Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK Nasional 28 Mei 2025

Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR
Puan Maharani
menegaskan, usul pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden Ke-2 RI
Soeharto
harus melalui kajian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), dikutip dari
Antara
.
Politikus PDI-P itu menyebutkan, sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Puan juga berharap proses kajian dilakukan secara obyektif.
“Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, ratusan orang dari sejumlah elemen aktivis 1998 menyatakan sikap menolak usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Aktivis ’98 dari ISTN Jakarta Jimmy Fajar Jimbong menilai, masa kepemimpinan Soeharto telah menelan begitu banyak korban jiwa.
“Dulu zaman ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang,” kata Jimmy.
Aktivis ’98 lainnya, Mustar Bona Ventura, mengatakan bahwa gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak sesuai dengan semangat reformasi tahun 1998.
“Ini adalah peringatan bukan cuma sekadar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak,” ujar Mustar.
“Kami keberatan dan ini adalah jauh dari nilai-nilai yang kita perjuangkan lahirnya dulu reformasi di tahun ’98,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.