Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi dibandingkan periode yang sama 2023 terjadi kontraksi 3,4%.
“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak, kemudian ada moderasi harga batu bara yang menjadi faktor dominan. Namun, ini dikompensasi dividen BUMN dan BLU (badan layanan umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers “APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024” di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).
Jika diperinci, realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) nonmigas, PNBP nonmigas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA nonmigas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.
“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan tuanya fasilitas produksi migas,” kata dia.
Realisasi PNBP SDA nonmigas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target, tetapi dibandingkan periode yang sama 2023 terjadi kontraksi 16% karena moderasi harga batu bara sehingga royalti berkurang 24,9%.
Selanjutnya, realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama 2023. Pertumbuhan berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja. “Terutama berasal dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.
Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target, tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.
Terakhir, realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit (RS), layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.
