Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP, Edy Priyono mengemukakan bahwa kebijakan Trump tersebut sudah diprediksi sebelumnya.
“Karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya. Resiprokal kita 64%, setelah didiskon jadi separuhnya, 32%,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).
Kendati demikian, Edy belum bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Trump tersebut.
Dia mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia.
“Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1 itu kami hanya bisa mengonfirmasi, ada arahan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan [AM Putranto] untuk kemudian melakukan analisa dampaknya, dan kami sudah lakukan,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, tarif dari AS itu diberlakukan secara merata ke berbagai negara, tidak hanya Indonesia, maka secara teori, permintaan atau demand dari AS akan turun.
“Turunnya seberapa ya kita masih belum tahu. Tetapi kita harapkan karena tidak mengubah secara relatif daya saing terhadap negara lain. Karena negara lain juga kena dengan rate yang tidak sama,” katanya.
Selain itu, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.
“Yang tidak boleh kita lupakan adalah currency rate kita. Sekarang kan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kalau dari sisi ekspor itu merupakan kesempatan, karena barang ekspor jadi lebih murah. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal,” katanya.
Alhasil, Edy berharap dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak terlalu besar. Dia juga menekankan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini.
“Kalau kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan lobi dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wajar,” pungkasnya.
Kebijakan Trump
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.
China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.
Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%.
Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.
