provinsi: DKI Jakarta

  • Microsoft Tunda Pembangunan Data Center di Inggris-Australia, Efek Tarif Trump?

    Microsoft Tunda Pembangunan Data Center di Inggris-Australia, Efek Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft dikabarkan menunda pembangunan data center di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat (AS). Perusahaan khawatir terlalu cepat membangun infrastruktur pusat data. 

    Di sisi lain, kebijakan diterapkan bertepatan  dengan tarif timbal balik yang dijatuhkan AS kepada puluhan negara, termasuk Indonesia.

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif timbal balik tinggi di puluhan negara memicu kekhawatiran terhadap kestabilan global. 

    Sumber Bloomberg, Jumat (4/4/2025) melaporkan bahwa Microsoft telah menghentikan pembicaraan atau menunda pembangunan lokasi pusat data di Inggris, Australia, North Dakota, Wisconsin, dan Illinois. 

    Seorang juru bicara mengatakan Microsoft sebenarnya telah membuat merencanakan pembangunan data center tersebut beberapa lalu, sebelumnya akhirnya berubah pikiran untuk menunda pembangunan, yang mereka sebut sebagai strategi fleksibilitas. 

    Techcrunch melaporkan pada Februari 2025, Microsoft menegaskan kembali rencana mengalokasikan lebih dari US$80 miliar untuk belanja modal pada  2025, terutama pusat data AI. 

    Microsoft sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan fokus perluasan pusat datanya untuk  2025 dari konstruksi baru ke pemasangan fasilitas yang ada dengan server dan peralatan komputasi lainnya.

    Tidak dapat dipungkiri, langkah Microsoft melakukan strategi fleksibilitas bertepatan dengan pengumuman Trump mengenai kebijakan tarif timbal balik terhadap puluhan negara, yang dibalas oleh negara terdampak dengan perundingan ulang atau penerapan kebijakan serupa untuk produk-produk dari AS termasuk di sektor teknologi. 

    Sebelumnya produsen gim, Nintendo Co. memutuskan menunda pembukaan pre-order konsol Switch 2 di Amerika Serikat, menyusul kekhawatiran atas dampak tarif impor global yang diumumkan Presiden Donald Trump.

    Jadwal pre-order yang semula direncanakan berlangsung pada 9 April resmi ditunda. Meski begitu, Nintendo menegaskan bahwa peluncuran resmi Switch 2 tetap dijadwalkan pada 5 Juni mendatang, dengan harga jual di AS sebesar US$449,99.

    “Pre-order di Amerika Serikat tidak akan dimulai pada 9 April demi mengevaluasi potensi dampak tarif dan dinamika pasar yang tengah berubah,” tulis Nintendo dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    Konsol Nintendo Switch 2 pertama kali diperkenalkan ke publik awal pekan ini, pada hari yang sama ketika Trump mengumumkan tarif timbal balik, termasuk bea masuk sebesar 24% terhadap produk Jepang dan 46% untuk Vietnam.

    Dua negara ini merupakan basis produksi utama bagi perangkat keras Nintendo.

  • Dampak Kebijakan Trump, Ekspor Peralatan Listrik RI ke AS akan Tertekan, Pasar Domestik Terancam – Halaman all

    Dampak Kebijakan Trump, Ekspor Peralatan Listrik RI ke AS akan Tertekan, Pasar Domestik Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekspor peralatan listrik dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) berpotensi tertekan imbas kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang akan berlaku mulai 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) Yohanes P. Widjaja meminta pemerintah untuk segera bernegosiasi dengan AS terkait tarif impor produk kelistrikan.

    Penerapan tarif impor oleh AS beberapa hari lalu dinilai akan berdampak negatif terhadap potensi ekspor bagi produk kelistrikan dari Indonesia.

    Menurut Yohanes, beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kesempatan ekspor ke AS serta beberapa negara lainnya untuk produk peralatan listrik.

    Produk itu antara lain Transformator Tenaga, Transformator Distribusi, Panel Listrik Tegangan Menengah, Panel Listrik Tegangan Rendah, dan Meter Listrik (kWh Meter).

    “Produk peralatan listrik dari Indonesia secara kualitas sudah mampu untuk bersaing di pasar International dan kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mempertahankan industri lokal,” kata Yohanes dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Dampak Negatif Lain   

    Dampak negatif lainnya, kata Yohanes, adalah potensi pasar Indonesia dibanjiri produk dari negara yang juga terkena tarif impor dari Amerika Serikat.

    Produk-produk itu ditengarai masuk ke Indonesia dengan cara dumping.

    Yohanes memandang hal itu dapat membawa dampak yang luar biasa besar di dalam negeri seperti yang dialami produk tekstil.

    Industri lokal disebut dapat tumbang dan Indonesia akhirnya kehilangan kesempatan menjadi negera manufaktur.

    Saat ini kondisinya adalah produk-produk dari Asia Tenggara, China, dan India dikenakan bea masuk 0 persen. 

    Sementara itu, negara-negara tersebut sudah mampu untuk menghasilkan produk peralatan listrik mereka sendiri.

    Mereka juga tidak mengandalkan bahan baku impor. Contohnya China, mereka sudah memiliki bahan baku yang melimpah, sehingga kecepatan dan daya saing mereka lebih unggul.

    Dengan mereka terkena tarif impor terbaru AS, Indonesia berpotensi menjadi tujuan mereka karena memiliki pasar yang besar.

    Jika kelak produk impor dari negara-negara tersebut tidak dibendung, lama kelamaan dapat membuat goyah produsen dalam negeri untuk beralih menjadi importir atau bahkan seluruhnya.

    Bila produsen dalam negeri akhirnya pada beralih menjadi importir, itu dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

    “APPI berharap pemerintah untuk mulai memikirkan dan merumuskan bagaimana untuk mengendalikan perdagangan di sektor swasta agar industri kelistrikan dalam negeri dapat tetap hidup,” ujar Yohanes.

    Kebijakan TKDN Dipertahankan

    Yohanes meminta agar kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespon kebijakan kenaikan BMI (Bea Masuk Impor) AS.

    Kebijakan TKDN dinilai terbukti ampuh meningkatkan permintaan produk manufaktur
    dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

    “Kebijakan TKDN juga telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia,” ucap Yohanes.

    Ia mengatakan, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini.

    Pelonggaran kebijakan TKDN disebut malah akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.

    Penerapan TKDN untuk proyek proyek yang bersumber dana APBN yang saat ini diterapkan oleh pemerintah dinilai sudah tepat guna melindungi produsen dalam negeri.

    “Hal tersebut juga diberlakukan di negera-negara lain di dunia,” kata Yohanes.

    Apabila Kebijakan TKDN RI dianggap sebagai salah satu penyebab terbitnya kebijakan BMI AS ini, Yohanes menyebut perlu adanya pembicaraan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.

    Pembicaraan perlu meliputi produk apa
    yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dikenakan kebijakan TKDN ini.

    Yohanes pun mendorong agar Pemerintah Indonesia merespon perang tarif dengan tarif
    juga.

    “Jangan isu perang tarif digeser pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Kalau perlu, pemerintah Indonesia beri tarif masuk nol persen pada produk manufaktur kelistrikan AS,” ujarnya.

  • Top 3 Tekno: Tanggal Peluncuran Poco M7 Pro 5G hingga Penyebab Windows Gagal Instal Google Chrome – Page 3

    Top 3 Tekno: Tanggal Peluncuran Poco M7 Pro 5G hingga Penyebab Windows Gagal Instal Google Chrome – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tanggal peluncuran Poco M7 Pro 5G di Indonesia dipastikan akan berlangsung pada 7 April 2025. Informasi ini menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Jumat (4/4/2025) kemarin.

    Berita lain yang juga populer yaitu mengenai Windows yang belakangan tidak bisa menginstal atau menjalankan Google Chrome.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Poco M7 Pro 5G Hadir di Indonesia 7 April 2025: Usung Dimensity 7025 dan Layar AMOLED 120Hz

    Poco M7 Pro 5G dipastikan siap meramaikan pasar Indonesia mulai 7 April 2025. Poco menyebut smartphone ini menawarkan performa gahar di kelasnya, serta dibekali deretan fitur untuk menunjang kebutuhan pengguna sehari-hari.

    Menurut Product Marketing Manager Poco Indonesia Jeksen, Poco memahami kebutuhan anak muda saat ini. Karenanya, Poco M7 Pro 5G hadir untuk memenuhi kebutuhan pengguna generasi muda di Indonesia.

    “Poco M7 Pro 5G ini emang dibikin khusus buat kalian yang pengen hape 5G dengan pengalaman ‘maximum play’ terbaik di kelasnya,” tutur Jeksen dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (4/4/2025).

    Disebutkan, HP Poco ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra untuk performa yang responsif. Performa smartphone ini ditunjukkan dengan skor AnTuTu yang mencapai 477.003.

    Chipset itu ditunjang pula dengan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan memori internal 256GB UFS 2.2. Kombinasi itu disebut menghadirkan kemampuan multitaskin yang lebih lancar dan penyimpanan data yang lega.

    Seperti namanya, Poco M7 Pro mendukung jaringan 5G yang diklaim jarang ada di kelas harganya. Poco menggunakan layar AMOLED 6.67 inci beresolusi 1080 x 2400 piksel dan refresh rate 120Hz di perangkat terbarunya ini.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Kemnaker Terima Laporan 1.536 Perusahaan Telat-Tak Bayar THR

    Kemnaker Terima Laporan 1.536 Perusahaan Telat-Tak Bayar THR

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR). Terdapat 1.536 perusahaan yang diadukan telat hingga tidak membayar THR.

    Angka itu naik dari data, Kamis (3/4), yakni sebanyak 1.523 perusahaan yang dilaporkan kepada pemerintah telat hingga tidak membayar THR.

    Berdasarkan data Kemnaker 12 Maret sampai 4 April 2025 yang diterimadetikcom, Sabtu (5/4/2025), jenis aduan mencakup THR terlambat dibayar sebanyak 452 laporan, THR tidak sesuai ketentuan 485 laporan, dan THR tidak dibayarkan sebanyak 1.446.

    Laporan disampaikan melalui tiga kanal, yaitu Posko THR (PTSA), Live Chat dihttps://poskothr.kemnaker.go.id, dan Pusat Bantuan Kemnaker https://bantuan.kemnaker.go.id. Laporan menyangkut THR berjumlah 1.629, sementara BHR sebanyak 69. Dari keseluruhan laporan yang berjumlah 1.698, 9% di antaranya sudah diselesaikan Kemnaker sementara 91% masih dalam proses.

    Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga mengingatkan, perusahaan yang tidak membayarkan THR pada H-6, maka dikenakan denda sebesar 5 % dari total keseluruhan THR yang harus dibayarkan kepada seluruh pegawai.

    “Namun denda tersebut tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR karyawannya,” tuturnya.

    Dia menegaskan, perusahaan juga akan mendapatkan sanksi administratif secara bertahap berupa:

    1. Teguran tertulis
    2. Pembatasan kegiatan usaha
    3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
    4. Pembekuan kegiatan usaha

    (ada/ara)

  • China Temukan 100 Juta Ton Minyak Lepas Pantai

    China Temukan 100 Juta Ton Minyak Lepas Pantai

    Jakarta

    China terus mencari dan menggali kekayaan alamnya. Kali ini, negara tersebut telah menemukan emas hitam setelah mengumumkan penemuan 100 juta ton minyak di bawah dasar laut.

    Sebuah ladang minyak besar yang disebut Huizhou 19-6 tersebut, baru-baru ini ditemukan di lapisan dalam dan sangat dalam di bawah Laut China Selatan, menurut pengumuman pada Senin (1/4) oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) milik negara.

    Sumur uji telah menyedot ratusan barel minyak mentah dan hasil pengeboran diklaim menemukan cadangan yang terbukti jauh lebih banyak lagi.

    Sumur penemuan HZ19-6-3 dibor dan diselesaikan pada kedalaman 5.415 meter, dan menemukan total 127 meter zona minyak dan gas. Sumur tersebut diuji untuk menghasilkan 413 barel minyak mentah dan 2,41 juta kaki kubik gas alam per hari.

    “Melalui eksplorasi berkelanjutan, volume terbukti di lapangan minyak Huizhou 19-6 telah melampaui seratus juta ton setara minyak,” kata CNOOC dalam sebuah pernyataan, dikutip dari IFL Science.

    Situs Huizhou 19-6 yang baru ditemukan dilaporkan berada sekitar 170 kilometer dari lepas pantai Shenzhen di Provinsi Guangdong, China selatan. Lokasinya berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif China, zona laut yang membentang hingga 321 km dari pantai suatu negara tempat negara tersebut memiliki hak khusus untuk menangkap ikan, mengebor, dan menjelajah.

    Lebih jauh lagi, Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan yang paling diperebutkan di Bumi, yang dinilai karena posisi strategis dan sumber daya yang melimpah, termasuk cadangan minyak yang besar.

    China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan negara-negara lain mengajukan klaim atas wilayah ini, didorong oleh kekhawatiran atas keamanan energi dan kedaulatan teritorial.

    Saat dunia tanpa henti memburu minyak baru, semakin banyak cadangan yang digali dari lapisan dasar laut yang sangat dalam yang sebelumnya dianggap tidak dapat dijangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mendorong batas eksplorasi yang sangat dalam dengan teknologi baru yang mengungkap ladang minyak dan gas yang sangat besar, yang memicu permintaan energi yang meningkat sekaligus menimbulkan masalah lingkungan.

    Kelompok lingkungan telah lama memperingatkan tentang risiko pengeboran di perairan sangat dalam, menyoroti meningkatnya ancaman tumpahan minyak yang dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi ekosistem laut.

    Menggali lebih banyak minyak juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang dan komitmen iklim global. China telah menyatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 dan mencapai emisi ‘puncak karbon’ pada 2030. Memiliki 100 juta ton minyak tentu tidak akan membantu mencapai target tersebut.

    Bagaimanapun, China terus memperkuat statusnya sebagai pemimpin global dalam eksplorasi laut dalam. Apakah penemuan minyak terbaru di Laut China Selatan ini akan meningkatkan ketegangan regional atau meningkatkan stabilitas energi masih belum pasti. Namun, satu hal yang jelas: perlombaan untuk sumber daya laut dalam masih jauh dari selesai.

    (rns/rns)

  • Viral Tarian THR Lebaran, Ini Asal Usul Pemberian Tunjangan Hari Raya di Indonesia – Page 3

    Viral Tarian THR Lebaran, Ini Asal Usul Pemberian Tunjangan Hari Raya di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tren tarian THR yang viral di media sosial selama Lebaran 2025 telah memicu perdebatan seru di kalangan netizen. Tarian THR yang melibatkan gerakan maju-mundur, pergeseran kaki ke kanan dan kiri, diakhiri dengan lompatan kecil ini, menarik perhatian karena kemiripannya dengan tarian Hora, sebuah tarian tradisional Yahudi.

    Perdebatan ini muncul di berbagai platform media sosial, menimbulkan pertanyaan tentang sensitivitas budaya dan agama dalam konteks tren viral di era digital. Siapa yang memulai tren ini masih belum jelas, namun penyebarannya begitu cepat hingga memicu beragam reaksi.

    Kemiripan tarian THR dengan tarian Hora inilah yang menjadi pusat perdebatan. Beberapa netizen dengan tegas melarang atau bahkan mengharamkan, Namun, tidak semua orang sepakat dengan pendapat tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa melihat kemiripan dengan tarian Hora saja sebagai alasan untuk melarang tarian THR adalah reaksi yang terlalu berlebihan. 

    Di luar perdebatan tersebut, yuk kita lihat asal usul dan aturan THR di Indonesia.

    Sejarah dan Asal Usul

    Tunjangan Hari Raya atau THR memiliki sejarah panjang dalam perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kebijakan pemberian tunjangan khusus menjelang hari raya ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja, sekaligus menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

    Awal mula THR di Indonesia dapat ditelusuri ke era 1950-an, tepatnya saat kepemimpinan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo. Pada masa itu, THR pertama kali diperkenalkan sebagai kebijakan khusus yang hanya berlaku bagi pegawai negeri. Besaran THR yang diberikan saat itu sekitar Rp200, nominal yang terbilang cukup signifikan karena setara dengan 17,5 dolar AS. Pemberian THR ini dimaksudkan untuk membantu pegawai negeri mempersiapkan perayaan hari raya dengan lebih baik.

    Seiring berjalannya waktu, konsep THR mengalami evolusi yang signifikan. Pemerintah mulai menyadari pentingnya memperluas cakupan penerima THR ke sektor swasta. Momentum penting terjadi pada tahun 1994 ketika Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri No. 04/1994. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya secara resmi mewajibkan pemberian THR kepada seluruh pekerja di sektor swasta.

    Perkembangan regulasi THR terus berlanjut dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang semakin memperkuat posisi THR sebagai hak normatif pekerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan semakin mengukuhkan status THR dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pekerja. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan berbagai regulasi turunan yang mengatur detail teknis pemberian THR.

    Hari ini, THR telah bertransformasi dari sekadar bonus menjadi hak yang dilindungi undang-undang bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Perjalanan sejarah THR menunjukkan bagaimana kebijakan ini telah berkembang untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan melindungi kesejahteraan pekerja.

  • Gelang Unik di Bar Jepang, Cara Baru Memulai atau Menghindari Obrolan

    Gelang Unik di Bar Jepang, Cara Baru Memulai atau Menghindari Obrolan

    JAKARTA – Pergi ke bar bisa menjadi pengalaman yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang ingin bersosialisasi dan bertemu orang baru. Namun, ada juga yang lebih memilih menikmati minuman dalam suasana tenang tanpa gangguan. Namun, sulit bagi orang lain untuk mengetahui suasana hati kita saat itu.

    Dilansir dari laman Soranews24 pada Jumat, 4 April, untuk mengatasi hal ini, sebuah inovasi menarik diperkenalkan di distrik bar Noge, Yokohama, yakni Tonight’s Wristband atau dalam bahasa Jepang Konya no Wristband.

    Noge dikenal sebagai salah satu distrik hiburan dengan lebih dari 600 bar dan pub. Dengan begitu banyak pilihan tempat, pengunjung sering kali kesulitan menemukan bar yang sesuai dengan keinginan. Ditambah lagi, interaksi sosial di bar bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pendatang baru atau mereka tidak ingin berbicara dengan orang asing.

    Melihat hal ini, H.K. Design dan TransomKnot, perusahaan konsultan bisnis mengembangkan Tonight’s Wristband. Gelang ini dirancang untuk membantu pengunjung menunjukkan suasana hati mereka dengan cara yang sederhana dan efektif.

    Selain itu, H.K. Design dan TransomKnot juga melakukan perencanaan dan promosi. Program ini sendiri merupakan bagian dari proyek See You in Noge, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung di distrik bar tersebut.

    Tonight’s Wristband tersedia dalam enam varian yang dibagi dalam tiga kategori warna, masing-masing memiliki arti berbeda:

    – Hijau: Untuk mereka yang ingin bersosialisasi, berbincang santai, dan bertemu orang baru.

    – Kuning: Cocok untuk pendatang baru di kota atau di bar yang ingin bertanya rekomendasi tentang tempat dan minuman di Yokohama.

    – Merah: Menandakan pemakainya lebih memilih menikmati minuman sendiri dan tidak ingin diajak berbicara.

    Setiap gelang memiliki tulisan dalam bahasa Inggris dan Jepang, sehingga dapat dipahami baik oleh warga lokal maupun wisatawan asing.

    Rencananya, Tonight’s Wristband akan mulai dijual pada musim panas ini dengan harga 500 yen atau Rp56 ribu per set. Namun hingga 30 April, sejumlah set gelang akan dibagikan secara gratis sebagai sampel promosi.

    Bagi yang tertarik mendapatkan gelang ini, caranya cukup mudah. Pengguna hanya perlu mengikuti akun See You in Noge di X atau Instagram, lalu mengirim pesan langsung untuk melakukan permintaan.

  • Pengusaha Sepatu RI akan Terkena Dampak Berat dari Tarif Resiprokal 32 Persen AS – Halaman all

    Pengusaha Sepatu RI akan Terkena Dampak Berat dari Tarif Resiprokal 32 Persen AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mengaku akan merasakan dampak yang berat dari kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang akan berlaku mulai 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Bila ditotal, produk RI yang masuk AS akan terkena tarif 42 persen.

    Ketua Umum APRISINDO Eddy Widjanarko mengaku pihaknya akan membutuhkan penyesuaian usai tarif ini diberlakukan.

    “Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Anggota APRISINDO perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Sektor persepatuan RI merupakan industri padat karya yang menyerap kurang lebih 1,8 juta tenaga kerja.

    Menurut data yang Eddy punya, AS menjadi negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia. Selama 2020 – 2022, kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya.

    Nilai ekspor pada 2020 tercatat sebesar 1,38 miliar dolar AS, 2021 sebesar 2,11 miliar dolar AS, dan 2022 sebesar 2,61 miliar dolar AS.

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke US sebesar 26 persen ke angka 1,92 miliar dolar AS, tetapi kembali meningkat pada 2024 sebesar 24 persen yang nilainya mencapai 2,39 miliar dolar AS.

    Eddy memastikan APRISINDO siap bekerja sama secara pro-aktif dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampak dari tarif ini.

    Ia berharap Pemerintah RI mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Ada satu solusi yang Eddy tawarkan untuk menjadi penyelesaian masalah ini.

    Ia menyebut Pemerintah RI perlu mempercepat penyelesaian perundingan dagang Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    Perundingan I-EU CEPA yang telah berjalan selama sembilan tahun itu diharapkan bisa segera rampung agar RI bisa mendapat pasar alternatif.

    Lalu, perjanjian dagang tersebut juga bisa mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki Indonesia ke pasar 27 negara Eropa.

    Negara pesaing lainnya, yang juga terkena tarif impor tinggi baru dari AS seperti Vietnam dan Bangladesh, telah memiliki perjanjian CEPA dengan Uni Eropa. 

  • Dampak Kebijakan Trump, Ekspor Peralatan Listrik RI ke AS akan Tertekan, Pasar Domestik Terancam – Halaman all

    AS Terapkan Kebijakan Tarif Impor 32 Persen ke RI untuk Tekan Defisit Neraca Perdagangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai kebijakan tarif impor resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebagai langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan yang dialami AS dengan Indonesia.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengungkap bahwa defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17 miliar dolar AS.

    “Memang dengan China dan Vietnam defisitnya sudah di atas 100 miliar dolar AS, tapi dengan kita juga cukup besar, 17 miliar dolar AS. Jadi kita juga termasuk yang ditargetkan oleh pemerintah Amerika,” katanya dalam konferensi pers daring, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Redma, jika Indonesia ingin AS mengurangi tarif impor resiprokal sebesar 32 persen, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menurunkan surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    “Jadi kan tujuannya tadi menurunkan defisit perdagangan. Jadi mungkin perdagangan kita ke depan, kalau kita mau tetap jadi eksportir ke Amerika, kita harus mengurangi surplus kita,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, saat RI akhirnya mengurangi surplus perdagangan dengan AS, defisit perdagangan dengan negara lain juga perlu dikurangi.

    Itu menjadi bentuk antisipasi agar neraca perdagangan RI bisa tetap surplus.

    “Jadi bukan artinya kalau kita mengurangi surplus kita itu rugi. Tapi, kalau kita bisa mengalihkan impor kita dari negara lain ke Amerika Serikat, itu kan artinya kita juga menurunkan defisit perdagangan kita dengan negara lain,” ucap Redma.

    Dengan demikian, surplus perdagangan Indonesia dengan AS berkurang, tetapi defisit perdagangan dengan negara lain juga tetap bisa turun. Ini pada akhirnya mampu membantu Indonesia untuk tetap bernegosiasi dengan AS.

    “Jadi ini caranya supaya kita bisa tetap bernegosiasi. Nah ini diinginkan Amerika Serikat di situ,” kata Redma.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan bahwa jika AS bisa menurunkan defisit dengan Indonesia, ada kemungkinan tarif impor resiprokal yang saat ini 32 persen dapat diturunkan menjadi 20 persen.

    “Mungkin itu memang tujuannya Pemerintah Trump ya, bagaimana menurunkan defisit neraca perdagangannya. Kalau kita enggak mampu [mengurangi defisit perdagangan itu], pasti akan alot untuk pemerintah Amerika mau menurunkan resiprokal tarifnya,” kata Jemmy. 

  • Ada Teknologi Baru buat Jaga Kedaulatan Maritim, Ini Kecanggihannya

    Ada Teknologi Baru buat Jaga Kedaulatan Maritim, Ini Kecanggihannya

    Jakarta

    Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan dan pengawasan wilayah maritim Indonesia, dibutuhkan pengembangan teknologi kedirgantaraan hasil karya anak bangsa. Salah satu terobosan yang dikembangkan adalah Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) SE-01, sebuah pesawat multifungsi yang mampu beroperasi baik di darat maupun di perairan.

    Wakil Gubernur Lemhanas Laksamana Muda TNI Edwin Rajo Mangkuto menjelaskan, pesawat ini memiliki dimensi bentang sayap 4,5 meter, panjang 3,1 meter, dan tinggi 0,9 meter, dibangun menggunakan material komposit ringan namun kokoh. Dengan berat maksimum saat lepas landas (MTOW) 60 kg, PUTA mampu membawa beban hingga 15 kg.

    PUTA SE-01 ditenagai bahan bakar Pertamax dengan kapasitas tangki 10 liter, memungkinkannya terbang selama 3 hingga 4 jam pada ketinggian antara 300 sampai 6.000 kaki. Kecepatan jelajahnya mencapai 75 km/jam, dengan kecepatan maksimum 130 km/jam.

    Mesinnya berjenis 2 tak dengan kapasitas 170 cc dan tenaga 17,5 HP, mampu menghasilkan hingga 9.000 RPM. Propeller dua bilah berukuran 30″×12″ dengan konfigurasi pusher mendukung performa mesin ini secara optimal.

    Keunggulan utama PUTA SE-01 terletak pada kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di dua medan, baik air maupun darat. Ini membuatnya sangat ideal untuk operasi di wilayah pulau terluar, pesisir pantai, serta daerah terdampak bencana.

    Meski sudah memiliki kapabilitas tinggi, Edwin menyebutkan bahwa pengembangan PUTA masih akan terus dilakukan agar dapat beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrem dan ombak laut yang lebih besar (sea-state), dengan target penggunaan di kapal perang TNI AL.

    “PUTA adalah bentuk nyata dari upaya memperkuat pengawasan maritim nasional. Dengan kemampuan take off dan landing di air, pesawat ini menjadi aset strategis dalam menjaga luasnya perairan Indonesia,” ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/25).

    Ia juga menegaskan bahwa PUTA tidak semata untuk operasi militer, namun juga berpotensi besar digunakan dalam misi kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.

    “Ini bukan sekadar alat pertahanan. PUTA adalah bukti kesiapan kita menjaga kedaulatan sekaligus melayani masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau,” lanjutnya.

    PUTA SE-01 menjadi representasi kemajuan teknologi nasional yang adaptif, efisien, dan dirancang untuk menjawab tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

    (ada/ara)