Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri

Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
DPR RI

Puan Maharani
meminta semua pihak yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hingga menggelar
aksi demonstrasi
untuk menahan diri.
Hal itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai demonstrasi besar-besaran menolak
RUU TNI
di berbagai daerah yang berujung bentrok dengan aparat, tak terkecuali di depan Gedung DPR RI.
“Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI,” ujar Puan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah akan menyosialisasikan hasil RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) kemarin.
Puan berharap langkah ini dapat membuat masyarakat memahami apa saja aturan-aturan yang direvisi dalam RUU TNI yang telah disahkan.
“Sehingga publik, masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rapat pengesahan RUU TNI menjadi UU yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di tengah gelombang penolakan masyarakat.
Adapun RUU TNI ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.