Jakarta –
Ekonomi Indonesia saat ini diuji di persimpangan jalan. Masa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki sejumlah harapan besar dan tantangan yang tidak mudah. Di sisi lain dalam sektor domestik, daya beli masyarakat terus menurun terbukti deflasi yang dihadapi Indonesia selama lima bulan (Mei-September) terakhir (detikcom, 2024) dan tantangan baru pada awal 2025 yakni kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kategori mewah 12% menjadi momen yang berat untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi nasional.
Secara umum, tahun 2024 menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi terjadi stagflasi (mandek); masih tingginya gelombang PHK di sektor manufaktur dan masih tingginya angka kemiskinan menjadi hambatan bagi Indonesia melesat menjadi negara maju. Oleh karena itu, besar harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dengan beberapa gebrakan awalnya dalam 100 hari pertama menjabat yakni penghapusan utang petani dan pelaksanaan program prioritas pembangunan SDM unggul seperti meningkatkan gaji guru menjadi harapan besar pada 2025 ini Indonesia mampu melesat meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi.
Evaluasi Ekonomi 2024
Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup berat bagi Indonesia setelah pandemi COVID-19 terlewati. Sesuai proyeksi pada akhir 2023 sebelumnya, stagnasi ekonomi terjadi dan tidak terelakkan. Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi seperti tingginya gelombang PHK pada 2024 sebanyak 80.000 orang dibandingkan pada 2023 berkisar 60.000 orang memerlukan langkah strategis dan antisipatif untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja yang berdaya saing.
Selain itu, persoalan konflik Timur Tengah dan Rusia-Ukraina masih menjadi ancaman bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi pada 2024. Terakhir, di pengujung tahun, persoalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat yang dirasakan beratnya jika diimplementasikan. Apabila diimplementasikan, berbagai risiko yang terjadi seperti kontraksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pengetatan konsumsi masyarakat untuk lebih berhemat, investasi stagnan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Persoalan Ekonomi Saat Ini
Hal tersebut sangat terkait dengan stagnasi ekonomi yang terjadi pada 2024, di mana sektor manufaktur mengalami gelombang PHK besar-besaran, sementara sektor lainnya belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Di sisi lain, ketidakpastian global, seperti ketegangan politik dan ekonomi di Timur Tengah turut memberi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan energi domestik.
Untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan program penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan sektor ekonomi riil, menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor yang potensial seperti teknologi digital dan lain-lain, serta memastikan keberlanjutan distribusi barang dan jasa yang stabil.
Proyeksi perekonomian pada 2025 dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi makroekonomi dua hingga tahun sebelumnya. Skenario yang memungkinkan terjadi adalah skenario moderat, yaitu ekonomi hanya mampu tumbuh 4-5% di bawah target, meningkatnya persentase angka kemiskinan dari penduduk rentan miskin (1-1,5%), masih terjadi gelombang PHK di sektor industri manufaktur walaupun dapat ditekan dengan berbagai intervensi kebijakan pemerintah dari belanja pemerintah, serta terjadinya peningkatan inflasi komoditas pokok.
Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga barang yang ditanggung oleh produsen dan sebagian konsumen dari peningkatan PPN pada awal tahun ini jika diimplementasikan. Namun, ada beberapa faktor yang bisa dioptimalkan agar target pembangunan ekonomi tercapai lebih optimistis. Pertama, berupaya mengurangi ketidakpastian ekonomi dengan pembangunan ekonomi lebih inklusif yang selama ini menjadi hambatan bagi investor domestik maupun internasional.
Kedua, langkah-langkah strategis untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti digitalisasi dan ekonomi hijau, bisa membantu meningkatkan perekonomian nasional. Selain itu, upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan pemberian insentif bagi sektor-sektor inovatif diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing yang dapat menggerakkan roda perekonomian.
Namun, proyeksi ini tetap mengharuskan pemerintah untuk menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga dan mengatasi ketimpangan sosial yang semakin lebar serta pembangunan ekonomi masih tumbuh di bawah target. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah terjadinya penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi jika kebijakan pemerintah tidak berjalan sesuai harapan, seperti potensi dampak buruk dari kenaikan PPN yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga pada 2025 ini.
Dion Saputra Arbi pengamat ekonomi UGM
(mmu/mmu)
