personel Polri dan jaksa yang bertugas di lingkungan Kementerian ESDM selama ini berkontribusi besar terhadap kinerja kementeriannya.
Pernyataan itu disampaikan usai dia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025), ketika dimintai tanggapan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan di kementerian.
“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya. Dan setelah ada keputusan MK, nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian dari Menteri Hukum. Apa yang menjadi kajian, setelah itu, baru kami akan ikuti,” kata Bahlil.
Saat ditanya apakah keberadaan aparat penegak hukum aktif membantu kinerja kementerian, Bahlil menegaskan hal tersebut sangat positif.
“Sangat, sangat. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” ujarnya.
Bahlil memastikan Kementerian ESDM akan bersikap sesuai regulasi yang ditetapkan, sembari tetap menjaga kesinambungan kerja dan koordinasi antar-lembaga di sektor energi dan pertambangan.
Termasuk terkait kemungkinan penyesuaian posisi para perwira Polri aktif di ESDM pasca putusan MK, Bahlil menyatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah.
“Kita lihat aturan nanti setelah keputusan MK. Apa yang diputuskan oleh Menteri Hukum, Menpan RB, maka itu pasti akan menjadi rujukan,” kata Bahlil.