Malang (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (1/9/2025).
Aksi ini digelar untuk menuntut perbaikan di tubuh DPR RI agar para elit Senayan tidak lagi menimbulkan kegaduhan dengan pernyataan kontroversial, termasuk desakan pembatalan tunjangan yang dianggap terlalu besar.
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menegaskan bahwa pihaknya mendorong adanya perombakan di DPR RI melalui partai-partai pemilik kursi. Menurutnya, lembaga legislatif harus benar-benar diatur secara baik agar kinerjanya sesuai dengan harapan publik.
“Pada prinsipnya kita ingin lembaga DPR ini benar-benar diatur dengan sebaiknya, bisa dirombak, bisa diatur, baik itu urusan komposisinya. Bagaimana statement-statement anggota-anggota DPR yang harus menyadari bahwa mereka adalah public figure, tidak boleh menyampaikan apa-apa yang bisa memancing amarah,” ujar Mirdan.
Ia menambahkan, keresahan publik akibat pernyataan kontroversial dan kebijakan DPR telah menimbulkan demonstrasi besar hingga memicu bentrokan di sejumlah kota. Hal itulah yang kemudian menggerakkan HMI Cabang Malang untuk turun ke jalan menyuarakan keresahan serupa.
“Sehingga itu juga membuat teman-teman HMI merasa tergerak untuk turun dan menyampaikan hal yang sama, menyampaikan suara yang sama dengan atas nama instansi. Jadi ini berangkat dari keresahan. Selain itu keresahan yang kita alami tentang kondisi-kondisi yang terjadi di bangsa hari ini, khususnya di tubuh DPR,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa. Ia juga bersyukur aksi berjalan dengan aman dan kondusif.
“Insya Allah tuntutan akan kami sampaikan ke pusat. Tuntutannya ada yang sama yakni segera diundangkan RUU perampasan aset. Dan ada evaluasi dari DPR dan Kepolisian karena itu isu besar saat ini,” ujar Amithya. [luc/suf]