YOGYAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Yogyakarta menyatakan dukungan penuh atas usulan penetapan Hari Kebudayaan Nasional setiap 17 Oktober. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua PWI DIY, Hudono, saat menerima audiensi Tim 9 Garuda Plus di Kantor PWI DIY, Rabu, 18 Juni 2025.
Tim 9 Garuda Plus dipimpin oleh Nano Asmorondono, inisiator Hari Kebudayaan Nasional. Ia hadir bersama sejumlah tokoh budaya nasional, antara lain Yani Saptohoedojo, Yati Pesek, Ahmad Charris Zubair, Ariyanto, Isti Sri Rahayu, dan Isti Muryani.
Dalam pertemuan itu, Hudono menegaskan bahwa PWI Provinsi Yogyakarta mendukung segala inisiatif yang membawa manfaat luas, termasuk pengajuan HKN. Ia menekankan pentingnya peran media dalam memperkuat narasi kebudayaan melalui pemberitaan yang tajam dan bertanggung jawab.
“Saya sangat mendukung, merespons, dan respect terhadap usulan Hari Kebudayaan Nasional ini,” tegas Hudono.
Nano Asmorondono menyebut kunjungan ke PWI bukan hanya silaturahmi, tetapi bagian dari langkah membangun sinergi dengan insan pers. Baginya, kebudayaan tak sekadar seni, melainkan mencakup seluruh nilai kehidupan yang membentuk karakter bangsa.
“Kebudayaan adalah hidup. Ia mencakup adat, kreativitas, nilai, dan ekspresi. Dan itu semua layak dirayakan secara nasional,” ujar Nano.
Ahmad Charris Zubair menambahkan, kebudayaan membangun harmoni antara manusia, Tuhan, alam, dan sesama. Menurutnya, Hari Kebudayaan Nasional akan menjadi momen kolektif bangsa untuk meneguhkan jati diri dan membangun kepercayaan budaya nasional.
Tanggal 17 Oktober dipilih sebagai usulan Hari Kebudayaan Nasional karena memiliki dasar historis. Hari itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”—sebuah simbol penting dalam perjalanan budaya bangsa.
Dukungan terhadap penetapan Hari Kebudayaan Nasional bukan sekadar wacana. Tim 9 Garuda Plus telah menempuh sejumlah langkah strategis untuk memperkuat legitimasi usulan tersebut. Dimulai pada 18 Januari 2025 dengan menggelar forum kajian bersama Menteri Kebudayaan RI, Tim 9 membuka ruang diskusi awal mengenai urgensi penetapan HKN.
Langkah itu dilanjutkan dengan penyerahan proposal naskah akademik secara resmi kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, pada 3 Februari 2025. Dalam momentum itu, Tim 9 menyampaikan argumentasi berbasis kajian ilmiah tentang pentingnya negara memiliki Hari Kebudayaan Nasional yang berpijak pada identitas dan sejarah bangsa.
Tidak berhenti di situ, pada 21 dan 22 Mei 2025, Tim 9 menggelar forum diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama para tokoh budaya dari berbagai daerah. Hasil diskusi ini kemudian dibawa langsung dalam penyampaian resmi ke Kementerian Kebudayaan.
Sebagai puncaknya, pada 4 Juni 2025 digelar FGD nasional secara daring dan luring. Acara ini difasilitasi oleh anggota Komite III DPD RI DIY, Ahmad Syauqi Soeratno, dan melibatkan lintas pemangku kepentingan dari unsur akademisi, budayawan, hingga tokoh agama dari seluruh Indonesia.
Di akhir, Hudono menilai perlu ada sosialisasi luas kepada masyarakat, termasuk kepada Ngarso Dalem dan pemangku kepentingan lainnya. Baginya, gagasan ini bukan hanya layak diperjuangkan, tapi juga harus dikawal bersama agar kebudayaan tak sekadar dikenang, tapi dirayakan.