Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Di Forum Buruh Internasional, RI Dorong Perlindungan Pekerja di Tengah Ancaman Digital

    Di Forum Buruh Internasional, RI Dorong Perlindungan Pekerja di Tengah Ancaman Digital

    loading…

    Delegasi Indonesia mendorong perlindungan pekerja di tengah ancaman Digital saat menghadiri Forum Buruh Internasional. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DKI Jakarta William Yani menyoroti masalah yang dihadapi pekerja dalam era digital. Dampak digitalisasi terhadap Ketenagakerjaan harus segera ditangani dengan kebijakan yang tepat agar pekerja tidak semakin rentan.

    Hal itu disampaikan William Yani Wea, pada hari kedua International Trade Union Confederation (ITUC) Asia Pasific Regional Pre-ILC Meeting di Manila, Philipina, Rabu, 26 Maret 2025.

    “Transformasi digital memang memberikan banyak keuntungan, tetapi juga menghilangkan banyak pekerjaandi berbagai sektor. Kita perlu memastikan pekerja yang terdampak memiliki akses terhadap pelatihan ulang dan perlindungan sosial yang layak,” katanya, Kamis (27/3/2025).

    Ketua Umum Serikat pekerja Informal Migran Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI) ini menjelaskan, perubahan digital yang semakin berkembang pesat harus dibarengi dengan regulasi yang jelas guna melindungi para pekerja.

    Untuk itu, Yani menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam melindungi hak pekerja di era digital dan menghadapi tantangan ketenagakerjaan global sesuaidengan diskusi hari kedua ITUC-Asia Pacific Regional Pre-ILC Meeting ini.

    “Selain membahas dampak digitalisasi di sektor tenaga kerja, kami juga menyusun laporan kuning ILO yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan internasional,” ungkapnya.

    Adapun perubahan utama yang diusulkan dalam dokumenILO, di antaranya pengakuan dan perlindungan bagi pekerja di ekonomi digital; strategi pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak digitalisasi; penguatan regulasi terhadap perusahaan digital; mekanisme pemantauandan evaluasi; kesetaraan gender dan perlindungan bagi pekerja rentan.

    “Dengan semakin berkembangnya sektor digital, diharapkan regulasi yang dihasilkan dari konferensi ini dapat menciptakan keseimbangan antara inovasiteknologi dan perlindungan hak-hak pekerja,” katanya.

    Kegiatan ITUC-Asia Pacific Regional Pre-ILC Meeting berlangsung selama tiga hari sejak 25-27 Maret 2025. Delegasi Indonesia diwakili oleh William Yani Wea dari KSPSI dan Martua Raja dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

    Pertemuan ITUC-Asia Pasific tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Sidang ke-113 Kompetensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) 2025, yang akan membahas berbagai isu Ketenagakerjaan global.

    Dengan berbagai pembahasan yang dilakukan, pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan dibawa ke Sidang ke-113 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) mendatang. Keputusan yang diambil dalam sidang tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menentukan masa depan Ketenagakerjaan global.

    (cip)

  • Upah Dipotong 40%, THR Cuma Rp 50 Ribu

    Upah Dipotong 40%, THR Cuma Rp 50 Ribu

    Jakarta –

    Bagaimana rasanya upah harian dipotong hampir separuh oleh perusahaan? Bagaimana rasanya menerima bonus hari raya (BHR) yang nominalnya jauh dari harapan? Pertanyaan tersebut agaknya hanya bisa dijawab driver ojek online (ojol) di Indonesia.

    Baru-baru ini, perusahaan ride-hailing terbesar di Indonesia, Gojek dan Grab telah mencairkan BHR untuk mitra driver yang memenuhi kriteria. Nominal yang diberikan beragam, yakni berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 900 ribu untuk mitra roda dua.

    Namun, mayoritas pengemudi ojol hanya menerima ambang batas bantuan hari raya. Mereka hanya mendapat Rp 50 ribu yang disalurkan langsung melalui aplikasi. Nominal tersebut, menurut asosiasi, jauh dari kata manusiawi.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Selasa (25/3).

    Ojol di Indonesia. Foto: Grandyos Zafna

    Padahal, Presiden Prabowo berharap, BHR yang diberikan ke mitra driver tak kurang dari Rp 1 juta. Namun, faktanya, nominal tertinggi justru tak sampai angka tersebut. Bahkan, kebanyakan hanya menerima Rp 50 ribu.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” ungkapnya.

    Igun menjelaskan, BHR bukan satu-satunya yang membuat driver ojol kecewa di Indonesia. Sebab, ‘pasukan hijau’ tersebut juga harus ikhlas penghasilan hariannya dipotong hampir 50 persen. Kondisi itu membuat hidup mereka makin morat-marit!

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi saja hampir mencapai 50% setiap orderan dan rata-rata ojol sudah memberikan kontribusi pendapatan sangat besar kepada aplikator,” tuturnya.

    “Ada yang setahun bisa mencapai Rp 60 juta bahkan lebih, dengan asumsi setiap ojol memberikan masukan per bulan Rp 5 juta kepada perusahaan aplikator dikalikan 12 bulan, lalu aplikator hanya memberikan BHR Rp 50 ribu. Ini merupakan bentuk perbudakan,” kata dia menambahkan.

    Kini, ada sejumlah hal yang sedang diperjuangkan driver ojol dan asosiasi di Indonesia, yakni legalitas hukum, revisi potongan aplikasi dan menghapus skema aceng-slot. Mereka kemungkinan besar akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta setelah Lebaran.

    (sfn/din)

  • Kemnaker Terima 1.725 Aduan Pencairan THR, Pengusaha Nakal Bisa Didenda!

    Kemnaker Terima 1.725 Aduan Pencairan THR, Pengusaha Nakal Bisa Didenda!

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga Rabu (26/3) pukul 16.00 WIB kemarin, sudah menerima 1.725 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2025.

    Dari jumlah tersebut sebanyak 989 aduan di antaranya terkait dengan THR yang belum dibayarkan, 370 aduan terkait nilai THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan. Kemudian 366 sisanya terkait keterlambatan pembayaran THR.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan seluruh aduan terkait THR ini akan diverifikasi dan diperiksa kembali kebenarannya oleh para pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan tersebut terbukti benar, Kemnaker kemudian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pemberi kerja atau perusahaan terkait.

    “Nanti pengawas ketenagakerjaan yang juga melakukan pengecekan. Kalau memang ternyata laporan itu benar, maka nanti akan keluar nota pemeriksaan yang pertama kita beri 7 hari. Kalau tidak ada respons, kemudian nota pemeriksaan kedua 3 hari, kemudian lanjut dengan rekomendasi,” kata Yassierli saat ditemui wartawan di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Yassierli menjelaskan jika pemberi kerja atau perusahaan terbukti melakukan pelanggaran, maka pihaknya kemudian akan mengeluarkan rekomendasi sanksi. Menurutnya sanksi yang diberikan mulai dari denda hingga rekomendasi terkait keberlanjutan usaha.

    “Rekomendasi terkait dengan sanksi, ini kan regulasinya sudah clear ya, denda, kemudian sanksi administratif, sampai kemudian rekomendasi-rekomendasi terkait tentang kelangsungan perusahaan,” tegas Yassierli.

    Sebagai informasi, dalam situs Kemnaker sudah dijelaskan perusahaan yang telat atau belum membayar THR akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Denda yang wajib dibayar bagi perusahaan yang terlambat membayar THR karyawan adalah sebesar 5% dari total THR.

    “Ketika itu terlambat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total THR, baik itu secara individu atau pun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, dikutip detikcom dari laman Kemnaker.

    Adapun pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

    (fdl/fdl)

  • Harga Saham BUMN Naik Drastis, Said Didu: setelah Pemerintah Membuang yang Titipan

    Harga Saham BUMN Naik Drastis, Said Didu: setelah Pemerintah Membuang yang Titipan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menilai perombakan struktur di sejumlah BUMN membawa dampak positif.

    BUMN tersebut, yakni BRI dan Bank Mandiri. Didu bilang perombakan struktur tersebut memengaruhi pasar karena orang titipan dibuang.

    “Setelah kemarin Pemerintah/Danantara mengangkat pimpinan BUMN (BRI dan Mandiri) dari profesional dan ‘membuang’ yang titipan-kepercayaan pasar langsung naik,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/3/2025).

    Didu memaparkan sejumlah dampaknya. Pertama harga saham BUMN naik drastis. Yakni hingga 3,8 persen.

    “Harga saham BUMN naik drastis. Harga saham naik 3,8 persen,” papar Didu.

    “Asing beli Rp17,92 triliun. Volume transaksi naik sekitar 3 kali lipat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dua perusahaan plat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilakukan.

    Itu menjadi atensi publik. Terutama karena perubahan mendasar dari RUPS itu.

    “Ada perubahan berarti dari RUPS Bank BRI dan Bank Mandiri oleh Danantara,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Perubahan dimaksud, kata Didu salah satunya pengurangan komisaris. Mulanya 12 kini hanya separuhnya.

    “Pengurangan Komisaris dari 12 menjadi hanya 6,” ujar Didu.

    Sementara komisaris titipan, baik oleh relawan dan tim sukses dinilai sudah berkurang. Walau tetap ada.

    “Komisaris titipan relawan/Tim Sukses berkurang-masih ada 1 orang di masing-masing BUMN,” terangnya.

  • Rupiah menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar saham

    Rupiah menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar saham

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar saham
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi investor asing yang kembali ke pasar saham dan obligasi.

    “Rupiah hari ini ditutup menguat lebih dipengaruhi oleh faktor domestik, yaitu kembalinya investor global ke pasar keuangan saham dan obligasi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Para investor melirik kembali pasar saham karena tujuan jangka pendek mengejar dividen.

    Selain itu, keterlibatan investor di pasar obligasi disebabkan yield lebih menarik dan yield spread obligasi Amerika Serikat (AS) semakin melebar.

    “Hingga hari ini, perkembangan masih baik dan masih akan berlanjut,” ungkap Rully.

    Di sisi lain, kurs rupiah mendapatkan sentimen negatif menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi AS pada Kamis (27/3) dan pengumuman estimasi plafon utang pemerintah AS.

    “Perkiraan pertumbuhan ekonomi AS tahun 2025 sebesar 2,6 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 2,8 persen,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 24 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.588 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.612 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.588 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.622 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pertamina Pastikan Kebutuhan BBM dan LPG di Jatimbalinus Aman

    Pertamina Pastikan Kebutuhan BBM dan LPG di Jatimbalinus Aman

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian ESDM memastikan kebutuhan BBM dan LPG di Regional Jawa Timur dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) aman dan terjamin. Hal itu agar kebutuhan BBM dan LPG bisa terpenuhi selama momen Idul Fitri.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa kesiapan BBM dan LPG selama masa mudik Lebaran berada di bawah koordinasi langsung dari Kementerian ESDM dan Satgas BPH Migas. Hal tersebut disampaikan Simon saat meninjau Terminal BBM Surabaya, pada Selasa, 25 Maret 2025 untuk mengecek kesiapan Satgas Ramadan Idul Fitri Pertamina tahun 2025.

    “Ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Satgas Pertamina di bawah koordinasi Kementerian ESDM. Kami mengapresiasi kerja keras tim Pertamina di berbagai daerah, termasuk tim JatimBalinus. Semoga kesiapan ini terus kita pertahankan, baik selama Idul Fitri maupun pasca Lebaran untuk memastikan distribusi energi tetap lancar,” kata Simon dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).

    Simon Aloysius Mantiri menegaskan seluruh infrastruktur energi telah disiagakan untuk memenuhi kebutuhan energi di Jatimbalinus. Dalam kesempatan tersebut, Simon juga memberikan apresiasi dan semangat kepada perwira dan petugas yang bertugas di lapangan selama Satgas bekerja.

    “Kami berterima kasih atas kerja keras yang telah ditunjukkan oleh teman-teman, saudara-saudara kita di lapangan. Tentunya juga semangat dari para perwira Pertamina tetap tinggi,” ucap Simon.

    Selain itu, Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) turut memastikan ketersediaan energi, terutama jargas untuk rumah tangga, berjalan aman dan lancar menjelang Idul Fitri.

    “Di wilayah Sales & Operation Region (SOR) 3 PGN, kami memastikan aliran gas bumi untuk 309.572 rumah tangga selalu tersedia, sehingga pelanggan merasa aman dan nyaman selama menggunakan jargas untuk lebaran,” ujar Direktur Utama PGN Arief S. Handoko.

    Wilayah operasi SOR 3 PGN meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia. PGN sudah menyiapkan posko Satgas Ramadan Idulfitri di wilayah SOR 3 yang beroperasi 24 jam, didalamnya terdapat tim penanganan gangguan dan keluhan. Tim Satgas PGN terus semangat melayani dan memastikan penyaluran gas bumi tidak terganggu.

    Arief mengatakan PGN terus menjadikan jargas sebagai program prioritas perusahaan karena berperan besar terhadap pengurangan subsidi dan impor energi. Melalui sambungan jargas di wilayah SOR 3 saat ini, per satu Sambungan Rumah telah berkontribusi menghemat subsidi energi sekitar 1 juta Rupiah per tahun. Total sambungan yang telah lebih dari 309 ribu SR, berhasil menghemat subsidi energi sebesar 310 Miliar per tahun.

    Disamping itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Aji Anom memaparkan kesiapan BBM dan LPG di area Jatimbalinus. Pertamina menyiagakan 19 Terminal BBM, 8 Terminal LPG, 13 DPPU, 1.319 SPBU, 1.102 Pertashop, Agen LPG (1.072 PSO & .128 NPSO), SPBE (143 PSO & 19 NPSO) dan Agen Minyak Tanah (39 PSO & 2 NPSO).

    “Pertamina juga telah menyiapkan layanan khusus selama arus mudik dan arus balik yang disiagakan di jalur lintas utama, jalur tol, jalur potensial dan jalur wisata,” ujarnya.

    Selain itu, Pertamina Jatimbalinus menyiapkan layanan ekstra berupa SPBU 24 Jam sebanyak 645 unit, Agen LPG 24 jam sebanyak 914 unit, Layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga 7 titik, Motorist/ PDS BBM 41 unit, Mobil tangki stand by 17 unit, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    Pertamina juga telah mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional untuk mengantisipasi potensi bencana.

    “Jawa Timur memiliki potensi mudik yang besar baik asal perjalanan maupun tujuan mudik. Perjalanan pemudik dari Jawa Timur diperkirakan mencapai 26,4 juta orang (18%), sedangkan tujuan perjalanan pemudik ke Jawa Timur sebesar 27,4 juta orang (18,7%),” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Kemlu: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Kemlu: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat, memastikan pemerintah tidak pernah membahas rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Hal itu sekaligus menanggapi informasi yang beredar dari media asing.

    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Rolliansyah kembali menegaskan tidak ada satu pun kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun terkait wacana tersebut.

    “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan saat ini pemerintah justru lebih mengedepankan rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain itu, desakan agar pembangunan kembali Gaza pasca penjajahan Israel.

    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

    Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

    Direktorat Israel itu merupakan tindak lanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

    Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

    “Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

    Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

    “Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

    Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    “Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.

  • Menteri PANRB imbau layanan mudik inklusif ramah kelompok rentan

    Menteri PANRB imbau layanan mudik inklusif ramah kelompok rentan

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menteri PANRB imbau layanan mudik inklusif ramah kelompok rentan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan transportasi, infrastruktur, dan keamanan lebih ramah dan inklusif bagi kelompok rentan menjelang mudik dan libur Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/37/M.PP.01/2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Mudik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan.

    “Kita pastikan tersedianya fasilitas aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, ketersediaan informasi, dan sumber daya manusia pada titik dan jalur mudik yang mudah diakses oleh kelompok rentan,” kata Rini di Jakarta, Kamis.

    Adapun kelompok rentan meliputi penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

    Agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik dan mudah diakses oleh kelompok rentan, jelas Rini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, SDM, kenyamanan, dan keselamatan.

    Untuk aksesibilitas fisik, pemerintah harus menyediakan fasilitas transportasi dan infrastruktur yang mudah diakses oleh kelompok rentan.

    Selain itu, jelas Rini, perlu ada jalur akses layanan yang aman dan nyaman seperti lift, eskalator, jalur landai, dan fasilitas lainnya. Fasilitas pendukung seperti toilet ramah difabel, ruang tunggu yang nyaman, dan klinik/ruang kesehatan yang memadai juga harus disediakan. Dalam aksesibilitas informasi, penyelenggara pelayanan publik memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah jelas.

    Terkait dengan transportasi, informasi jadwal, rute, harga tiket atau lainnya mudah diakses, produk komunikasi yang disampaikan kepada publik disajikan dengan audio, teks, dan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Dalam mendukung kemudahan pelayanan, sumber daya manusia menjadi kunci penting, dia mengatakan jumlah petugas pelayanan memadai dan menggunakan tanda pengenal khusus. Petugas juga memahami perspektif dan etika berinteraksi dengan kelompok rentan.

    Pemberi layanan juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Tingkat kebersihan menjadi faktor penting untuk menunjang kenyamanan, mekanisme jalur khusus (priority line) bagi kelompok rentan juga perlu disediakan untuk mendukung pelayanan inklusif.

    Rini menyampaikan mudik yang inklusif, aman, dan nyaman membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat antarpenyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

    Pemerintah berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan kanal LAPOR! dan mengisi survei kepuasan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan berdampak besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Sumber : Antara

  • Pemudik Padati Tol Cipali, Polisi Siapkan One Way dari KM 72-188

    Pemudik Padati Tol Cipali, Polisi Siapkan One Way dari KM 72-188

    loading…

    Pemudik mulai memadati ruas jalan Tol Trans Jawa pada siang ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pemudik mulai memadati ruas jalan Tol Trans Jawa pada siang ini. Ruas jalan tol yang terpantau padat ialah di KM 72 Jalan Tol Cikampek-Palimanan ( Cipali ).

    Kepala Induk Tol Jakarta-Cikampek AKP Sandy Titah Nugraha menyebut kepadatan di Tol Cipali sudah mengular. Polisi pun kini tengah melakukan persiapan untuk melakukan one way.

    “Sekarang fokus kita adalah bagaimana mengurangi kepadatan di Cipali Polda Jawa Barat, ekornya sudah hampir menyentuh ke Cikatama Km 70 sebentar lagi satu jam ke depan akan dilakukan one way,” kata Sandy, Kamis (27/3/2025).

    Polisi sejauh ini tengah melakukan sterilisasi dari jalur menuju Jakarta. Sandy menyebut rekayasa lalu lintas one way akan dimulai dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga KM 188 Ruas Tol Cikampek-Palimanan.

    “Saat ini sedang dilakukan sterilisasi jalur B nya menuju ke timur, nanti dilakukan one way dari 70-188,” sambungnya.

    Sementara, kendaraan yang hendak menuju Jakarta nantinya akan dimasukan ke ruas Jalan Tol Cikopo dan diarahkan keluar Gerbang Tol di Dawuan.

    “Arah sebaliknya menuju Jakarta setibanya di 72 akan dimasukkan ke Cikopo dan keluar di Dawuan untuk menuju Jakarta,” tutur dia.

    Sandy menyebut sterilisasi sejauh ini masih dilakukan. Adapun penerapan rekayasa lalu lintas one way ini juga akan menunggu persetujuan dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Pol Agus Suryonugroho.

    (cip)

  • Jaksa KPK Jawab Tudingan Ada Unsur Politik di Kasus Hasto Kristiyanto

    Jaksa KPK Jawab Tudingan Ada Unsur Politik di Kasus Hasto Kristiyanto

    loading…

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses penanganan perkara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menegaskan bahwa proses penanganan perkara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. JPU menyebutkan penanganan perkara Hasto itu murni penegakan hukum.

    Hal itu disampaikan JPU saat membacakan tanggapan eksepsi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    “Dalam eksepsi terdakwa halaman 2 sampai dengan 5 dan eksepsi penasihat hukum terdakwa halaman 13 sampai dengan 40, penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum,” kata Jaksa.

    Jaksa menilai, eksepsi adanya unsur politik merupakan tidak benar. Ia mengatakan bahwa dugaan tersebut tidak relevan dengan alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan eksepsi.

    “Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi,” ujarnya.

    Jaksa pun menilai, dugaan unsur politik dalam penanganan perkara tersebut merupakan asumsi dari Hasto dan penasihat hukumnya. “Apa yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukum dalam persidangan tahun 21 Maret 2025 merupakan pendapat penasihat hukum dan terdakwa sendiri, yang berkesimpulan atas kasus yang menimpa terdakwa lebih banyak aspek politik dengan menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum, sebagai akibat tindakan kritis terdakwa dengan mencari-cari kesalahan pada diri terdakwa,” ungkapnya.

    Jaksa kembali menegaskan, bahwa penanganan perkara Hasto tersebut murni penegakan hukum. Oleh karena itu, jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi Hasto.

    “Melihat pendapat dari terdakwa tersebut penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. Tidak ada agenda apapun atau ditunggangi siapa pun, karena semua adalah penegakan hukum semata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak,” jelas dia.

    (rca)