Jakarta, Beritasatu.com — Situasi kesehatan di Aceh memasuki fase kritis setelah banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah Sumatera. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaporkan bahwa ratusan ribu warga dari kelompok rentan kini berada dalam kondisi berbahaya akibat layanan medis yang terhenti dan akses menuju fasilitas kesehatan yang masih terputus.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, SKM, M.Kes, menyebut Aceh sebagai wilayah dengan dampak terparah. Hingga Jumat (5/12/2025), banyak fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit rujukan, puskesmas, hingga klinik kecil, mengalami kerusakan atau terendam banjir. Beberapa lokasi bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali karena jaringan listrik putus, pasokan BBM habis, dan akses jalan tertutup.
Sejumlah rumah sakit utama dilaporkan terisolasi akibat jembatan roboh dan jalan yang tertimbun longsor. Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan kewalahan karena tidak dapat bergerak bebas, sementara distribusi obat-obatan dan logistik medis terhambat.
Agus memaparkan data terkini mengenai jumlah kelompok rentan di seluruh 18 kabupaten/kota di Aceh. “Untuk bayi saja ada 104.623 orang. Kemudian balita 101.008 orang. Ibu hamil 394.250 orang. Ibu menyusui 2.380 orang. Lansia 459.428 orang. Disabilitas 17.077 orang. Dan pasien yang perlu hemodialisa 545 orang,” ujarnya dalam tayangan Youtube yang dikutip Beritasatu.com.
Data tersebut menunjukkan betapa besar jumlah warga yang memerlukan layanan kesehatan rutin maupun darurat. Padahal, banyak fasilitas kini kolaps dan tidak mampu memberikan pelayanan.
Kelompok yang paling terdampak antara lain:
Ibu hamil, yang membutuhkan pemeriksaan antenatal berkala.Bayi dan balita, rentan infeksi di area pengungsian yang minim sanitasi.Lansia, yang membutuhkan obat harian untuk penyakit kronis.Penyandang disabilitas, yang membutuhkan pendampingan dan alat bantu.Pasien hemodialisa, yang harus cuci darah tepat waktu.
Di antara kelompok tersebut, pasien hemodialisa menjadi yang paling gawat. Kerusakan unit HD di beberapa rumah sakit memaksa pasien dirujuk ke luar daerah, namun prosesnya terhambat karena jalur transportasi belum sepenuhnya terbuka.
Untuk menjawab kondisi darurat ini, Kemenkes tengah memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan dasar dengan mempercepat:
distribusi obat-obatan dan obat penyakit kronis.penyediaan vaksin untuk mencegah KLB pascabencana.pengiriman logistik medis dan alat kesehatan darurat.pendataan kelompok rentan agar bantuan tepat sasaran.
“Kami pastikan semua kelompok rentan ini menjadi prioritas dalam penanganan,” tegas Agus. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI–Polri, dan lembaga kemanusiaan terus diperkuat untuk membuka akses distribusi dan memulihkan layanan kesehatan secepat mungkin.