Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all

    Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025, terus menjadi sorotan publik.

    Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai langkah ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan memiliki makna politik yang strategis. Menurutnya, Didit berperan sebagai aktor perantara yang membawa kekuatan “soft politics” bagi pemerintahan Prabowo.

    “Didit Hediprasetyo menjadi intermediary actor dan kekuatan ‘soft politics’ yang tak terduga yang dimiliki Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi yang lebih tulus, informal, sekaligus strategis dalam menjahit kohesivitas secara lebih prospektif dan luas,” ujar Dimas kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Menurut Dimas, keunikan Didit terletak pada latar belakangnya sebagai profesional kreatif yang tidak terlibat langsung dalam dunia politik. Justru dari posisi tersebut, ia memiliki daya tarik tersendiri dalam lanskap politik Indonesia.

    “Meskipun bukan ‘orang politik’ dan lebih berlatar belakang profesional kreatif, Didit justru memiliki ‘bobot politik’ kuat karena bisa diterima oleh berbagai pihak, termasuk publik. Tidak semata-mata sebagai putra Prabowo dan cucu Soeharto,” tambahnya.

    Kunjungan Didit ke kediaman Megawati di Jakarta dan Jokowi di Solo dinilai sebagai langkah cerdas untuk merangkul elite politik lintas generasi dan kubu. Dimas menilai ini bisa menjadi awal perubahan paradigma dalam politik Indonesia.

    “Ini bisa menjadi pintu masuk fenomena generasi baru dalam politik Indonesia yang tidak ingin terjebak pada persoalan politik traumatik, problematik, konfliktual, yang justru berujung kebuntuan,” jelasnya.

    Analisis ini menggarisbawahi peran Didit sebagai figur yang mampu melampaui batasan-batasan politik konvensional. Dengan pendekatan yang lebih personal dan informal, ia diyakini dapat membantu ayahnya, Presiden Prabowo, membangun harmoni di tengah dinamika hubungan antar-elite yang kompleks pasca-Pilpres 2024.

    “Meski demikian, keberhasilan jangka panjang dari pendekatan ini masih akan bergantung pada langkah konkret yang diambil oleh para tokoh utama di panggung politik nasional,” kata Dimas.

    Pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025), Didit diketahui bertemu dengan beberapa mantan presiden. Ia sempat menghadiri acara open house bersama Prabowo dan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Setelah itu, Didit bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, sebelum akhirnya terbang ke Solo, Jawa Tengah, untuk bertemu dengan Jokowi.

  • Natsir, sang arsitek NKRI

    Natsir, sang arsitek NKRI

    Mosi Integral telah mengembalikan Indonesia ke dalam bentuk Negara Kesatuan dan terhindar dari ancaman perpecahan dengan cara yang demokratis, konstitusional, dan terhormat.

    Jakarta (ANTARA) – 3 April 1950 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ketika itu Ketua Fraksi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Mohammad Natsir Datuk Sinaro Panjang, di hadapan sidang parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat (DPRS RIS) mengajukan gagasan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Saat itu Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibagi dalam 16 negara bagian, termasuk Negara Republik Indonesia (RI) yang berpusat di Yogyakarta. Natsir, yang dijuluki oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, hij is de man (dialah orangnya) menyatakan agar Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan karena pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 3 Agustus hingga 2 November 1949, kedaulatan negara Indonesia semakin tidak menentu.

    KMB memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah bukan negara kesatuan, melainkan negara federal. Negara Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta dengan lima belas negara lain, kecuali Irian Barat, berada dalam satu negara yang bernama Republik Indonesia Serikat. Rakyat Indonesia banyak yang memahami bahwa kecuali negara Republik Indonesia, semua negara bagian RIS adalah ciptaan Belanda. Wilayah Negara Republik Indonesia sendiri saat itu meliputi pulau Sumatera, selain Sumatera Timur dan Sumatera Selatan, serta wilayah Yogyakarta.

    Adapun negara-negara bagian lain adalah Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah. Dengan demikian, Belanda berhasil menunjukkan, bahwa wilayah negara Republik Indonesia hanyalah di sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera.

    Kondisi kenegaraan seperti ini tidak hanya ditentang oleh para elit partai politik saja, tapi juga dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia yang menganggap ini adalah cara Belanda untuk suatu saat menguasai Indonesia kembali. Terbukti setelah perundingan KMB, jalannya pemerintah RIS sangat tidak menentu dan sering muncul peristiwa politik yang seharusnya tidak terjadi.

    Di beberapa tempat di wilayah RIS terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut pembubaran RIS. Beberapa negara bagian menghadapi pemberontakan dan perebutan kekuasaan, antara lain pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan peristiwa percobaan perebutan kekuasaan oleh Westerling di Bandung dan Jakarta. DPR Negara Sumatera Selatan membubarkan negaranya pada 10 Februari 1950 dengan keputusan agar pemerintah negara bagian menyerahkan kekuasaan kepada RIS.

    Negara Pasundan membubarkan diri dan memutuskan bergabung dengan negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Gerakan ini disusul oleh negara-negara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Gerakan ini begitu cepat terjadi, hingga sampai akhir Maret 1950 RIS hanya menyisakan empat negara bagian yaitu Republik Indonesia, Sumatera Timur, Kalimantan Barat dan Indonesia Timur.

    Dalam situasi yang tidak menentu ini lahirlah gagasan gemilang dari Natsir yang menyatakan bahwa penyelesaian dari gejolak yang terjadi di beberapa negara bagian adalah dengan membentuk negara kesatuan dan bukan negara federasi. Seluruh negara bagian diikutsertakan dalam penyelesaian gejolak-gejolak ini. Tidak ada negara bagian yang lebih tinggi dari negara bagian yang lain. Semua sama kedudukannya sama dalam sebuah negara kesatuan. Negara Republik Indonesia Yogyakarta juga harus dilikuidasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Natsir lahir di daerah sejuk Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Setelah dewasa, Natsir kemudian dikenal sebagai negarawan terkemuka yang tidak hanya diakui tingkat nasional namun juga internasional. Pada tanggal 10 November 2008, dalam peringatan seratus tahun kelahirannya, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional atas jasa-jasa yang diabdikan kepada negeri ini.

    Natsir yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah, tetapi menguasai enam bahasa asing, di usia yang belia dipercaya tiga kali menjadi Menteri Penerangan dan sekali sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia.

    Begitu banyak pemikiran dan perjuangannya untuk kemajuan bangsa yang dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini, dan salah satu gagasan terpenting dari Natsir adalah mengembalikan Indondsia menjadi negara kesatuan yang diutarakan dalam sidang DPRS RIS, 75 tahun lalu.

    Memang tidak mudah bagi Natsir untuk mewujudkan gagasan tersebut. Ketika itu dia harus meyakinkan perwakilan dari negara bagian dan parlemen di DPRS RIS. Tokoh-tokoh dari berbagai kalangan harus dia lobi agar dapat menyetujui gagasannya, antara lain Sirajuddin Abbas dari Persatuan Tarbiyah Indonesia, Amelz dari Partai Syarikat Indonesia, I.J. Kasimo dari Partai Katholik, A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia, dan Sukirman dari Partai Komunis Indonesia.

    Pidato Natsir di DPRS RIS itu kemudian dikenal luas dengan sebutan Mosi Integral Natsir. Parlemen menerima mosi ini dan meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Forum-forum kenegaraan yang dihadiri oleh para perwakilan negara-negara bagian dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 menghasilkan piagam persetujuan yang menyepakati pembentukan sebuah negara kesatuan dalam waktu yang segera.

    Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi negara ini kembali diproklamasikan menjadi NKRI. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Ir Soekarno membubarkan RIS dan memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

    Mosi Integral telah mengembalikan Indonesia ke dalam bentuk Negara Kesatuan dan terhindar dari ancaman perpecahan dengan cara yang demokratis, konstitusional, dan terhormat. Usaha ini tentu tak terlepas dari buah upaya sosok ulama dan negarawan bernama Mohammad Natsir.

    Pada tanggal 6 Februari 1993, sang arsitek NKRI sekaligus pencetus proklamasi kedua NKRI ini wafat di Jakarta dalam usia 85 tahun. Sahabat beliau, mantan Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda, dalam surat ucapan duka yang ditujukan kepada keluarga besar Pak Natsir saat itu menulis bahwa berita wafatnya Mohammad Natsir tersebut terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima, karena kita kehilangan pemimpin besar dunia. Peran Natsir masih sangat diperlukan dalam mengkoordinasikan dunia yang stabil.

    *) Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MBA, MM adalah Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Orwilsus Bogor

    Copyright © ANTARA 2025

  • Melihat Suasana Pasar Seni Ancol Saat Libur Lebaran, Sunyi Ketenangan di Pusat Keramaian – Halaman all

    Melihat Suasana Pasar Seni Ancol Saat Libur Lebaran, Sunyi Ketenangan di Pusat Keramaian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah riuh pengunjung di kawasan Ancol, Pasar Seni berdiri bak oase ketenangan.

    Lorong-lorongnya sepi berhiaskan lukisan, patung, dan kerajinan tangan yang menyimpan cerita di setiap goresan.

    Meski berada di pusat keramaian, tempat ini anomali. Sekira 200 kios itu hidup segan mati tak mau, meski bisa dinikmati cuma-cuma alias gratis.

    Saat Tribunnews datang di siang hari, tepat pada hari keempat lebaran tidak ada pengunjung yang mampir ke bangunan yang sudah berdiri hampir setengah abad itu.

    KARYA SENI – Patung dan sejumlah lukisan tampak tidak terurus di Pasar Seni Ancol. Pasar Seni dan Ecopark, menjadi unit yang bisa dinikmati gratis oleh pengunjung. (Tribunnews.com/Alfarizy)

    Padahal, siang itu, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, mencatat ada 37.166 pengunjung yang datang ke Ancol.

    Beberapa pengunjung hanya bersantai di halaman pasar seni yang memang rindang dan sepi, cocok untuk melepas penat dari keramaian.

    Layaknya Pasar Seni, di kios-kios tersebut tentu menawarkan nilai estetika, ekspresi, atau simbolik.

    Karya-karya dari para seniman itu hanya dipajang di kios tanpa penjagaan. Bentuknya masih apik, meski berselimut debu.

    Bahkan, ada beberapa kios yang memang sudah tidak digunakan, karya seninya pun entah dipindah kemana.

    Hanya ada 1-2 penjaga kios yang terlihat berada di lokasi siang itu. Sisanya, ratusan kios hanya dipakai tempat bermain bagi kucing.

    Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko, mengimbau agar para pengunjung bisa menikmati Pasar Seni dan juga Ecopark, yang menjadi ruang terbuka hijau (RTH) di area Ancol.

    “Dua area ini adalah yang paling teduh, dan ini mengapa titik parkir kami arahkan ke sana (Ecopark dan Pasar Seni),” ungkap Daniel, kepada Tribunnews.

    “Supaya para pengunjung bisa menikmati, yang habis dari pantai bisa ‘adem-adem’ di Pasar Seni dan Ecopark,” imbuhnya.

  • Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyatakan, tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta. Ia pun mempersilakan para perantau tersebut mencari kerja di Jakarta. 

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, Pramono menegaskan, bagi pendatang baru yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki identitas. Nantinya Dinas Dukcapil akan memeriksa administrasi para perantau tersebut. Pemda Jakarta akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, Jakarta sering kali menjadi tujuan utama bagi perantau. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus menyikapi fenomena ini dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik. 

    “Saya mendukung langkah yang akan dilakukan Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Bang Rano Karno, dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan atau skill yang cukup, jangan hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” tegas Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah. Dan beberapa di antaranya mungkin belum memiliki tempat tinggal tetap atau pekerjaan yang jelas di Jakarta.

    “Mereka yang datang ke Jakarta tujuan utamanya mencari peluang pekerjaan di sektor formal maupun informal. Mereka yang baru pertama kali datang, biasanya akan mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan dan menetap. Oleh karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam hal ini, mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat, nanti malah akan jadi pengangguran dan beban pemerintah ke depannya,” bebernya.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data bahwa beberapa wilayah di Jakarta masih memiliki kawasan kumuh, atau padat penduduk yang tidak terkontrol. Mengingat Jakarta adalah kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pasca Lebaran pasti akan terjadi lonjakan jumlah penduduk,” tutur Ketua IKAL PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat. Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan ya harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya, tetapi saya minta harus lebih manusiawi dalam penindakannya dan saya berharap para pendatang baru di Jakarta ini dapat memaklumi dan memahami hal tersebut serta bisa membekali diri dengan modal keahlian yang cukup untuk mengadu nasib di Kota Jakarta,” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP, Edy Priyono mengemukakan bahwa kebijakan Trump tersebut sudah diprediksi sebelumnya.

    “Karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya. Resiprokal kita 64%, setelah didiskon jadi separuhnya, 32%,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Kendati demikian, Edy belum bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Trump tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1 itu kami hanya bisa mengonfirmasi, ada arahan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan [AM Putranto] untuk kemudian melakukan analisa dampaknya, dan kami sudah lakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tarif dari AS itu diberlakukan secara merata ke berbagai negara, tidak hanya Indonesia, maka secara teori, permintaan atau demand dari AS akan turun.

    “Turunnya seberapa ya kita masih belum tahu. Tetapi kita harapkan karena tidak mengubah secara relatif daya saing terhadap negara lain. Karena negara lain juga kena dengan rate yang tidak sama,” katanya.

    Selain itu, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

    “Yang tidak boleh kita lupakan adalah currency rate kita. Sekarang kan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kalau dari sisi ekspor itu merupakan kesempatan, karena barang ekspor jadi lebih murah. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal,” katanya.

    Alhasil, Edy berharap dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak terlalu besar. Dia juga menekankan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini. 

    “Kalau kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan lobi dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wajar,” pungkasnya.

    Kebijakan Trump 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • Perlu Diplomasi Perdagangan yang Baik Hadapi Tarif Trump

    Perlu Diplomasi Perdagangan yang Baik Hadapi Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Dasco, Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang Indonesia yang penting sehingga perlu dilakukan diplomasi perdagangan yang baik dan bijaksana.

    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, Dasco berharap semua elemen bangsa bergotong royong menjaga dan memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia.

    “Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum,” imbuh Dasco.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. 

    Adapun kebijakan tarif Trump ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%. 
     

  • Puncak Arus Balik Mudik Motor di Kalimalang Jakarta Timur Diprediksi Terjadi Mulai 4 April

    Puncak Arus Balik Mudik Motor di Kalimalang Jakarta Timur Diprediksi Terjadi Mulai 4 April

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT – Puncak arus balik mudik pengendara motor di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur diperkirakan terjadi pada Jumat (4/4/2025) dan Sabtu (5/4/2025).

    Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Jakarta Timur, AKP Sunaryo mengatakan prediksi didasari karena pada Minggu (8/4/2025) cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah sudah berakhir.

    “Diprediksi puncak arus balik terjadi pada malam Sabtu dan malam Minggu,” kata Sunaryo saat dikonfirmasi di Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (3/4/2025).

    Selain mengacu waktu cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah, prediksi puncak arus balik mudik juga didasarkan karena hingga kini belum ada lonjakan signifikan pemudik sepeda motor yang melintas.

    Berdasarkan pantauan jajaran Satlantas Jakarta Timur, hingga H+3 Idulfitri 1446 Hijriah hanya segelintir pemudik sepeda motor saja yang baru melintas di Jalan Raya Kalimalang.

    “Sampai siang tadi arus balik masih sedikit. Hanya beberapa pengendara sepeda motor saja yang terlihat tanda pulang mudik dengan membawa barang-barang bawaan,” ujarnya.

    Sunaryo menuturkan untuk memastikan kelancaran arus balik mudik Idulfitri 1446 Hijriah, jajaran Satlantas Jakarta Timur sudah mendirikan posko pengamanan dan menempatkan sejumlah personel.

    Hal ini untuk mengantisipasi bila terjadi kemacetan di Jalan Raya Kalimalang yang merupakan jalur arteri mudik dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menuju Jakarta.

    “Alhamdulillah sampai hari ini enggak kemacetan. Untuk posko pengamanan arus balik mudik di Kalimalang disiagakan di titik Jalan Haji Naman, Jalan Raden Inten, dan Pangkalan Jati,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    “Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara asing (WNA) seperti para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalkan di wilayah rawan konflik,” kata Sandi melalui keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Dikatakan Sandi, Perpol itu dibuat berlandaskan upaya preemtif dan preventif kepolisian dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA dengan koordinasi bersama instansi terkait. Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.

    Sementara itu mengenai kabar yang menyebutkan aturan kepemilikan SKK diwajibkan bagi seluruh jurnalis asing, Sandi merasa perlu untuk meluruskannya.

    “Terkait dengan pernyataan wajib, perlu diluruskan bahwa penerbitan SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin. Jika tidak ada permintaan dari penjamin SKK, tidak bisa diterbitkan,” ucapnya.

    Menurut Sandi, dalam penerbitan SKK tersebut pihak yang berhubungan dengan Polri adalah pihak penjamin dan bukan WNA atau jurnalis asing.

    Tidak hanya itu, Sandi juga menyebut SKK tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing dan tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

    “Jadi pemberitaan terkait dengan kata-kata wajib, tidak sesuai karena dalam perpol tidak ada kata wajib, tetapi SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin,” tuturnya.

    “Sebagai contoh jika jurnalis akan melakukan kegiatan di wilayah Papua yang rawan konflik, maka penjamin dapat meminta SKK kepada Polri dan juga meminta pelindungan karena bertugas di wilayah konflik,” pungkas Sandi mengenai izin jurnalis asing.

  • Polisi lakukan patroli rumah kosong selama libur Lebaran

    Polisi lakukan patroli rumah kosong selama libur Lebaran

    Arsip foto – Tim Patroli Presisi Perintis (TP3) Polres Metro Jakarta Timur saat melakukan patroli di wilayah Jakarta Timur, Senin (22/7/2024). (ANTARA/HO-Polres Metro Jaktim)

    Polisi lakukan patroli rumah kosong selama libur Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 03 April 2025 – 17:01 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian terus melakukan patroli rumah kosong sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan keamanan di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, selama libur Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya pencurian dengan sasaran rumah kosong,” kata Kapolsek Cipayung Kompol Dwi Susanto di Jakarta, Kamis.

    Dwi menyebutkan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi juga sebagai sarana untuk silaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan “Minal Aidin Wal Faizin” kepada masyarakat.

    Melalui patroli rumah kosong, Dwi berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi gangguan Kamtibmas, khususnya terkait kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi pada saat musim mudik.

    “Kami mengingatkan agar masyarakat lebih memperhatikan keamanan rumah, terutama yang ditinggal kosong oleh pemiliknya saat mudik,” ujar Dwi.

    Dwi menekankan pentingnya peran sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan warga untuk saling memantau dan menjaga lingkungan sekitar guna mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan.

    “Kami berharap agar seluruh warga aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dengan cara melakukan pemantauan bersama,” katanya.

    Menurut Dwi, keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dwi juga mengajak warga untuk menjaga silaturahmi dan saling membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman selama musim mudik. Pihaknya juga memasang spanduk berisi imbauan yang menjadi bagian dari upaya preventif yang dilakukan Polsek Cipayung untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama menjelang libur Lebaran.

    Dalam patroli itu, Dwi juga memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi gangguan kamtibmas. Masyarakat dapat menghubungi saluran langsung (hotline) 110, Bhabinkamtibmas di nomor 0813-8218-9519 atau langsung menghubungi kantor polisi terdekat jika membutuhkan bantuan.

    Sumber : Antara

  • Pulau Seribu awasi lalu lintas angkutan laut jaga wisatawan

    Pulau Seribu awasi lalu lintas angkutan laut jaga wisatawan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, mengawasi lalu lintas serta angkutan laut di wilayah tersebut selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah untuk menjaga kelancaran dan keselamatan para wisatawan saat menuju ke sejumlah titik wisata kawasan itu.

    “Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan para wisatawan menuju Kepulauan Seribu,” kata Analis Pembangunan Pelabuhan Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Seribu Bima Dwi Haryudi di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan untuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan laut di wilayah Kepulauan Seribu.

    Pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran wisatawan selama libur Lebaran.

    Ia mengatakan pada Kamis ini pemantauan berlangsung di sekitar perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu Selatan.

    Menurut dia, sejumlah kapal yang melayani rute Dermaga Muara Angke menuju Pulau Harapan, di antaranya KM Satria 1, KM Kelapa Indah dan KM Merpati Express.

    Ia menyatakan selama pengawasan, KM Satria 1 melakukan perbaikan tapi kondisi kapal masih terpantau aman.

    Bima menjelaskan dalam kegiatan pemantauan ini melibatkan 10 personel gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu dan Polisi Patroli Kepulauan Seribu.

    Selain itu, dikerahkan pula Kapal Patroli 09 untuk memberikan bantuan pengawalan terhadap kapal-kapal yang berada di sekitar perairan tersebut.

    Ia menjelaskan dalam beberapa hari ini kondisi ombak bersahabat sehingga aktivitas pelayaran berlangsung lancar.

    “Kami akan terus menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait kegiatan ini sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata dia.

    Sebelumnya Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan mencatat 14.485 wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu saat libur Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Tercatat sejak Senin (31/3) hingga Rabu (2/4), sebanyak 14.485 wisatawan telah menyeberang dari empat pintu dermaga menuju beberapa lokasi wisata di Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025