Keberanian itulah yang kemudian membuatnya dipercaya memegang kendali fiskal negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya hanya bertanggung jawab ke K-1. Yang lain saya enggak peduli. Saya enggak punya ambisi politik. Saya bicara berdasarkan data dan pengalaman ekonomi,” tegas Purbaya.
Purbaya menyebut bahwa tekanan politik dan godaan kekuasaan adalah hal yang wajar di pemerintahan. Namun, yang paling penting, katanya, adalah keberanian menjaga arah kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Kalau ada gesekan, ya kita cari pemecahan yang betul seperti apa. Tapi dasarnya tetap kesejahteraan umum, bukan kepentingan pribadi,” katanya.
Beranjak ke arah kebijakan, Purbaya menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Ia ingin memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Kalau cuma ditulis 8%, itu nipu. Tapi kalau kemajuannya dirasakan rakyat, itu baru pertumbuhan. Kita harus cuan bersama,” katanya optimistis.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas kementerian agar kebijakan ekonomi berjalan serasi dan berdampak nyata.
“Saya sedang mikir bagaimana caranya supaya pendekatan di Kemenkeu bisa menyebar ke kementerian lain. Kalau semua jalan selaras, hasilnya cepat kelihatan,” jelasnya.
Purbaya ingin membuktikan bahwa pemimpin yang jujur, rasional, dan berani menghadapi mafia ekonomi masih bisa menjadi motor perubahan di Indonesia. (Pram/fajar)