TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengeluarkan surat edaran mengenai perpanjangan jadwal rekapitulasi suara. Surat edaran perpanjangan jadwal rekapitulasi itu tertuang dalam warkat bernomor 454/PL.01.8-SD/05/2024.Surat bertarikh 4 Maret 2024 itu ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Surat edaran KPU itu menuai reaksi dari politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.PAN: Berpotensi timbulkan kegaduhan dan kecurigaanAnggota Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkhawatirkan perpanjangan waktu rekapitulasi suara di beberapa daerah, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.Menurut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, perpanjangan waktu rekapitulasi juga berpotensi membuat masyarakat menilai penyelenggara pemilu tidak profesional.”Kenapa? Karena belum tuntas dalam melakukan penghitungan itu,” ujar Guspardi, Jumat, 8 Maret 2024. “Kenapa sampai begini? Tentu menimbulkan kecurigaan bagi pengamat dan peserta pemilu. Ini kan memalukan dan memilukan.”Menurut Guspardi lagi, penghitungan suara semestinya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan berdasarkan penghitungan suara berjenjang. Apalagi penyelenggaraan pemilu rutin digelar lima tahun sekali. “Kenapa sampai jadi dinamika carut marut penghitungan ini,” ucap dia. Meski telah terjadi perpanjangan rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten/kota, Guspardi berharap, KPU tetap bekerja profesional dan tidak menggunakan keputusan ini untuk melakukan rekayasa atau meloloskan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon legislator, atau partai tertentu.”Itu yang kita harapkan. Terjadinya keterlambatan karena sesuatu yang harus dilakukan, oke tidak masalah. Paling penting adalah penghitungan harus dilakukan secara jujur dan adil dan tidak ada upaya untuk menggelembungkan suara untuk pihak tertentu,” kata Guspardi. Selanjutnya: PPP khawatirkan ada ruang negosiasi
